Rangkuman Terkait
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025— Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina (Persero), Progres Penyaluran BBM PSO dan Non PSO, dan Progres LPG 3Kg Subsidi dan Non Subsidi Sampai Agustus 2018, Implementasi Program B20 dan Implementasi Sub Penyalur BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero)
Tanggal Rapat: 28 Aug 2018, Ditulis Tanggal: 9 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Direktur Hulu PT Pertamina (Persero)
Pada 28 Agustus 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) mengenai Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina (Persero), Progres Penyaluran BBM PSO dan Non PSO, dan Progres LPG 3Kg Subsidi dan Non Subsidi Sampai Agustus 2018, Implementasi Program B20 dan Implementasi Sub Penyalur BBM. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 14:52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : phe.pertamina.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Tugas BPH Migas diatur dalam UU Migas No.22/2001 Pasal 46 ayat (1), salah satunya mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM.
- Kuota premiun tahun 2018 sebesar 11,8 juta kl. Realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) 44,09% dan dipastikan aman sampai akhir tahun. Kuota dan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu tahun 2018 sebesar 62%. Total jenis BBM sampai akhir 2018 sebesar 78,3 juta kl.
- Badan usaha yang memiliki izin pengelola umum sebanyak 17 badan usaha. 10 badan usaha yang memiliki izin niaga umum, badan usaha yang masuk ke negara dari setiap transaksi dominan Pertamina menyalurkan 80% Jenis BBM umum. 79 badan usaha yang tidak konsisten. Dari gas bumi, 23 selalu hadir rapat dan 5 tidak hadir. 10 badan usaha yang dominan Pertamina (menyalurkan BBM subsidi). BPH Migas melakukan rapat 3 bulan sekali untuk menarik iuran.
- Dasar hukum Sub penyalur adalah UU Migas No.22/2001, Peraturan Menteri ESDM No.13/2018, dan Peraturan BPH Migas No.6/2015.
- Definisi Sub Penyalur
- Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu (solar) dan/atau Jenis BBM Khusus penugasan (premium) di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM Khusus hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan (BPH Migas No.6/2015) yang dimana wilayah operasinya berada (sistem titip beli).
- Contoh perwakilan : Koperasi BUMdes, swasta, perorangan
- Kelompok konsumen pengguna terdiri dari Rumah Tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum.
- Rasio luas wilayah penyalur di Indonesia adalah 261.000 jumlah penduduk. Ada 16 sub penyalur yang telah beroperasi, 2 persiapan operasi, dan 5 sedang dibangun. Masalahnya Pertamini-pertamini yang ada adalah illegal, sehingga perlu kejelasan. Ketentuannya jarak ke SPBU minimal 10 km. Status yang beroperasi sudah mencapai 60 lokasi.
- Sosialisasi tugas dan fungsi BPH Mugas direncanakan di 25 Provinsi, sudah 3 Provinsi yang jalan. Ada beberapa lokasi yang belum ada jadwalnya seperti Papua, Riau, Sulawesi dan Sumatera.
- Kendala dan solusi
- Kendala
- Koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Daerah belum optimal dalam implementasi sub penyalur
- Terdapat Pemerintah Daerah yang memberikan rekomendasi kepada pengecer untuk menjual BBM secara eceran
- Calon sub penyalur belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas No.6/2015
- Adanya kebijakan BU PIUNU yang membuat konsep penjualan BBm Non Subsidi, diantaranya Pertashop, G-lite
- Terdapat sub penyalur yang menyalurkan BBM tidak langsung ke konsumen pengguna
- Usulan Solusi
- Meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait subsidi BBM dan dengan Pemerintah Daerah terkait implementasi sub penyalur
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar membina calon sub penyalur memenuhi ketentuan dalam peraturan BPH Migas No.6/2015 dan membina sub penyalur agar tidak menyalurkan BBM ke pengecer
- Koordinasi dengan BU-PIUNU agar mendukung implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan BBM 1 Harga
- Diperlukan dukungan Komisi 7 DPR-RI untuk mendorong implementasi sub penyalur si seluruh NKRI dalam rangka percepatan BBM 1 Harga
- Kesimpulan
- Urgent-nya implementasi sub penyalur akibat rasio penyalur eksisting yang belum memadai
- Sub penyalur adalah upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI
- Sub penyalur mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan baru berbasis desa di daerah 3T
- Kendala
- Progres produksi hulu minyak sampai Juli 2018 sebesar 907.000 barel dan 308.000 barel/hari. Produksi gas juga mengalami peningkatan karena ada tambahan dari Blok Mahakam.
- Produksi Pertamina domestik untuk migas meningkat. Kegiatan overseas juga meningkat. Pertamina juga meningkatkan kapasitas geothermal. Gasolin ada kenaikan 1% dari tahun lalu. Pencapaian LPG 3Kg over 1,1% terhadap target pertumbuhan ekonomi dan juga peralihan dari kerosin.
- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan LPG non-PSO adalah memperbanyak outlet distribusi non-PSO dan mereward program. Sejak 9 Agustua 2018 diluncurkan program poin, pengguna sudah 12.000 user per hari.
- Ada 60 lokasi terminal BBM yang sudah menyalurkan B20. Saat ini, implementasi dari Pemda beroperasi 100%, siap operasi dalam 1-2 minggu kedepan di 3 lokasi, diharpkan akhir September sudah selesai sehingga ada 33 sub penyalur.
- Target BBM 1 Harga tahun 2018 adalah 67 lokasi, sudah beroperasi di 54 lokasi.
- Kendala/isu sub penyalur
- Kondisi di lapangan, dimungkinkan muncul efek kanibalisme, karena tidak ada pengatur jarak antar sub penyalur, serta jumlah sub penyalur dalam suatu lingkup wilayah, sehingga stok di lembaga penyalur resmi cepat habis.
- agar supaya keberadaan sub penyalur tersebut lebih resmi, perlu ada lembaga/instansi yang menyatakan bahwa suatu sub penyalur telah memenuhi syarat keberadaannya (antara lain, syarat perijinan, syarat HSSE, kelengkapan sarfas, dll).
- Sewaktu mengisi di SPBU, pengisian BBM menggunakan drum untuk dibawa ke sub penyalur. Hal ini cukup rawan ditinjau dari aspek keselamatan kerja, karena rawan terhadap bahaya api.
- Pertashop akan menjual produk non-PSO (non subsidi) di desa-desa.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025— Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra