Rangkuman Terkait
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina (Persero), Progres Penyaluran BBM PSO dan Non PSO, dan Progres LPG 3Kg Subsidi dan Non Subsidi Sampai Agustus 2018, Implementasi Program B20 dan Implementasi Sub Penyalur BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero)
Tanggal Rapat: 28 Aug 2018, Ditulis Tanggal: 9 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Direktur Hulu PT Pertamina (Persero)
Pada 28 Agustus 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) mengenai Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina (Persero), Progres Penyaluran BBM PSO dan Non PSO, dan Progres LPG 3Kg Subsidi dan Non Subsidi Sampai Agustus 2018, Implementasi Program B20 dan Implementasi Sub Penyalur BBM. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 14:52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : phe.pertamina.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Tugas BPH Migas diatur dalam UU Migas No.22/2001 Pasal 46 ayat (1), salah satunya mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM.
- Kuota premiun tahun 2018 sebesar 11,8 juta kl. Realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) 44,09% dan dipastikan aman sampai akhir tahun. Kuota dan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu tahun 2018 sebesar 62%. Total jenis BBM sampai akhir 2018 sebesar 78,3 juta kl.
- Badan usaha yang memiliki izin pengelola umum sebanyak 17 badan usaha. 10 badan usaha yang memiliki izin niaga umum, badan usaha yang masuk ke negara dari setiap transaksi dominan Pertamina menyalurkan 80% Jenis BBM umum. 79 badan usaha yang tidak konsisten. Dari gas bumi, 23 selalu hadir rapat dan 5 tidak hadir. 10 badan usaha yang dominan Pertamina (menyalurkan BBM subsidi). BPH Migas melakukan rapat 3 bulan sekali untuk menarik iuran.
- Dasar hukum Sub penyalur adalah UU Migas No.22/2001, Peraturan Menteri ESDM No.13/2018, dan Peraturan BPH Migas No.6/2015.
- Definisi Sub Penyalur
- Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu (solar) dan/atau Jenis BBM Khusus penugasan (premium) di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM Khusus hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan (BPH Migas No.6/2015) yang dimana wilayah operasinya berada (sistem titip beli).
- Contoh perwakilan : Koperasi BUMdes, swasta, perorangan
- Kelompok konsumen pengguna terdiri dari Rumah Tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.
- Rasio luas wilayah penyalur di Indonesia adalah 261.000 jumlah penduduk. Ada 16 sub penyalur yang telah beroperasi, 2 persiapan operasi, dan 5 sedang dibangun. Masalahnya Pertamini-pertamini yang ada adalah illegal, sehingga perlu kejelasan. Ketentuannya jarak ke SPBU minimal 10 km. Status yang beroperasi sudah mencapai 60 lokasi.
- Sosialisasi tugas dan fungsi BPH Mugas direncanakan di 25 Provinsi, sudah 3 Provinsi yang jalan. Ada beberapa lokasi yang belum ada jadwalnya seperti Papua, Riau, Sulawesi dan Sumatera.
- Kendala dan solusi
- Kendala
- Koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Daerah belum optimal dalam implementasi sub penyalur
- Terdapat Pemerintah Daerah yang memberikan rekomendasi kepada pengecer untuk menjual BBM secara eceran
- Calon sub penyalur belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas No.6/2015
- Adanya kebijakan BU PIUNU yang membuat konsep penjualan BBm Non Subsidi, diantaranya Pertashop, G-lite
- Terdapat sub penyalur yang menyalurkan BBM tidak langsung ke konsumen pengguna
- Usulan Solusi
- Meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait subsidi BBM dan dengan Pemerintah Daerah terkait implementasi sub penyalur
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar membina calon sub penyalur memenuhi ketentuan dalam peraturan BPH Migas No.6/2015 dan membina sub penyalur agar tidak menyalurkan BBM ke pengecer
- Koordinasi dengan BU-PIUNU agar mendukung implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan BBM 1 Harga
- Diperlukan dukungan Komisi 7 DPR-RI untuk mendorong implementasi sub penyalur si seluruh NKRI dalam rangka percepatan BBM 1 Harga
- Kesimpulan
- Urgent-nya implementasi sub penyalur akibat rasio penyalur eksisting yang belum memadai
- Sub penyalur adalah upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI
- Sub penyalur mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan baru berbasis desa di daerah 3T
- Kendala
- Progres produksi hulu minyak sampai Juli 2018 sebesar 907.000 barel dan 308.000 barel/hari. Produksi gas juga mengalami peningkatan karena ada tambahan dari Blok Mahakam.
- Produksi Pertamina domestik untuk migas meningkat. Kegiatan overseas juga meningkat. Pertamina juga meningkatkan kapasitas geothermal. Gasolin ada kenaikan 1% dari tahun lalu. Pencapaian LPG 3Kg over 1,1% terhadap target pertumbuhan ekonomi dan juga peralihan dari kerosin.
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan LPG non-PSO adalah memperbanyak outlet distribusi non-PSO dan mereward program. Sejak 9 Agustua 2018 diluncurkan program poin, pengguna sudah 12.000 user per hari.
- Ada 60 lokasi terminal BBM yang sudah menyalurkan B20. Saat ini, implementasi dari Pemda beroperasi 100%, siap operasi dalam 1-2 minggu kedepan di 3 lokasi, diharpkan akhir September sudah selesai sehingga ada 33 sub penyalur.
- Target BBM 1 Harga tahun 2018 adalah 67 lokasi, sudah beroperasi di 54 lokasi.
- Kendala/isu sub penyalur
- Kondisi di lapangan, dimungkinkan muncul efek kanibalisme, karena tidak ada pengatur jarak antar sub penyalur, serta jumlah sub penyalur dalam suatu lingkup wilayah, sehingga stok di lembaga penyalur resmi cepat habis.
- agar supaya keberadaan sub penyalur tersebut lebih resmi, perlu ada lembaga/instansi yang menyatakan bahwa suatu sub penyalur telah memenuhi syarat keberadaannya (antara lain, syarat perijinan, syarat HSSE, kelengkapan sarfas, dll).
- Sewaktu mengisi di SPBU, pengisian BBM menggunakan drum untuk dibawa ke sub penyalur. Hal ini cukup rawan ditinjau dari aspek keselamatan kerja, karena rawan terhadap bahaya api.
- Pertashop akan menjual produk non-PSO (non subsidi) di desa-desa.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power