Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)
Tanggal Rapat: 30 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 10 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Pada 30 Januari 2018, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) mengenai Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bowo Sidik dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 10:28 WIB. (Ilustrasi : tribunnews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Tantangan dan Hambatan
- Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- Beban hutang yang cukup besar
- Hutang bunga RDI sebesar 950 miliar
- Hutang SLA-JEXIM sebesar 310 miliar
- Beban hutang yang cukup besar
- Bahana Sekuritas
- Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terbatas, menjadi kendala memenuhi nilai penjaminan yang semakin besar
- Kompetisi yang semakin ketat dari sekuritas yang terintegrasi baik secara domestik maupun global
- Bahana TCW Investment Management
- Biaya distribusi penjualan semakin besar
- Kompetisi yang semakin ketat dari manajer investasi yang terintegrasi baik secara domestik maupun global
- Bahana Artha Ventura
- Modal yang terbatas
- Persaingan dari produk pembiayaan lain dan Financial Technology Company
- Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
- Key Strategy
- Penguatan posisi keuangan melalui restrukturisasi hutang
- Penguatan modal melalui partnership dan efektifitas biaya
- Pengembangan bisnis dan produk baru
- Visi Perusahaan
- Menjadi perusahaan penjaminan penyelesaian transaksi komoditas dan keuangan terbaik di Indonesia
- Misi Perusahaan
- Menyediakan layanan terbaik atas penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, resi gudang dan pasar fisik komoditas serta layanan informasi komoditas secara terintegrasi.
- Kinerja KBI
- Pendapatan dan Profit
- Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan fluktuatif dengan tren positif dalam 3 tahun terakhir
- Profit berhasil tetap tumbuh dalam 4 tahun terakhir walaupun dalam tren perlambatan
- Sejak tahun 2015 KBI mengalami penurunan target dari RKAP awal tahun
- Di tahun 2017, KBI tidak berhasil memenuhi RKAP pendapatan dan profit untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir
- Pencapaian target pendapatan dan profit 2017 juga menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir, kurang dari 80
- Aset dan Ekuitas
- Aset mengalami perlambatan bahkan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 9,33%
- Ekuitas konsisten dalam tren positif walaupun memiliki nilai pertumbuhan tahunan yang fluktuatif
- Pendapatan dan Profit
- Pendapatan Resi Gudang, Pasar Fisik dan Kemas
- Pendapatan resi gudang
- 2016 = Rp87 juta
- 2017 = Rp28 juta
- Pendapatan pasar fisik
- 2016 = Rp28 juta
- 2017 = Rp0,5 juta
- Pendapatan kemas
- 2016 = Rp1,2 juta
- 2017 = Rp1,6 juta
- Pendapatan resi gudang
- Inisiasi Sinergi Antar BUMN
- KBI melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri dan BNI sebangai Bank penyimpan dana margin dalam industri perdagangan berjangka
- KBI melakukan kerjasama dengan PT BGR sebagai pengelola gudang dan PT Sucofindo sebagai lembaga kesesuaian mutu dalam skema SRG
- KBI akan melakukan kerjasama dengan PT Perum Perindo dalam rangka ikut serta dalam perdagangan ikan pada Pasar Ikan Terintegrasi (PIT)
- KBI melakukan kerjasam dengan 5 BUMN yaitu PT JIEP, PT Jasindo, PT Jamkrindo, PT PP dan PT KBN dalam rangka penyaluran dana PNBI dalam pembiayaan resi gudang untuk poktan, gapoktan dan koperasi
- Rencana Pengembangan Usaha Perseroan
- Pembentukan Central Clearing Counterparty (CCP) di Indonesia sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya risiko default (gagal bayar/gagal serah) dari pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar OTC Derivatif Valuta Asing yang berpotensi pada munculnya risiko sistematik karena adanya keterkaitan antar pelaku pasar dan juga memitigasi risiko pasar.
- Kesepakatan G20 yang merekomendasikan semua transaksi OTC Derivatif Valuta Asing dikliringkan melalui OCP.
- PT Sucofindo lahir pada tahun 1956
- Kelompok jasa terdiri atas pengujian, sertifikasi dan analisa
- Memiliki 28 cabang dan 34 unit layanan
- Kinerja Operasional
- Pemerintahan
- Sertifikasi & Eco framework
- Mineral & batubara
- Minyak & gas
- Komoditi & solusi perdagangan
- Industri
- Laboratorium
- Properti
- Piutang Usaha
- Lancar Rp296,63 M
- Tidak lancar Rp83,85 M
- Collection period 53 hari
- Paket Kebijakan Ekonomi dan Dukungan BUMN RPU
- Paket kebijakan ekonomi I, mendorong pemanfaatan biodisel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit
- Inspeksi dan analisis (kualitas & kuantitas) minyak sawit dan produk turunannya
- Verifikasi Antar Pulau (VAP)
- Paket kebijakan ekonomi VIII, membangun kilang minyak untuk ketahanan energi
- Inspeksi dan survey industri minyak, gas alam, produksi kilang dan turunanya
- Supervisi pembangunan kilang
- Paket kebijakan ekonomi IX, mengejar pembangunan infrastruktur listrik hingga pelosok
- Sertifikasi Lalk Operasi (SLO) pembangkit listrik, transmisi dan distribusi
- Inspeksi verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbayar negara dan pelaku usaha
- Paket kebijakan ekonomi I, mendorong pemanfaatan biodisel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit
- PT Sucofindo melakukan MoU dengan Pertamina, PLN dan Antam
- Secara tidak langsung, PT Sucofindo memiliki saham sebesar 4,3% di PT Surveyor Indonesia
- Pengembangan usaha
- Sektor 1 : energy dan environment
- Sektor 2 : logistik dan transportasi
- Anak perusahaan
- Sucofindo Episi
- Sucofindo Advisory
- Tantangan dan hambatan
- Ketersediaan SDM
- Keberpihakan pemerintah
- Persiapan infrastruktur
- PT Surveyor Indonesia didirikan pada 1 Agustus 1991 yang tugasnya memeriksa barang-barang yang masuk ke Indonesia. Namun, pada tahun 1997 tugas itu dicabut dan dikembalikan ke Bea Cukai. Surveyor Indonesia beroperasi sampai saat ini yang tugasnya beririsan dengan PT Sucofindo.
- Kepemilikan saham
- Negara 85,12%
- Sgs 10,40%
- Secofindo 4%
- Kinerja Keuangan
- Pendapatan usaha
- Tahun 2016 mengalami penurunan sebagai dampak dari terjadi penurunan produksi dan penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) di tahun 2014 & 2015 yang sampai dengan akhir tahun 2016 masih berlangsung.
- CAGR 7,2%
- Laba bersih, CAGR -2,1%
- Aset, CAGR 14,2%
- Liabilitas 1%
- Pendapatan usaha
- Fokus usaha
- Penguatan institusi kelembagaan
- Mineral dan batubara
- Infrastruktur
- Migas dan sistem pembangkit
- Sumber Daya Perusahaan
- Jaringan operasional
- Cabang dalam negeri 13 dan luar negeri 1 (Singapura)
- 2 anak perusahaan
- Laboratorium
- Lab lingkungan 4, lab CPO 1, lab minerba 9
- ISO
- 5 sertifikasi dan akreditasi
- Sumber Daya Manusia tahun 2017
- Laki-laki sebanyak 2.126
- Perempuan sebanyak 767
- Pegawai tetap sebanyak 2.420
- PKWTsebanyak 473
- Jaringan operasional
- Paket Kebijakan Ekonomi dan Dukungan BUMN
- Paket kebijakan ekonomi V, revaluasi aset untuk perusahaan BUMN serta individu
- PTSI melakukan revaluasi aset bangunan pada tahun 2015
- Paket kebijakan ekonomi IX, mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik
- Mendorong percepatan infrastruktur tenaga listrik dengan proyek
- Pekerjaan survey kelayakan, pemetaan status, risiko dan kondisi lahan Right Of Way (ROW)
- Hasa sertifikasi tapak tower
- Pengawasan penerbangan dan pemberkasan ROW
- Paket kebijakan XII, mendorong pertumbuhan UKM dengan kemudahan mendapat usaha
- Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
- Paket kebijakan ekonomi XIII, mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau
- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perumahan dengan turut serta pada proyek survey prasarana dan sarana umum di perumahan
- Paket kebijakan ekonomi V, revaluasi aset untuk perusahaan BUMN serta individu
- Rencana Pengembangan Usaha dan Investasi BUMN
- Pengembangan jasa operation and maintenance sistem pembangkit
- Pengembangan jasa di bidang infrastruktur
- Pengembangan jasa di bidang lingkungan hidup
- Investasi
- Laboratorium pelumas sebagai satu-satunya pelaksana verifikasi SNI pelumas
- Laboratorium pengujian emas dan mineral
- Prognosa tahun 2017
- Kontribusi dividen sebesar Rp9 M
- Tidak memiliki hutang ke pihak ketiga, yang ada hutang ke vendor
- Piutang sebesar Rp310 M
- Rencana Kerja & Capex 2018
- Pendapatan usaha tumbuh 20,5%
- Laba bersih tumbuh 27,2%
- Aset tumbuh 9,7%
- Liabilitas tumbuh 4,3%
- Ekuitas tumbuh 10,4%
- Capex tumbuh 104,5%
- Kinerja Keuangan
- Trend pendapatan kios menurun 3 tahun terakhir, pendapatan komersil meningkat
- Beban usaha kios relatif stabil sementara beban jasa komersil cenderung meningkat
- Meningkatnya pendapatan jasa komersil berisiko menggerus laba kecuali perlu ada pengendalian biaya yang signifikan
- Piutang lancar sebesar 76,6%
- Piutang tidak lancar sebesar Rp13,4% atau Rp40 M
- BKI bersinergi dengan Pertamina, PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia
Tidak ada pemaparan mitra dalam RDP ini.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)