Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
- Penyelesaian Pemberhentian Dirut LPP TVRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 1 dengan Kepala Komisi Informasi Pusat
- Rencana Kerja Dewan Pers Tahun 2020 Beserta Dukungan Anggarannya dan Pembahasan Isu-Isu Aktual - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pers
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kantor Berita Nasional
- Rencana Kerja Dan Isu -Isu Aktual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 RDP Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
- Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Izin Lembaga Penyiaran Swasta — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia
Tanggal Rapat: 26 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 17 Feb 2021,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Pada 26 September 2016, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Izin Lembaga Penyiaran Swasta. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 10:55 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: medcom.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan komitmen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang harus dipenuhi yaitu memenuhi jangkauan daerah maju & non maju, kepemilikan asing di LPS tidak boleh lebih dari 20%.
KPI Pusat
- KPI Pusat menyampaikan periode lalu telah memberikan rekomendasi kelayakan yang menyatakan harus ada data 20% iklan.
- Tahapan perizinan lembaga Penyiaran ada satu proses melalui KPI/KPI DPP, dan tahapan dari KPI yaitu permohonan IPP, KPI/KPID dengan memberikan rekomendasi kelayakan dikirim Kominfo, setelah rekomendasi KPI & Kominfo melakukan Forum Rapat Bersama (FRB), kemudian Kominfo mengeluarkan IPP prinsip untuk penyiaran baru.
- Proses perpanjangan ini akan dikawal oleh KPI Jakarta karena induknya berada di Jakarta. Menurut undang-undang, sebelum setahun izin habis televisi harus mengajukan perpanjangan izin.
- Kriteria parameter penilaian yaitu administrasi, jika ada televisi yang membuat jembatan akan dipertimbangkan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
- Penyelesaian Pemberhentian Dirut LPP TVRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 1 dengan Kepala Komisi Informasi Pusat
- Rencana Kerja Dewan Pers Tahun 2020 Beserta Dukungan Anggarannya dan Pembahasan Isu-Isu Aktual - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pers
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kantor Berita Nasional
- Rencana Kerja Dan Isu -Isu Aktual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 RDP Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
- Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI