Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero)
Tanggal Rapat: 6 Feb 2018, Ditulis Tanggal: 8 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
Pada 6 Februari 2018, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero) mengenai Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azam dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10:43 WIB. (Ilustrasi: 8thinktank.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Penyelesaian Restrukturisasi Tahun 2017
- PT Djakarta Llyod
- PT Primissima
- PT Industri Sandang Nusantara (ISN)
- Nindya Karya
- BUMN restrukturisasi
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- Produksi satu-satunya kertas kraf untuk bungkus semen, sudah berhenti operasi tahun 2008. Moratorium supplay bahan baku sehingga istirahat hampir 15 tahun.
- PT Kertas Leces (Persero)
- Stop operasi
- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- 96,6% saham dimiliki pemerintah dan 3% dimiliki garuda. Stop operasi sejak 2014 dan izin usaha sudah dicabut
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- Industri sandang tetap dibutuhkan masyarakat namun persaingan ketat. Industri Sandang Nusantara (ISN) akan meninggalkan industri hulu dan fokus di hilir tekstil dan lahan-lahan usaha lain seperti properti.
- Sejak tahun 2017, ISN berhasil mencatatkan laba sebesar Rp107 miliar. Hasil lelang ex patal untuk menyelesaikan hutang ke karyawan dan pajak bahkan masih sisa dana untuk operasional. Masih ada sekitar 8 ex patal dan 2 diantaranya masih operasi.
- PT Survai Udara Penas memiliki alat produksi dan kemampuan untuk menyediakan peta dasar.
- Konsep restrukturisasi yang diusulkan ke pemegang saham karena karyawan Penas kurang produktif, alat produksinya juga terbatas. Penas memiliki utang cukup besar, sehingga jika ikut tender maka sudah tidak terlalu menarik lagi.
- Sepanjang tahun 2017, Penas direstrukturisasi dengan cara lay off karyawan sekitar 75 orang dan sisanya 6 orang untuk mengurus aset.
- Awal tahun 2017 dibentuk anak perusahaan Penas dan keuntungan di tahun 2017 sebesar Rp6,1 miliar dan masih terkonsolidasi dengan PT PPA.
- Overhead Penas cukup rendah, tahun 2018 diperkirakan konsolidasi akan untung, Penas dan anak perusahaannya akan dapat proyek dari BIG
- Jika pada akhir tahun keuangan Penas sudah bagus, maka akan dikonsolidasi equitinya. Utang Penas ke PT PPA mencapai 9%, sisanya ke supplier
- Kebutuhan kertas semen masih tinggi dan kebutuhan dipasok impor. PT Kertas Kraft Aceh stop akibat adanya moratorium bahan baku
- Restrukturisasi dilakukan dengan cara lay off karyawan tahun 2009 sebanyak 934 orang dan sisanya 86 orang sebagai tenaga pengaman dan kebersihan pabrik. Sejak tahun 2017 awal, over head cost dicanangkan oleh Kementerian BUMN supaya tidak bergantung pada PT PPA dan bersinergi dengan PLN supaya menghasilkan listrik hingga 20 MW.
- Join venture untuk sumber bahan baku pabrik kertas diharapkan ekuitas sebesar Rp215 M. Jika dana sebanyak itu tidak bisa diperoleh maka akan dicoba pendanaan dari bank umum.
- Capex dan modal kerja diperkirakan Rp800 M, jika ingin membuat pabrik baru butuh triliunan
- Ada moratoriuk hutan pinus di Aceh untuk stok produksi
- PT Industri Gelas (Persero) berhenti operasi sejak Oktober 2015 karena biaya operasional mencapai Rp5 miliar/bulan padahal revenue hanya setengahnya
- Proses restrukturisasi dilakukan dengan lay off karyawan sebanyak 571 orang, namun kewajiban pensiun dan pesangon belum selesai
- Restrukturisasi Iglas perlu dilakukan transformasi bisnis karena produk botol sulit
- Utang PT Iglas sebesar Rp900 miliar dan nilai aset sebesar Rp450 miliar
- PT Iglas memiliki tanah di Ngagel dan sedang bersengketa dengan Pemkot Surabaya. PT Iglas adalah perusahaan Belanda yang dinasionalisasi, BPK menemukan ada kelalaian direksi terdahulu
- PT Kertas Leces (Persero) sudah berhenti operasional sejak tahun 2015 karena tidak memiliki bisnis integrasi dan tidak dapat bahan baku.
- Equitas sebesar Rp500 M di tahun 2017, hutang sebesar Rp1,3 T, dan aset sebesar Rp603 M
- Rp211 M untuk kewajiban karyawan, pajak sebesar Rp526 M, kewajiban yang tidak agunan sebesar Rp162 M dan kewajiban ke pengurus sebesar Rp10,5 M
- Sebetulnya lahan PT Leces cukup strategis, PT PPA sedang mengundang beberapa karya yang bergerak di industri kontraktor
- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berhenti operasi sejak November 2014 karena semua alat produksi sudah tidak layak
- Equitas di tahun 2016 sebesar -Rp8,6 T dan semua aset sudah dijaminkan ke debitur
- Selama ini ada calon investor yang minat ke PT Merpati, tapi aset valuasi hanya di 2 anak perusahaan, sementara di Merpati sedang dievaluasi dan hampir tak bernilai. Nilai utang sudah Rp10 triliun lebih
- Restrukturisasi utang dengan salah satu calon investor akan membawa pesawat Rusia. Yang bernilai di PT Merpati adalah anak perusahaannya, yaitu Merpati Training Center dan Merpati Perawatan, sudah mulai profit tapi rendah
- PT PPA dibentuk untuk menangani aset ex BBPN dan melakukan restrukturisasi
- Struktur kepemilikan saham adalah 100% negara, anak perusahaannya adalah Nindya Karya dan PPA Finance & Capital
- Total aset 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 15%, pendapatan usaha tumbuh 33% pertahun dan laba bersih pada Desember 2017 sebesar Rp318 M
- Pengelolaan aset ex BPPN tinggal 3 dari penugasan sebanyak 14 BUMN, sebagian besar sudah selesai dan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan
- PMN sebesar Rp1,6 T untuk pendanaan revitilisasi dan restrukturisasi (rr). PT PPA mendapat bantuan PMN sebesar Rp3,5 T ketika Waskita Karya sudah sehat
- PT PPA melakukan investasi kepada PT Nindya Beton dan Perumahan Cempaka Hijau
- Capex 2017 sebesar Rp79 T, Opex sebesar Rp5,8 T, dan kontribusi dividen & pajak sebesar Rp128 M
- Piutang BUMN sebesar Rp1,4 T dan Rr BUMN sebesar Rp1,6 T
- Proyeksi RKP tahun 2018 : pendapatan usaha sebesar Rp7,7 T, laba bersih sebesar Rp410 M, aset sebesar Rp10,9 T, liabilitas sebesar Rp5,9 T, equitas sebesar Rp4,9 T, dan capex sebesar Rp342 M
- Skema Restrukturisasi PT KKA
- Input
- Bahan baku kayu pinus dipasok dari JV Pengelolaan Hutan
- Estimasi kebutuhan dana investasi dan modal kerja sebesar Rp150 M
- Setoral modal JV Pengelolaan Hutan sebesar 25% dari kebutuhan dana atau sebesar Rp37,5 M
- Bahan bakar berupa gas bumi dipasok dari PT PHE NSB/NSO
- Fasilitas produksi
- Pabrik sudah diaudit oleh konsultan internasional dan layak untuk dioperasikan kembali
- Pemilik teknologi telah melakukan identifikasi atas perbaikan yang diperlukan guna menghasilkan produk yang sesuai permintaan pasar saat ini
- Estimasi kebutuhan dana revitalisasi pabrik kertas sebesar USD 50,57 juta dan modal kerja Rp160 M. Total kebutuhan dana Rp643 M
- Revitalisasi dan pengoperasian pabrik kertas serta pemasaran dilakukan oleh JV Pabrik Kertas
- Setoran modal JV Pabrik Kertas sebesar 25% dari kebutuhan dana atau sebesar Rp210,5 M
- Output
- Spesifikasi produk dengan spesifikasi setara dengan kertas kraft impor dan yang digunakan produsen semen saat ini
- Jumlah produksi 100.000 ton per tahun
- BEP produk 60% jumlah produksi atau 60.000 ton per tahun
- Input
- Skema Restrukturisasi PT KKA
- Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka pengoperasian kembali pabrik kertas PT KKA
- Pasokan bahan baku (kayu pinus)
- Sudah dilakukan survei lapangan hutan pinus di 3 kab
- Potensi hutan pinus di areal tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku (kayu pinus) pabrik kertas PT KKA sebesar 420.000 ton per tahun
- Bahan baku (kayu pinus) diperoleh dari areal HTI PT THL, area penggunaan lain, hutan produksi dan hutan produksi terbatas
- Tahun 2017, ISN memulai usaha kembali
- ISN memiliki pinjaman kepada pemerintah dengan sisa pokok Rp9 M, dividen masih dicicil dan sisanya akan dibayar dalam waktu 7 tahun. Utang tidak dapat dihapus, sehingga ISN meminta kepada Departemen Keuangan agar utang dapat dicicil bertahap.
- Aset patal senayan terjadi tahun 1997, detailnya PT ISN tidak tahu. Usaha ISN dimulai dari sisi hilir, pemintalan sudah tidak bisa masuk, sekarang masuk di trading dan garmen.
- Banyak perusahaan tekstil yang terkendala pada bahan baku
- Secara bertahap ISN mundur ke hulu, tidak hanya fokus ke benang tapi juga garmen dan printing
- Saat ini, ISN memproduksi sarung dan kerudung dengan merek pinjaman
- Pada Des 2017 kerugian sebesar Rp3,5 M, aset belum mengalami peningkatan dan total aset Des 2017 sebesar Rp48,7 M
- Tahun 2017, PT Penas memperluas pasar tidak hanya dari BIG tetapi memenangkan tender untuk wilayah ekonomi khusus di Sorong
- PT Penas dan PT PPA sudah melakukan kesepakatan, Penas memiliki utang sebesar 80% kepada PT PPA. Kendalanya adalah Penas merupakan perusahaan jasa survei yang sifatnya konsultasi, Penas belum berani masuk sektor migas.
- PT Penas sudah memiliki drone dan pesawat yang tidak boleh terbang sehingga diparkirkan di bandara Halim Perdana Kusuma
- PT Penas membeli kamera pada tahun 2013 yang didatangkan dari Jerman Penas sudah berdiri kondang dan beberapa negara pernah dipetakan oleh Penas
- PT Penas sudah memiliki lidar yaitu sensor yang bisa melihat langsung bagimana bentuk topografi
- Kendala-kendala dan tantangan
- Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya restrukturisasi perusahaan adalah sampai saat ini belum menemukan calon investor yang serius berminat untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas
- Optimalisasi aset antara lain melalui sonergi BUMN
- Kondisi yang menyebabkan perusahaan rugi adalah adanya kecenderungan paperless yang banyak dicanangkan
- Kepemilikan saham terdiri dari pemerintah RI sebesar 96,99% dan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) sebesar 3,01%
- Kemampuan yang sudah dikembangkan anak perusahaan adalah menghasilkan ground power unit (GPU), test bench 1 dan bead breaker
- Sinergi BUMN yang sudah dilakukan adalah mengembangkan bisnis MRO. PT Merpati bersinergi dengan ISN, MTC, PT BKI, Perum LPPNP, MMF, dan GMF Aeroasia
- Sekitar 50 orang belum mengikuti program P5, 1 orang karena menolak ikut program dan 49 lainnya belum bisa dihubungi karena merupakan pilot asing
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)