Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Tahun 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indoesia

Tanggal Rapat: 30 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 17 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Pada 30 Januari 2017, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Tahun 2017. Rapat ini dibuka oleh Meutya Hafid dari fraksi Partai Golongan Karya daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 11:10 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum (Ilustrasi: Kompas.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  • Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan bahwa terdapat kegiatan penanganan penyiaran perbatasan di Batam dan banyak Radio Singapura yang datanya tidak valid.
  • Pada tanggal 11 November 2016, KPI melakukan pembentukan gugus tugas antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) dengan Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2017.
  • Terdapat beberapa lembaga yang dipantau oleh KPI yaitu 15 Televisi Nasional, 4 Televisi Berlangganan dan bersifat acak, dan 4 Radio.
  • Terdapat 12.369 kasus yang dilaporkan masyarakat melalui email, sms, twitter, facebook yang telah diverifikasi serta direkap oleh KPI.
  • Selain itu KPI juga memberikan apresiasi pada televisi yang menayangkan program berupa edukasi pada masyarakat secara umum.
  • KPI bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi dan melakukan survey sebanyak 5x terkait rating televisi, mulai dari berita, talkshow, infotainment dan sinetron yang masih rendah, dan hanya wisata budaya yang diapresiasi publik.
  • Realisasi anggaran KPI yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6,8 Triliun atau sekitar 92%, belanja barang sebesar 92%, sehingga secara keseluruhan totalnya sekitar 91,8%.
  • Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pelelangan tidak sehat senilai Rp1 Miliar yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  • Program pembinaan dan penataan kelembagaan KPI, penyelesaian pemantauan masalah penyiaran, indeks program televisi, dan pedoman penyelenggaraan penyiaran dan layanan perkantoran akan menjadi program di tahun 2017, lalu untuk Media Center akan menggunakan anggaran sebesar Rp11 Miliar untuk terintegrasi dengan media sosial.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan