• Ketua Umum Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah menjelaskan bahwa Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawwarah merasa tersanjung karena surat audiensi telah diterima oleh Komisi 10 DPR-RI.
• Selain itu Ketua Umum UISU Al Munawwarah memperkenalkan profil dan sejarah kampus UISU, dan dalam menjelaskan kronologis konflik yang menimpa UISU.
• Ketua Umum UISU menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum memberikan pengesahan dan sesuai dengan ketentuan hukum harus sah.
• Konflik UISU yg berkepanjangan disebabkan karena adanya penyalahgunaan surat yang dilakukan oleh ibu Saryani dan dikuatkan dengan pernyataan kopertis saat itu.
• Selain itu juga karena adanya surat Menteri Pendidikan Nasional No.131 tahun 2009, yang lahir karena fakta dan dasar hukum yang tidak jelas.
• Masalah yang ditimbulkan akibat konflik dualisme UISU adalah tidak diakuinya mahasiswa lulusan UISU Al Munawaroh.
• Lalu pada tanggal 23 Oktober 2013 UISU sudah sah, akan tetapi dalam pengesahannya tidak sesuai, dan ijazah yang diterbitkan UISU Sisingamangaraja dianggap tidak sah dan kampus ilegal.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

• Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia memaparkan sejarah dan profilnya. Adapun fokus JPPI adalah menjadi jaringan organisasi masyarakat yang pantau akses pendidikan. Selain itu visi dan misi JPPI terwujudnya masalah sipil yang kuat dan mampu untuk berpendidikan.
• JPPI mengajukan judicial review atas Undang-Undang Pendidikan Nasional.
• Menurut JPPI. pendidikan adalah hak setiap Warga Negara Indonesia.
• Adapun JPPI menyampaikan bahwa di tahun 2011, 2012, dan 2013 terdapat peningkatan angka partisipasi sekolah.
• Sekolah swasta lebih mencolok jumlahnya daripada sekolah negeri sebagai pendukung akses pendidikan 12 tahun, dan JPPI melihat bahwa pendidikan yang baik di Papua adalah pendidikan asrama.
• JPPI berharap angka partisipasi di Papua bisa bertambah, dan termasuk penyandang disabilitas.