• Perlu pembedaan perlakuan PTN dan PTS, karena PTN sumber dananya berasal dari negara. Untuk Perguruan Tinggi yang masih kecil seharusnya yang lebih diperhatikan dan terkait masalah ini sudah saya bicarakan dengan menteri terkait 93% anggaran pendidikan diarahkan untuk PT negeri dan 7% untuk PT swasta.
• Perguruan tinggi yang kecil biasanya sibuk mengurusi dosen dan mahasiswanya, tetapi untuk PT swasta yang menengah ini tolong diperhatikan sedangkan pak menteri kita ini ya menteri PTN karena tidak berpihak kepada swasta, seharusnya DPR dapat membantu PT swasta yang sebenarnya lebih membutuhkan, selain itu antara luas geografis kita dengan kebutuhan pendidikan belum menunjukan hasil yang seimbang di Negara-negara maju membutuhkan sekitar 50% pendidikan vokasi.
• Apabila dahulu mengurus izin harus menunggu waktu yang lama sekali dan APTISI mengusulkan harusnya ini dipercepat saja, sedangkan untuk kekurangan-kekurangan lainnya dapat disusul. Dalam kendala PTS ini adalah izin yang begitu lama sekali, ketika APTISI bertemu pak Jokowi kami katakan kenapa diperlambat ini lebih baik digabung saja dan pada akhirnya usulan kami disetujui tetapi melalui berkontak-kontakan dengan pak menteri.
• APTISI juga sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka program S2 dan S3 di luar negeri agar tidak terfokus di Jakarta atau daerah besar lainnya, APTISI sudah menyarankan ke pemerintah untuk mencoba membuka S2 dan S3 di daerah-daerah agar tidak terfokus di pusat saja karena akibatnya mahasiswa di daerah terbengkalai ketika dosen-dosennya kuliah daerah pusat hal ini sudah APTISI sampaikan ke Presiden.
• APTISI siap tidak diberikan anggaran asalkan PTN diberikan pembatasan jumlah mahasiswa dan masalah class world, L2DIKTI saat ini sudah lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, APTISI juga sudah sering mengatakan kepada pak Jokowi terkait PTS tidak perlu diberikan uang dan kalau perlu distop diberikan uang tetapi kita hanya meminta PTN ini dibatasi mahasiswanya untuk hal ini dahulu pak Presiden sudah berjanji tetapi sampai sekarang janjinya tidak ditepati.
• APTISI mengalami kesulitan dalam menaikan akreditasi dan Tri Dharma Universitas. PTS itu akan hidup jika diberikan mahasiswa bukan uang dan daripada buang-buang uang lebih baik batasi saja mahasiswa PTN.
• Untuk riset PTN tersedia semua anggarannya sedangkan PTS tidak tersedia, semestinya untuk world class bagian PTN saja, tapi kalau PTS mau, silahkan saja. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi jumlah PTS turun sedangkan jumlah PTN meningkat sedkit, padahal janjinya dulu pak Jokowi akan meningkatkan jumlah PTS dan pada akhirnya terbalik lagi.
• Terjadi masalah yang besar dalam penyediaan asesor saat ini di Indonesia, BAN-PT dulu hanya mengukur hasil akhir, tetapi saat ini sudah bisa menilai, masalah proses BAN-PT ini tidak bisa mengurus PTN karena BA\N-PT tidak pernah mengukur proses padahal prosesnya itu yang harus dinilai, effort yang menentukan hasilnya itu yang penting. Pertanyaan untuk mutu kelembagaan PTN dan PTS adalah bagaimana mengatasi permasalahan tata kelola kelembagaan dan mutu di tiap-tiap PTS, yang memiliki tingkat permasalahan berbeda, dan perlukah adanya perbedaan perlakuan di masing-masing PTS tersebut dan apa alasannya.
• Terdapat pula pertanyaan untuk jumlah penduduk, luas wilayah dan geografis Indonesia adalah Perlukah jumlah perguruan tinggi saat ini seimbang dengan jumlah penduduk luas wilayah dan kondisi geografi Indonesia, dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi bagi tiap warga negara.
• Selain itu terdapat pertanyaan terkait kendala upaya penyelesaian terhadap kebijakan penggabungan PTS yang tidak memenuhi kualifikasi adalah Apa kendala dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap kebijakan penggabungan PTS yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Terdapat begitu banyak PT yang izinnya seharusnya moratorium, tetapi kenyataannya terjadi inkonsisten disana.
• Menurut APTISI, PT ini sudah terlalu banyak, maka lebih baik yang kuat diteruskan dan yang lemah dihentikan, dan begitu banyak PT sekarang ini masih diberikan izin-izin seharusnya moratorium tetapi sekarang banyak sekali PTN yang tidak memiliki izin dan malah dipermudah untuk membangun sedangkan PTS ini malah dipersulit.
• BAN-PT dan Kemenristekdikti jangan terlalu cepat membuat perubahan dalam peraturan baik dengan PTN dan PTS.
• Terdapat pertanyaan terkait persaingan antara PTN dan PTS yaitu Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani persaingan dan adakah perlakuan diskriminatif antar perguruan tinggi (PTN dan PTS) di Indonesia termasuk persaingan perguruan tinggi luar negeri yang beroperasi di dalam negeri utamanya setelah pemberlakuan LPDP, dan pertanyaan terkait masalah akreditasi institusi dan program studi adalah Apa kendala dan solusi atas upaya pemenuhan jumlah rektor perguruan tinggi. Terdapat tiga hal yang sekiranya mendapat perhatian dari anggota dewan semua.

Kepala L2DIKTI

• Tidak ada inovasi dalam hal pendidikan kita, proses pendidikan itu berjalan tetapi tidak ada laporan dari DIKTI, kami mengatakan jangan ditutup PT (Perguruan Tinggi) ini karena jika ditutup ada berapa ribu masyarakat yang dihidupi dari sana, memberikan hal yang setara bagi PTS yang memang berkualitas.
• Untuk program studi sudah di desain hanya untuk pendidikan dalam negeri saja dan untuk regulasi saat ini masih terlalu legit sehingga jika memang mereka meragukan kemampuan kita ya tidak apa-apa karena memang kita ada di bawah regulasi dan untuk sampai sekarang masih belum terjadi persepsi yang sama antara satker tentang perubahan regulasi.