Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pencapaian Program Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Tanggal Rapat: 23 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 13 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

Pada 23 Januari 2017, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Evaluasi Pencapaian Program Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Rapat ini dibuka oleh TB Hasanuddin dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) daerah pemilihan Jawa Barat 9 pada pukul 10:57 WIB. (Ilustrasi: lemhannas.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
  • Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyampaikan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 13 Mei 2016, Lemhannas RI mendapat penghematan anggaran sebesar Rp21,2 Miliar.
  • Lalu berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara RI pada tanggal 26 Agustus 2016, Lemhannas RI melakukan penghematan sebesar Rp105,1 Miliar, dan realisasi anggaran Lemhannas RI tahun 2016 mencapai 99,34%.
  • Program kerja ketahanan nasional terealisasi sebesar Rp65,148 Miliar. Untuk tahun 2017, program ketahanan nasional Lemhannas RI mendapat anggaran sebesar Rp119,70 Miliar yang terbagi untuk 3 deputi, dan pada tahun 2017 Lemhannas RI akan mengadakan Jakarta Geopolitics Forum (JGF).
  • Berdasarkan tindak lanjut pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada Lemhannas RI, BPK menilai bahwa sistem pengendalian intern kurang cermat. Pada pelaksanaan program kerja di tahun 2016.
  • Lemhannas RI menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas kontribusi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

  • Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menyampaikan bahwa di tahun 2016 juga terdapat 6 temuan BPK RI dengan 17 rekomendasi, dan Lemhannas RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
  • Hingga akhir tahun 2016, realisasi Pagu Anggaran Dewan Ketahanan Nasional RI sebesar Rp.158 Miliar, dan realisasi program dukungan manajemen sebesar 85,26%. Realisasi berdasarkan kegiatan Lemhannas RI (dengan pagu anggaran sebesar Rp22,852 Miliar) realisasinya yaitu sebesar Rp21 Miliar atau 93,3%.
  • Lalu terkait program pengembangan sistem (dengan pagu anggaran sebesar Rp85,2 Miliar) realisasinya sebesar Rp76,6 Miliar atau 94,75%, sehingga total penyerapan anggaran yaitu 89,56% dari total anggaran sebesar Rp158,3 Miliar.
  • Untuk rencana program kerja di tahun 2017, Wantannas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 168 Miliar, yang meliputi alokasi anggaran program dukungan manajemen Wantannas sebesar Rp57 Miliar dan alokasi program pengembangan kebijakan ketahanan nasional sebesar Rp111 Miliar.
  • Temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada laporan keuangan Wantannas RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Wantannas mendapat 9 kali berturut-turut sejak tahun 2017.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan