Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

• Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tertulis bahwa Bekraf membantu presiden di bidang aplikasi dan game developer.
• Lalu dalam Catatan Undang-Undang No 33 tentang Perfilman, Bekraf memerlukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• Secara yuridis Undang-Undang Perfilman perlu disesuaikan dengan nomenklatur pemerintahan saat ini.
• Film merupakan salah satu faktor ekonomi kreatif yang perlu ditingkatkan.
• Kegiatan non komersial dikelola Kemendikbud, sedangkan kegiatan komersial dibawahi oleh bekraf.
• Dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang Perfilman menjelaskan bahwa pengusaha bidang perfilman wajib memberi tahu jumlah penonton perbulannya.
• Saat ini investasi asing perfilman sudah dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kepala Pusbang Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Menurut Kepala Pusbang Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan untuk meninjau kembali Undang-Undang Perfilman, karena undang-undang belum berjalan dengan semestinya dan perlu diawasi.
• Pusat Pengembang Film tahun pertama dan kedua akan fokus dengan pembajakan. Bidang apresiasi yang sedang dikerjakan adalah nonton bareng dan bedah film.
• Terdapat beberapa stakeholder yang bekerja sama dengan badan ini yaitu BPI, Lembaga Sensor Film, Ditjen Kebudayaan, dan BKLM.
• Terdapat usulan dari insan film untuk dibuatkan perpustakan film dan museum film.
• Kepala Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap agar film Indonesia dapat menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan menjadi raja film di Asia Tenggara.