Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kesejahteraan Guru Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia

Tanggal Rapat: 12 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 13 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)

Pada 12 Januari 2017, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Audiensi dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia tentang Kesejahteraan Guru Swasta. Rapat ini dibuka olehUtut Adianto dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) daerah pemilihan Jawa Tengah 7 pada pukul 12:15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)
  • Perwakilan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menyampaikan bahwa mereka dahulu pernah diterima oleh Komisi 10 DPR-RI tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
  • Hal yang mereka sampaikan saat ini yaitu terkait persoalan diantaranya beban kerja guru terutama guru swasta dan gaji yang tidak mencukupi, gaji paling kecil yaitu Rp100.000/bulan, dan yang paling besar yaitu sebesar Rp1,5 Juta/bulan sebelum Tunjangan Profesi Guru (TPG).
  • Untuk mendapatkan TPG seharusnya sudah cair tetapi masih ada yang terhambat pencairannya karena jam mengajar kurang dari 24 jam & rombongan belajar yang kecil atau sedikit.
  • Perwakilan PGSI menyampaikan pula bahwa pemerintah sudah membantu guru-guru swasta lewat TPG tetapi pencairan dipersulit, ada yang 11 bulan sampai 2 tahun TPG belum dibayarkan.
  • Masalah pergantian menteri ternyata berganti kebijakan lagi contohnya saat gunakan Data pokok pendidikan untuk kawan guru yang tidak cair TPG-nya, dan ketika ada pencairan TPG kawan Tata Usaha hanya gigit jari, lalu terkait pergantian kurikulum membuat guru-guru menjadi bingung.
  • Perwakilan PGSI berharap pimpinan Komisi 10 memberikan fasilitasi untuk seluruh guru atau tenaga pendidik agar profesionalisme dan kesejahteraannya diperhatikan.
  • Terkait komitmen kepala daerah untuk anggaran pendidikan masih sangat rendah, banyak kebijakan yang diambil pemerintah nuansanya diskriminasi antara negeri dan swasta, karena kebijakan lebih diprioritaskan pada guru dan sekolah negeri saja.
  • PGSI juga menolak nilai minimal Uji Kompetensi Guru (UKG) 80, karena dapat dijamin banyak yang tidak lulus, dan hal ini tidak rasional.
  • Selain itu PGSI juga menolak keras program "Full Day School" karena program tersebut tidak manusiawi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan