Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pemberian Masukan dari Industri Masing-masing - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), dan Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
Tanggal Rapat: 10 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 1 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)
Pada 10 Desember 2019, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), dan Asosiasi Teh Indonesia (ATI) mengenai Pemberian Masukan dari Industri Masing-masing. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Gde Sumarjaya dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Bali pada pukul 15:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)
- Pulau Jawa menjadi pusat konsentrasi industri, GAPMMI mendukung penyebaran hingga keluar Jawa, kendala utamanya adalah biaya logistik yang sangat mahal.
- Penduduk Indonesia memiliki posisi demografis yaitu 75% konsumen produktif aktif, ini menjadi potensial bagi industri makanan dan minuman dimana usia tersebut suka mencoba makanan dan minuman baru.
- Sepakat dengan Pemerintah yang berfokus pada UMKM sesuai visi Indonesia yang berfokus pada pengembangan SDM dan reformasi birokrasi untuk memperbaiki industri dan SDM, ekonomi transformasi dan SDM diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah.
- Pertumbuhan ekonomi sangat baik yaitu 36,5%, kontribusi makanan dan minuman meningkat tetapi investasinya mengalami penurunan.
- Global Competitif Index turun dari 45 ke 50, ini menjadi tugas bersama.
- GAPMMI menjadi tempat pelatihan dan membuat kurikulum baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah menandatangani MoU.
- Pangan olahan masih minus tetapi membaik jika dibandingkan dengan Thailand yang berbeda jauh.
- Pada masa global region, bahan baku industri makanan dan minuman masih bergantung dari impor, berharap ada sinkronisasi dari berbagai sektor.
- Masing-masing negara menerapkan nasionalis proteksi, di Filipina tarif masuk kopi Indonesia naik karena mereka tidak bisa bersaing dengan kopi Indonesia, masing-masing negara bersaing di pasar global.
- Kakao sangat menurun jumlah produksinya. Banyak dilematis yang membutuhkan suatu pemikiran baru bagaimana agar tidak mengganggu industri dalam negeri.
- Perang dagang menyebabkan Indonesia menjadi market bahan olahan impor jika tidak hati-hati.
- Industri makanan dan minuman menjadi light cost bagi industri 4.0 dimana training-training rutin sudah dilakukan untuk menambah skill tenaga kerja, IT dan teknologi provider. Tantangan industri 4.0 menuntut adanya konektivitas.
- Bappenas secara terinci sudah menganalisa kelemahan industri makanan dan minuman, berharap Global Research Centre ada di Indonesia karena Indonesia adalah pasar besar.
- Negara seperti Eropa, Jepang dan China, jika memiliki masalah di Indonesia maka Dubesnya langsung datang untuk menyelesaikan, tetapi negara Indonesia tidak demikian karena industri yang harus menyelesaikan sendiri.
- Food quadrant meminta Pemerintah fokus pada kebutuhan komoditas tinggi seperti beras.
- Bahan baku industri seharusnya tidak diatur oleh pemerintah tetapi diserahkan kepada kepentingan bisnis/publik, pemerintah harusnya hanya melakukan supervisi.
Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
- Asosiasi Teh Indonesia (ATI) adalah gabungan dari perkumpulan asosiasi teh rakyat, besar negara dan besar swasta.
- Kondisi teh Indonesia di areal teh raya terus menurun sejak tahun 2000, produksi pada tahun 2018 hanya 130 ribu ton sedangkan pada tahun 1996 mencapai 166 ribu ton.
- Teh Indonesia terdiri dari areal kebun teh rakyat seluas 46%, areal swasta seluas 25%, dan areal BUMN seluas 29%.
- Impor terbesar dari Vietnam dan ekspor Indoneisa ke Eropa, Timur Tengah dan Rusia. Teh yang diimpor lebih rendah kualitasnya dan harganya daripada teh Indonesia. Teh dari Vietnam memiliki residu yang sangat tinggi seperti residu peptisida.
- Usulan mendesak tentang perubahan kebijakan
- Kebijakan penerapan PPN Teh 10% menjadi PPN Teh 0% atau PPN tidak dipungut biaya, karena PPN 10% membebani harga Pucuk Teh Rakyat dan Teh jadi.
- Regulasi impor Teh Indonesia perlu diperbaiki
- Non-Tarif Barrier : wajib melakukan pengujian MRL reside peptisida di Indonesia, penerapan SNI wajib untuk Teh Hitam (ISO 3720) dan Teh Hijau (ISO 11287), dan penerapan sertifikat halal
- Tarif Barrier : Tarif Impor Teh Bulk dari 20% menjadi 40%, tarif impor Teh Kemasan bermerek dari 40% dinaikkan menjadi minimal 50%.
- Menerapkan skema bantuan revitalisasi untuk perkebunan teh dalam bentuk subsidi input dan skim kredit investasi khususnya untuk Perkebunan Teh Rakyat.
- Diperlukan investasi infrastruktur di On-fram dan Off-farm Perkebunan Teh Rakyat.
- Melakukan promosi untuk meningkatkan citra Teh Indonesia baik dalam negeri ataupun luar negeri, sebagai contoh : pameran teh di luar negeri yang dikolaborasikan dengan promosi pariwisata Indonesia.
- Upah minimum sektor perkebunan dibedakan dengan Upah Minimum Regional (UMR), karena perkebunan merupakan bisnis padat karya dan teknologinya masih perlu ditingkatkan.
- Produsen teh rakyat lebih banyak maka kenaikan harga teh akan menguntungkan rakyat. Namun saat ini kebun teh rakyat menurun karena dianggap kurang menjanjikan.
- Regulasi impor non-tarif barrier digunakan ketika Indonesia ekspor keluar negeri maka persyaratan dan sertifikasinya sangat banyak tetapi teh impor masuk Indonesia bebas.
- Pada tahun 2014, SNI diusulkan untuk wajib tetapi belum bisa karena pengujian residu bahan peptisida belum dilakukan.
Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI)
- Defisini perkosmetikan adalah bahan sediakan yang dibutuhkan bagian luar tubuh manusia.
- Menurut statistika, pasar kosmetika di Indonesia sebesar 6 miliar USD terus tumbuh dengan maju perekonomian dan naiknya pendapatan dari masyarakat Indonesia.
- Kosmetika industri yang mampu menyerap tenaga kerja sangat banyak, contohnya spa.
- Bahan baku sebagian besar masih impor, perdagangan online semakin marak dengan jastip online padahal tidak sesuai aturan BPOM.
- Kosmetika bukan obat sehingga tidak bisa menjanjikan adanya perubahan.
Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)
- Di tingkat dunia dalam 10 tahun terakhir, kakao Indonesia mengalami penurunan padahal kebutuhan dunia dari tahun selalu mengalai penaikan.
- Usulan
- Penyiapan pusat data kakao yang representative
- Pembentukan POKJA kakao terlibat didalam rencana penyiapan roadmap kakao terpadu sebagai payung program dan anggaran
- Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam program pemerintah terkait kakao agar tepat sasaran, aspek teknis (GAP, dukungan agro input, planting, materials, dll) dan non teknis (kebijakan, kelembagaan petani, pelatihan, dukungan finansial, dll)
- Penentuan area pendekatan pilot, cluster/landscape
- Membentuk tim pengawas dan monitor independent
- Target
- Meningkatkan pendapatan petani kakao dan mendorong perekonomian desa
- Kita bisa mencapai potensi 5X lipat di area binaan/cluster yang terkendali, untuk mencapai swasembada kebutuhan dalam negeri
- Meningkatkan devisa negara untuk mengurangi defisit neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor produk kakao olahan dan cokelat melalui hilirisasi
- Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui kakao terutama did aerah tertinggal.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)