Rangkuman Terkait
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Pencapaian dan Kinerja Industri Hulu Migas 2021, Investasi Bidang Eksplorasi 2021 dan Prognosa 2022, Upaya untuk Mengendalikan Capital Outflow Chevron, Conoco Phillips dan Shell, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Tanggal Rapat: 16 Apr 2018, Ditulis Tanggal: 6 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan→Siti Nurbaya Bakar
Pada 16 April 2018, Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengenai Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 13:10 WIB. (Ilustrasi : akurat.co)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Keterangan mengatakan kebakaran terjadi karena miss komunikasi dengan jangkar. Kapal sedang berlayar, jangkar posisinya tidak tepat, maka diperkirakan jangkar melorot.
- Tumpahan minyak terjadi antara pukul 04.00-06.00 pagi hari. Kapal patroli langsung memberitahukan kepada Pertamina untuk berhati-hati karena ada tumpahan minyak dan menutup pelayaran selama 3 hari.
- Senin, 2 April 2018 ada surat pernyataan dari Pertamina bahwa tumpahan minyak aman, maka pelayaran dibuka kembali.
- Pelindo IV Balikpapan memadamkan kapal yang terbakar dan rakon dengan Pertamina Balikpapan dalam rangka penanggulangan pencemaran dan pembuatan posko dengan instansi terkait, posko ditutup tanggal 5 April 2018.
- Pada 31 Maret keterangan saksi mengatakan tumpahan minyak terjadi pukul 03.00, kemudian pukul 10:30 terjadi kebakaran di Teluk Balikpapan
- Karena ada arus dan angin, api meyambar kapal nelayan yang sedang memancing dan kapal panama yang sedang menaikkan jangkar
- Senin, 2 April 2018 ditemukan ikan pesut mati di tepi pantai Balikpapan dan 2 orang tewas di Pelabuhan Semayang, Balikpapan
- Polda Kaltim dan seluruh jajaran mengadakan rakon dengan KemenLHK, Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Pertamina dan KSOP mengenai bagaimana penanggulangan pencemaran minyak mentah, KSOP menjadi penjuru karena kekuasaan
- Penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya tanggung jawab Polda, pengolahan TKP dilakukan dengan mengambil sample limbah dan 8 tanki sudah diperiksa di lab forensik Surabaya
- Tumpahan minyak berasal dari pipa Pertamina yang putus dan berada 20 meter di bawah laut
- Polda bekerja sama dengan KemenLHK untuk mendapatkan penyelam dari Jakarta, Polda memastikan bahwa benar pipa tersebut putus, tetapi kondisinya gelap dan keruh dengan jarak pandang 50 cm
- Pengolahan TKP dilakukan dengan mengangkat jangkar kapal, yang dipakai jangkar kiri dan jangkar kanan diturunkan. Hasil dari lab forensik Surabaya mengatakan bahwa jangkar menjadi bukti akurat, jangkar kiri ada serpihan bekas benturan pipa beton
- Polda bersama Pertamina akan mengangkat pipa yang putus dengan panjang 50 meter dan ketebalan 12 mm, jika dipotong sembarangan akan kehilangan petunjuk
- Jika pipa sudah diangkat, maka akan diamankan di daerah tertentu dan mendatangkan ahli untuk mencari tahu penyebab kebocoran, apakah terseret jangkar atau faktor lain
- Jaraknya 31 km dari kilang Balikpapan
- Seluruh perjalanan kapal bisa dilihat dari navigasi, jadi bisa dibuktikan siapa yang bersalah
- Saksi sebanyak 45 orang yang terdiri dari saksi kebakaran 3 orang, pencemaran 4 orang, agen kapal 1 orang, nahkoda dan abk 4 orang, Pertamina Balikpapan 21 orang dan keluarga 5 orang, KSOP 1 orang, Pelindo 1 orang, kontraktor 1 orang
- Fokus penyelidikan adalah penyebab putusnya pipa dan pencemaran laut Balikpapan, ahli yang didatangkan sebanyak 7 orang
- Tumpahan minyak terjadi tanggal 31 Maret 2018 dan 5 orang meninggal akibat kebakaran di Teluk Balikpapan
- Sumber tumpahan minyak akibat patahnya pipa Balikpapan dan saat ini dalam pemeriksaan Polda Kaltim
- Pembersihan limbah minyak sedang dilakukan oleh kilang Pertamina RU 5
- Pelaksanaan kegiatan migas diatur dalam UU No.22/2001, Badan Usaha menjamin kesehatan kerja dan lingkungan hidup, jika terjadi pencemaran maka harus dilakukan pembersihan dan pengembalian lingkungan hidup
- Penetapan daerah terlarang atas koordinasi Menhub dan TNI AL dan pengawasan pada wilayah laut sesuai buku panduan mengenai wilayah laut
- Mekanisme pelaporan kejadian tumpahan minyak
- Informasi awal dari pekerja/masyarakat/media
- Kepala teknik BU/BUT
- Melaporkan kepada Kepala Inpeksi
- Meminta bantuan dari perusahaan terdekat apabila tidak tertangani sendiri
- Memberikan informasi dan laporan lengkap ke Kementerian terkait
- Direktur Teknik & Lingkungan Migas selaku Kepala Inpeksi
- Mengirimkan Inspektur Migas untuk membantu penanggulangan dan melakukan investigasi
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- Memberikan laporan ke Dirjen Migas dan Menteri ESDM
- Kategori penanggulangan tumpahan minyak
- Tier 1
- Penanggulangan tumpahan minyak mampu ditangani oleh internal perusahaan tanpa melibatkan bantuan pihak lain
- Melaporkan kepada kepala indpeksi, Puskodalnas dan pihak terkait
- Kepala Inpeksi, Puskodalnas dan pihak terkait memantau kemungkinan peningkatan eksekusi Tier 2
- Tier 2
- Penanggulangan tumpahan minyak tidak mampu ditangani oleh internal perusahaan sehingga memerlukan bantuan pihak lain
- Melaporkan kepada kepala inpeksi dan pihak terkait
- Kepala Teknik mengusulkan penetapan Tier 2
- Puskodalnas menetapkan Tier 2 dan mengambil alih penanggulangan
- Tier 3
- Penanggulangan tumpahan minyak tidak mampu ditangani berdasarkan tingkatan Tier 2 atau melintasi batas wilayah NKRI
- KSOP mengusulkan penetapan Tier 3
- Penanggungjawab diambil Tim Nasional Penanganan Tumpahan Minyak
- Tier 1
- Penutup
- Pipa penyalur minyak diameter 20 inch telah sesuai dengan standar ASME/ASNI B 31.4 dan spesifikasi teknis, sehingga dalam keadaan layak operasi
- Instalasi kilang RU V termasuk pipa penyalur minyak diameter 20 inch telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas)
- Pipa penyalur minyak diameter 20 inch telah ditetapkan Daerah Terbatas Terlarang (DTT)
- Integritas instalasi migas tidak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian dan pemenuhan terhadap standar tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal (pihak ketiga/third party damage)
- Terkait penanganan kejadian, SPV HSSE Pertamina dikirim ke Balikpapan untuk melakukan pengecekan di lokasi kejadian
- Penanggulangan tumpahan minyak Balikpapan
- Aspek lingkungan
- Pertamina didampingi ahli cepat membersihkan ceceran minyak di Balikpapan. Minggu 15 April 2018, 8 dari 13 kelurahan sudah dinyatakan bersih, tinggal verifikasi Pemda dan KLHD
- Aspek operasional
- Menambah jalur pipa dan mengatur jalur strategi koordinasi
- Aspek komunikasi
- Pertamina berkoordinasi dengan Dirjen Migas dan Menteri LHK untuk tahapan pemulihan
- Aspek sosial
- Membuka pelayanan dapur umum dan posko pelayanan desa terdampak (medis)
- Aspek legal
- Membantu Polda mencari penyebab kebakaran dengan memberikan data yang dibutuhkan
- Aspek regulasi
- Aspek stakeholder management
- Aspek lingkungan
- Pemberian santunan untuk korban meninggal
- Pertamina mengganti kapal yang terbakar sebesar Rp57,8 juta
- Data terus bergerak, misalkan jaring yang kena dampak pertama sebanyak 10 set, setelah diverifikasi di lapangan sebanyak 25 set
Tidak ada pemaparan mitra dalam Raker ini.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Pencapaian dan Kinerja Industri Hulu Migas 2021, Investasi Bidang Eksplorasi 2021 dan Prognosa 2022, Upaya untuk Mengendalikan Capital Outflow Chevron, Conoco Phillips dan Shell, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas