Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah Bermasalah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan PT Thoyiba Tora Tours & Travel
Tanggal Rapat: 23 May 2018, Ditulis Tanggal: 9 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Dirut PT Thoyiba Tora Tours & Travel
Pada 23 Mei 2018, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan PT Thoyiba Tora Tours & Travel mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah Bermasalah. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Iskan Qolba dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 10:48 WIB dan dinyatakan terbuka umum. (Ilustrasi : kabar3.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- Data Pengaduan Travel Umroh 2018
- Abu Tour, jumlah pengaduan 4 dan jumlah jamaah 77
- Hannien Tour, jumlah pengaduan 1 dan jumlah jamaah 4
- First Travel, jumlah pengaduan 1 dan jumlah jamaah 1
- Divan Tour, jumlah pengaduan 1 dan jumlah jamaah 28
- Mega Rozaq, jumlah pengaduan 1 dan jumlah jamaah 1
- Rihlah Travel, jumlah pengaduan 1 dan jumlah jamaah 3
- Al Shafwa, jumlah pengaduan 1 dan jumlah jamaah 2
- Shafana Tour & Travel, jumlah pengaduan 1 dan jumlah jamaah 4
- Total 11 pengaduan dan 120 jamaah
- Banyak korban yang tergiur biaya umrah yang murah seperti di bawah Rp20 juta misalnya, termakan iklan tempat penginapan yang terkadang apa yang di iklan tidak sama dengan kenyataannya, dan tergiur oleh orang yang menjadi figur dan sudah berhasil umrah berkat travel tertentu. Lalu Selain itu, respon pemerintah lambat jika ada penyelenggara umrah diadukan.
- Banyak penyelenggara umrah dipanggil Kementerian Agama tetapi tidak hadir, bagaimana Pemerintah melakukan pengawasan jika dipanggil saja tidak hadir.
- Pendampingan Konsumen Hannien Tour
- YLKI bersama Kantor Hukum David Tobing mewakili konsumen Hannien Tour dalam menggugat Hannien Tour maupun Kementerian Agama
- Agenda ke depan
- Dibalik kewenangan Kemenag memberikan izin, melekat fungsi dan tanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan umroh
- Meningkatkan pengawasan menyangkut laporan keuangan penyelenggaraan umroh, dengan membukukan/mencatat pembayaran biaya umroh sebagai piutang, bukan revenue
- Seharusnya ada rekening penampungan di Kemenag, ketika ada kegagalan berangkat maka uang konsumen bisa kembali, sama seperti sistem belanja online.
- Jika Kemenag tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dibuat saja lembaga tersendiri yang mengurus dan terlepas dari Kemenag.
- Gerakan 5 Pasti adalah Gerakan Selamatkan Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- Pastikan Izin Travelnya
- Pastikan Programnya
- Pastikan Pesawatnya
- Pastikan Akomodasinya/Hotelnya
- Pastikan Visanya
- Harus ada sertifikasi yang dipegang oleh pihak travel yang menyelenggarakan Umrah dan Haji
- YLKI akan terus mengawasi peraturan yang dibuat oleh Kemenag untuk para travel
Dirut PT Thoyiba Tora Tours & Travel
- Amanah UU No.13 Tahun 2008 Pasal 3, tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji sehingga Jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
- Meluruskan niat berusaha sebagai penyelenggara perjalanan ibadah
- Paradigma dan niat yang suci menjadi penyelenggara perjalanan ibadah yang Allah Ridhoi dan diyakini sebagai investasi amal sholeh yang pasti dibalas Allah SWT, merupakan pilar paling pokok yang mesti dan wajib disadari oleh semua Pelaku Usaha Travel Umrah dan Haji.
- Apabila motivasi berusaha sudah melenceng jauh dan hanya semata-mata menjadi cara bagi pemilik travel untuk mendapatkan “fresh money” dan kemudian digunakan untuk keperluan lain, baik keperluan pribadi maupun keperluan investasi lainnya, maka hampir pasti bisa disimpulkan bahwa eksistensi usahanya tidak akan berlangsung lama, bahkan akan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.
- Perkembangan terakhir-terakhir ini memberikan contoh nyata berapa banyak PPIU yang tumbang karena salah niat memulai usaha semenjak awal.
- Peraturan pemerintah yang berpihak
- Intervensi pemerintah dalam menetapkan suatu aturan yang memadai sangat berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Kelemahan dalam aturan akan menjadi peluang munculnya para penyelenggara perjalan yang tidak amanah bahkan mencedera kehormatan negara.
- Beberapa akibat yang disebabkan oleh kelemahan aturan penyelenggaraan Haji dan Umrah, diantaranya
- Semakin maraknya penyelenggara perjalan yang tidak berizin PPIU, karena bukan PPIU maka bila terjadi wanprestasi maka Kemenag sulit intervensi
- Semakin banyak PPIU resmi yang tergoda untuk cepat “sukses” dengan melakukan terobosan-terobosan yang menyimpang dari kelaziman dan rasionalitas berusaha dalam penyelenggaraan ibadah. Diantaranya dengan menjual paket Umrah dengan harga irasional dan membayar penuh/lunas
- Setelah terjadi berbagai kasus dan kekisruhan penyelenggaraan ibadah umrah, maka mulai tahun 2015 Kemenag meluncurkan gerakan “Lima PASTI Umrah’ (Pasti Travelnya, Pasti Jadwalnya, Pasti Terbangnya, Pasti Hotelnya, Pasti Visanya) serta tahun 2018 menetapkan PMA No.8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan PMA No.221 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi, yang harus diukur cukup memadai untuk menjadi pedoman dan standar penyelenggaraan ibadah umrah.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pandangan Umum Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 - Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Haji Tahun 2023 dan Persiapan Haji Tahun 2024 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)