• Menteri Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan komitmen Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang harus dipenuhi yaitu memenuhi jangkauan daerah maju & non maju, kepemilikan asing di LPS tidak boleh lebih dari 20%.

KPI Pusat

• KPI Pusat menyampaikan periode lalu telah memberikan rekomendasi kelayakan yang menyatakan harus ada data 20% iklan.
• Tahapan perizinan lembaga Penyiaran ada satu proses melalui KPI/KPI DPP, dan tahapan dari KPI yaitu permohonan IPP, KPI/KPID dengan memberikan rekomendasi kelayakan dikirim Kominfo, setelah rekomendasi KPI & Kominfo melakukan Forum Rapat Bersama (FRB), kemudian Kominfo mengeluarkan IPP prinsip untuk penyiaran baru.
• Proses perpanjangan ini akan dikawal oleh KPI Jakarta karena induknya berada di Jakarta. Menurut undang-undang, sebelum setahun izin habis televisi harus mengajukan perpanjangan izin.
• Kriteria parameter penilaian yaitu administrasi, jika ada televisi yang membuat jembatan akan dipertimbangkan.