Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Tanggal Rapat: 17 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 22 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Pada 17 Januari 2017, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengenai Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Inas dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dapil Banten 3 pada pukul 11:14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bpkn.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  • UU Perlindungan Konsumen menetapkan masa bakti anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) selama 3 tahun
  • Anggota BPKN selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan Panitia Seleksi
  • BPKN dibentuk atas UU Perlindungan Konsumen Nasional, jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditetapkan oleh Presiden setelah konsultasi dengan DPR
  • Tugas dan fungsi utama BPKN adalah memberi saran kepada pemerintah terkait perlindungan konsumen nasional
  • Penyelenggara perlindungan konsumen adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah
  • Tahun 2007-2009 ada kekosongan anggota BPKN karena proses pergantian anggota yang cukup panjang
  • Periode 2013-2016, BPKN menyampaikan 83 rekomendasi kepada pemerintah mencakup perlindungan konsumen
  • Berdasarkan hasil rapat koordinasi, 80% rekomendasi BPKN ditindaklanjuti oleh pemerintah
  • Kewenangan BPKN sangat terbatas, hanya memberikan saran
  • Peyelesaian sengketa dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab/kota, BPSK tidak berada di bawah BPKN

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan