Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Pusat Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal Rapat: 2 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 17 Jun 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Pada 2 Februari 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Pusat Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Panja Perfilman. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Jawa Tengah 5 pada pukul 10.55 WIB. Rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: cnnindonesia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

  • Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tertulis bahwa Bekraf membantu presiden di bidang aplikasi dan game developer.
  • Lalu dalam Catatan Undang-Undang No 33 tentang Perfilman, Bekraf memerlukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Secara yuridis Undang-Undang Perfilman perlu disesuaikan dengan nomenklatur pemerintahan saat ini.
  • Film merupakan salah satu faktor ekonomi kreatif yang perlu ditingkatkan.
  • Kegiatan non komersial dikelola Kemendikbud, sedangkan kegiatan komersial dibawahi oleh bekraf.
  • Dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang Perfilman menjelaskan bahwa pengusaha bidang perfilman wajib memberi tahu jumlah penonton perbulannya.
  • Saat ini investasi asing perfilman sudah dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kepala Pusbang Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  • Menurut Kepala Pusbang Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan untuk meninjau kembali Undang-Undang Perfilman, karena undang-undang belum berjalan dengan semestinya dan perlu diawasi.
  • Pusat Pengembang Film tahun pertama dan kedua akan fokus dengan pembajakan. Bidang apresiasi yang sedang dikerjakan adalah nonton bareng dan bedah film.
  • Terdapat beberapa stakeholder yang bekerja sama dengan badan ini yaitu BPI, Lembaga Sensor Film, Ditjen Kebudayaan, dan BKLM.
  • Terdapat usulan dari insan film untuk dibuatkan perpustakan film dan museum film.
  • Kepala Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap agar film Indonesia dapat menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan menjadi raja film di Asia Tenggara.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan