Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)

Tanggal Rapat: 29 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 7 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

Pada 29 Januari 2020, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) mengenai masukan terkait RUU Penyiaran. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sumatera Utara 1 pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
  • ATVSI mendata yang menonton melalui streaming itu meningkat dan yang menonton siaran TV itu menurun dan kebanyakan yang menonton streaming itu lebih banyak Generasi Z yakni yang lahir tahun 2000 an keatas.
  • ATVSI belum mempersiapkan masukan secara detail untuk RUU penyiaran karena ada perubahan TOR maka ATVSI erahkan hard copy baru hari ini yang baru, dan mohon adanya perlindungan terhadap industri ini sehingga tidak menghambat industri siaran.
  • Mungkin nanti ATVSI akan sampaikan melalui draft untuk masukan secara detail terkait RUU penyiaran. ATVSI juga berharap KPI dan KPID ini bisa dalam satu struktural sebab selama ini mereka selalu berbeda pendapat karena memang tidak satu struktural dan tentu dengan RUU penyiaran yang baru ini bisa disatukan mungkin bisa diadakan dewan pengawas di KPI agar bisa satu suara.

Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI)

  • Dari yang ATDSI tahu Indonesia ini negara yang paling terlambat berganti dari analog ke digital, maka saya paprkan manfaat TV Digital dan kerugian negara akibat terlambatnya Analog Switch Off (ASO)
  • Infrastruktur penyiaran TV Digital ini sebetulnya sudah dibangun sejak 2007 dan diresmikan pertama kali oleh Presiden SBY
  • Seluruh negara-negara di dunia sudah berimigrasi dari Analog ke Digital berdasarkan ketentuan dari International Telecommunication Union (ITU), yakni lembaga teknis dibawah PBB, yang menetapkan batas ASO dunia pada tanggal 17 Juni 2015, hanya RI yang belum.
  • usulan/solusi
    • Melaksanakan ASO secepatnya di seluruh Indonesia dimulai dari kota-kota besar
    • Mendesak DPR untuk menyelesaikan revisi UU Penyiaran.
    • Menyetop import, produksi dan pemasaran TV Analog dan pemerintah segera meningkatkan import, produksi dan pemasaran TV Digital di seluruh RI
    • Dukungan dan penguatan struktur LPP TVRI pengelola multipleksier tunggal.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan