Rangkuman Terkait
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero)
Tanggal Rapat: 6 Feb 2018, Ditulis Tanggal: 8 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Pada 6 Februari 2018, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero) mengenai Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azam dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10:43 WIB. (Ilustrasi: 8thinktank.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Penyelesaian Restrukturisasi Tahun 2017
- PT Djakarta Llyod
- PT Primissima
- PT Industri Sandang Nusantara (ISN)
- Nindya Karya
- BUMN restrukturisasi
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- Produksi satu-satunya kertas kraf untuk bungkus semen, sudah berhenti operasi tahun 2008. Moratorium supplay bahan baku sehingga istirahat hampir 15 tahun.
- PT Kertas Leces (Persero)
- Stop operasi
- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- 96,6% saham dimiliki pemerintah dan 3% dimiliki garuda. Stop operasi sejak 2014 dan izin usaha sudah dicabut
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- Industri sandang tetap dibutuhkan masyarakat namun persaingan ketat. Industri Sandang Nusantara (ISN) akan meninggalkan industri hulu dan fokus di hilir tekstil dan lahan-lahan usaha lain seperti properti.
- Sejak tahun 2017, ISN berhasil mencatatkan laba sebesar Rp107 miliar. Hasil lelang ex patal untuk menyelesaikan hutang ke karyawan dan pajak bahkan masih sisa dana untuk operasional. Masih ada sekitar 8 ex patal dan 2 diantaranya masih operasi.
- PT Survai Udara Penas memiliki alat produksi dan kemampuan untuk menyediakan peta dasar.
- Konsep restrukturisasi yang diusulkan ke pemegang saham karena karyawan Penas kurang produktif, alat produksinya juga terbatas. Penas memiliki utang cukup besar, sehingga jika ikut tender maka sudah tidak terlalu menarik lagi.
- Sepanjang tahun 2017, Penas direstrukturisasi dengan cara lay off karyawan sekitar 75 orang dan sisanya 6 orang untuk mengurus aset.
- Awal tahun 2017 dibentuk anak perusahaan Penas dan keuntungan di tahun 2017 sebesar Rp6,1 miliar dan masih terkonsolidasi dengan PT PPA.
- Overhead Penas cukup rendah, tahun 2018 diperkirakan konsolidasi akan untung, Penas dan anak perusahaannya akan dapat proyek dari BIG
- Jika pada akhir tahun keuangan Penas sudah bagus, maka akan dikonsolidasi equitinya. Utang Penas ke PT PPA mencapai 9%, sisanya ke supplier
- Kebutuhan kertas semen masih tinggi dan kebutuhan dipasok impor. PT Kertas Kraft Aceh stop akibat adanya moratorium bahan baku
- Restrukturisasi dilakukan dengan cara lay off karyawan tahun 2009 sebanyak 934 orang dan sisanya 86 orang sebagai tenaga pengaman dan kebersihan pabrik. Sejak tahun 2017 awal, over head cost dicanangkan oleh Kementerian BUMN supaya tidak bergantung pada PT PPA dan bersinergi dengan PLN supaya menghasilkan listrik hingga 20 MW.
- Join venture untuk sumber bahan baku pabrik kertas diharapkan ekuitas sebesar Rp215 M. Jika dana sebanyak itu tidak bisa diperoleh maka akan dicoba pendanaan dari bank umum.
- Capex dan modal kerja diperkirakan Rp800 M, jika ingin membuat pabrik baru butuh triliunan
- Ada moratoriuk hutan pinus di Aceh untuk stok produksi
- PT Industri Gelas (Persero) berhenti operasi sejak Oktober 2015 karena biaya operasional mencapai Rp5 miliar/bulan padahal revenue hanya setengahnya
- Proses restrukturisasi dilakukan dengan lay off karyawan sebanyak 571 orang, namun kewajiban pensiun dan pesangon belum selesai
- Restrukturisasi Iglas perlu dilakukan transformasi bisnis karena produk botol sulit
- Utang PT Iglas sebesar Rp900 miliar dan nilai aset sebesar Rp450 miliar
- PT Iglas memiliki tanah di Ngagel dan sedang bersengketa dengan Pemkot Surabaya. PT Iglas adalah perusahaan Belanda yang dinasionalisasi, BPK menemukan ada kelalaian direksi terdahulu
- PT Kertas Leces (Persero) sudah berhenti operasional sejak tahun 2015 karena tidak memiliki bisnis integrasi dan tidak dapat bahan baku.
- Equitas sebesar Rp500 M di tahun 2017, hutang sebesar Rp1,3 T, dan aset sebesar Rp603 M
- Rp211 M untuk kewajiban karyawan, pajak sebesar Rp526 M, kewajiban yang tidak agunan sebesar Rp162 M dan kewajiban ke pengurus sebesar Rp10,5 M
- Sebetulnya lahan PT Leces cukup strategis, PT PPA sedang mengundang beberapa karya yang bergerak di industri kontraktor
- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berhenti operasi sejak November 2014 karena semua alat produksi sudah tidak layak
- Equitas di tahun 2016 sebesar -Rp8,6 T dan semua aset sudah dijaminkan ke debitur
- Selama ini ada calon investor yang minat ke PT Merpati, tapi aset valuasi hanya di 2 anak perusahaan, sementara di Merpati sedang dievaluasi dan hampir tak bernilai. Nilai utang sudah Rp10 triliun lebih
- Restrukturisasi utang dengan salah satu calon investor akan membawa pesawat Rusia. Yang bernilai di PT Merpati adalah anak perusahaannya, yaitu Merpati Training Center dan Merpati Perawatan, sudah mulai profit tapi rendah
- PT PPA dibentuk untuk menangani aset ex BBPN dan melakukan restrukturisasi
- Struktur kepemilikan saham adalah 100% negara, anak perusahaannya adalah Nindya Karya dan PPA Finance & Capital
- Total aset 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 15%, pendapatan usaha tumbuh 33% pertahun dan laba bersih pada Desember 2017 sebesar Rp318 M
- Pengelolaan aset ex BPPN tinggal 3 dari penugasan sebanyak 14 BUMN, sebagian besar sudah selesai dan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan
- PMN sebesar Rp1,6 T untuk pendanaan revitilisasi dan restrukturisasi (rr). PT PPA mendapat bantuan PMN sebesar Rp3,5 T ketika Waskita Karya sudah sehat
- PT PPA melakukan investasi kepada PT Nindya Beton dan Perumahan Cempaka Hijau
- Capex 2017 sebesar Rp79 T, Opex sebesar Rp5,8 T, dan kontribusi dividen & pajak sebesar Rp128 M
- Piutang BUMN sebesar Rp1,4 T dan Rr BUMN sebesar Rp1,6 T
- Proyeksi RKP tahun 2018 : pendapatan usaha sebesar Rp7,7 T, laba bersih sebesar Rp410 M, aset sebesar Rp10,9 T, liabilitas sebesar Rp5,9 T, equitas sebesar Rp4,9 T, dan capex sebesar Rp342 M
- Skema Restrukturisasi PT KKA
- Input
- Bahan baku kayu pinus dipasok dari JV Pengelolaan Hutan
- Estimasi kebutuhan dana investasi dan modal kerja sebesar Rp150 M
- Setoral modal JV Pengelolaan Hutan sebesar 25% dari kebutuhan dana atau sebesar Rp37,5 M
- Bahan bakar berupa gas bumi dipasok dari PT PHE NSB/NSO
- Fasilitas produksi
- Pabrik sudah diaudit oleh konsultan internasional dan layak untuk dioperasikan kembali
- Pemilik teknologi telah melakukan identifikasi atas perbaikan yang diperlukan guna menghasilkan produk yang sesuai permintaan pasar saat ini
- Estimasi kebutuhan dana revitalisasi pabrik kertas sebesar USD 50,57 juta dan modal kerja Rp160 M. Total kebutuhan dana Rp643 M
- Revitalisasi dan pengoperasian pabrik kertas serta pemasaran dilakukan oleh JV Pabrik Kertas
- Setoran modal JV Pabrik Kertas sebesar 25% dari kebutuhan dana atau sebesar Rp210,5 M
- Output
- Spesifikasi produk dengan spesifikasi setara dengan kertas kraft impor dan yang digunakan produsen semen saat ini
- Jumlah produksi 100.000 ton per tahun
- BEP produk 60% jumlah produksi atau 60.000 ton per tahun
- Input
- Skema Restrukturisasi PT KKA
- Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengoperasian kembali pabrik kertas PT KKA
- Pasokan bahan baku (kayu pinus)
- Sudah dilakukan survei lapangan hutan pinus di 3 kab
- Potensi hutan pinus di areal tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku (kayu pinus) pabrik kertas PT KKA sebesar 420.000 ton per tahun
- Bahan baku (kayu pinus) diperoleh dari areal HTI PT THL, area penggunaan lain, hutan produksi dan hutan produksi terbatas
- Tahun 2017, ISN memulai usaha kembali
- ISN memiliki pinjaman kepada pemerintah dengan sisa pokok Rp9 M, dividen masih dicicil dan sisanya akan dibayar dalam waktu 7 tahun. Utang tidak dapat dihapus, sehingga ISN meminta kepada Departemen Keuangan agar utang dapat dicicil bertahap.
- Aset patal senayan terjadi tahun 1997, detailnya PT ISN tidak tahu. Usaha ISN dimulai dari sisi hilir, pemintalan sudah tidak bisa masuk, sekarang masuk di trading dan garmen.
- Banyak perusahaan tekstil yang terkendala pada bahan baku
- Secara bertahap ISN mundur ke hulu, tidak hanya fokus ke benang tapi juga garmen dan printing
- Saat ini, ISN memproduksi sarung dan kerudung dengan merek pinjaman
- Pada Des 2017 kerugian sebesar Rp3,5 M, aset belum mengalami peningkatan dan total aset Des 2017 sebesar Rp48,7 M
- Tahun 2017, PT Penas memperluas pasar tidak hanya dari BIG tetapi memenangkan tender untuk wilayah ekonomi khusus di Sorong
- PT Penas dan PT PPA sudah melakukan kesepakatan, Penas memiliki utang sebesar 80% kepada PT PPA. Kendalanya adalah Penas merupakan perusahaan jasa survei yang sifatnya konsultasi, Penas belum berani masuk sektor migas.
- PT Penas sudah memiliki drone dan pesawat yang tidak boleh terbang sehingga diparkirkan di bandara Halim Perdana Kusuma
- PT Penas membeli kamera pada tahun 2013 yang didatangkan dari Jerman Penas sudah berdiri kondang dan beberapa negara pernah dipetakan oleh Penas
- PT Penas sudah memiliki lidar yaitu sensor yang bisa melihat langsung bagimana bentuk topografi
- Kendala-kendala dan tantangan
- Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya restrukturisasi perusahaan adalah sampai saat ini belum menemukan calon investor yang serius berminat untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas
- Optimalisasi aset antara lain melalui sonergi BUMN
- Kondisi yang menyebabkan perusahaan rugi adalah adanya kecenderungan paperless yang banyak dicanangkan
- Kepemilikan saham terdiri dari pemerintah RI sebesar 96,99% dan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) sebesar 3,01%
- Kemampuan yang sudah dikembangkan anak perusahaan adalah menghasilkan ground power unit (GPU), test bench 1 dan bead breaker
- Sinergi BUMN yang sudah dilakukan adalah mengembangkan bisnis MRO. PT Merpati bersinergi dengan ISN, MTC, PT BKI, Perum LPPNP, MMF, dan GMF Aeroasia
- Sekitar 50 orang belum mengikuti program P5, 1 orang karena menolak ikut program dan 49 lainnya belum bisa dihubungi karena merupakan pilot asing
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI