Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengadaan Barang dan Jasa — Komisi 7 DPR RI RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Minyak)

Tanggal Rapat: 14 Dec 2016, Ditulis Tanggal: 28 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: SKK Migas

Pada 14 Desember 2016, Komisi 7 DPR RI RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Minyak) mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. Raker dan RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat dpail Sumatera Barat 2 pada pukul 16:07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ekbis.sindonews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

SKK Migas
  • SKK Migas melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2015 sebesar 7,91 miliar dolar
    • Persetujuan SKK Migas adalah 40% atau 3,12 miliar dolar
      • 75% merupakan pengadaan jasa (survei, sewa gedung, catering dan operasi)
      • 25% merupakan pengadaan barang (pumping unit, bbm, octg)
  • SKK Migas melakukan pengadaan barang dan jasa tahun 2016 sebesar 7,57 miliar dolar
    • Persetujuan SKK adalah 69% atau 5,20 miliar dolar
      • Pengadaan jasa didominasi jasa survei, seismik dan geologi, jasa perkapalan dan pesawat
  • Dasar hukum pengadaan barang dan jasa di SKK Migas
    • UU 22/2001
    • PP 35/2004
    • Perpres 9/2013
    • Kontrak bagi hasil
  • Tata cara pengadaan barang dan jasa
    • Pelelangan terbatas
    • Pelelangan sederhana
    • Pemilihan langsung
    • Pemilihan tidak langsung
  • Pengadaan barang dan jasa di atas 1 juta dolar untuk usaha besar
  • Pengadaan barang dan jasa sebesar 250 ribu- 1 juta dolar untuk usaha menengah
  • Pengadaan barang dan jasa di bawah 250 ribu dolar untuk usaha kecil
  • Sampai hari ini, SKK Migas telah melakukan random audit ke beberapa penyedia barang dan jasa, termasuk K3S
  • Perusahaan yang tidak bersedia diaudit, tidak dapat diikutsertakan untuk lanjut dalam proses pengadaan barang dan jasa
  • Pembatalan tender senilai di atas 20 juta dolar memerlukan persetujuan dari SKK Migas
  • sering terjadi dispute mengenai kriteria perusahaan penyedia barang dan jasa, SKK Migas menerapkan kriteria HSE. Perusahaan menganggap HSE terlalu tinggi, tapi SKK juga melakukan pembinaan dalam bidang HSE
  • Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa
    • Evaluasi kontrak
    • Evaluasi komersial
    • Evaluasi Teknis
    • Beberapa K3S tidak mampu membayar invoice
  • Tahun 2015, ada 75 laporan terkait keberatan terhadap kondisi pelaksanaan barang dan jasa
  • Dispute tahun 2016 paling tinggi terkait eksekusi kontrak
  • Pagu anggaran untuk penanganan limbah b3 sebesar 143 juta dolar untuk tahun 2017

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan