Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja Himpunan Bank Negara, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI
Ditulis Tanggal: 9 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Bank Mandiri
Pada tanggal 11 Juli 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI tentang Kinerja Himpunan Bank Negara, dan lain-lain. RDP ini terbuka untuk umum. (Ilustrasi: infobanknews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Bank Mandiri
- Bank Mandiri menyampaikan bahwa kinerja Bank Mandiri yang pertumbuhan Laba Bersih 23.4%, dan dinyatakan bahwa kinerja Bank Mandiri tetap unggul di tengah berbagai dinamika, dan kredit tumbuh signifikan sebesar 12,4% YoY serta Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross terus membaik dari 3,86% turun menjadi 2,68%, pertumbuhan kredit dilakukan antara lain untuk mendukung infrastruktur maupun kredit program pemerintah (KUR), total Kredit Infrastruktur sebesar Rp 177,8 Triliun dan pertumbuhan kredit dilakukan antara lain untuk mendukung infrastruktur maupun kredit program pemerintah (KUR). Selain itu, Bank Mandiri juga berperan dan berkontribusi bagi pemerintah karena Bank menyukseskan dalam berbagai program pemerintah yaitu:
- Bansos
- Kartu Tani
- Inklusi Keuangan
- Balkondes
- Selain penghargaan yang didapatkan oleh Bank Mandiri, yaitu:
- Investment Grade
- Global Company
- Corporate Governance
- Technology
- Syariah
- Infrastructure & UMKM
- Begitu pula mengenai hasil pemeriksaan BPK yang selama tahun buku 2015-2018 pemeriksaan BPK terhadap Bank Mandiri telah dilakukan sebanyak 2x yang terfokuskan diantaranya untuk pengelolaan dan penyelematan kredit whole sales banking, dan saat ini objek BPK ada di PKPU dan tindakan hukum lainnya.
- Bank Mandiri harap nantinya akan recovery dengan penjualan aset tentunya, dan kalau dilihat dari sisi penyebab, terdapat 12 dari temuan adalah isu wholesale bisnis yang juga turun, sehingga mengakibatkan failit namun terdapat beberapa yang masuk ke internal hukum dan sempat masuk media karena terdapat 2 debitur yang fraud dengan klasifikasi penyebab kredit bermasalah untuk debitur yang menjadi objek pemeriksaan BPK tahun 2018 semua ini Bank Mandiri terima temuannya dan terdapat 44 tindak lanjut dan sanksi adalah memberikan Surat Keterangan Internal dan PHK sebanyak 96 orang lalu salah satu tindak lanjut pemeriksaan BPK yaitu pemberian sanksi internal dimana Bank Mandiri telah mem-PHK total 96 pegawai.
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank BRI mengatakan bahwa asset BRI pada kuartal 1 di tahun 2019 ini tercatat sebesar Rp 1.279,9 Triliun dan dinyatakan naik sekitar 14,4% pada bulan Maret 2019 hingga sampai akhir bulan Maret 2019 pertumbuhan DPK naik sampai 7,2% dan untuk kredit meningkatkan menjadi 11,6%.
- BRI mampu bertahan dengan Bank laba tertinggi selama 14 tahun, laba ini khususnya didorong oleh aset produktif yang berkualitas dan efisien dengan kinerja yang baik dan efisien BRI mampu mempertahankan posisi sebagai bank dengan laba tertinggi di Indonesia selama 14 tahun berturut-turut dan laba BRI hingga Maret 2019 adalah mencapai Rp 8,2 T atau sekitar 1,4% YoY, sedangkan untuk penyaluran kredit Bank BRI tetap fokus untuk usaha mikro dan menengah serta sektor UMKM yang bergabung dengan BRI dengan laba sebesar Rp 658 Triliun dan yang sangat menggembirakan saat ini adalah kapitalisasi pasar BRI tembus Rp 545 Triliun sehingga ini membuat Bank BRI menjadi Bank ke-3 di Asia Tenggara dalam kapitalisasi karena kapitalisasi pasar BRI telah tembus di Rp 500 Triliun dimana per-1 Juli 2019 kapitalisasi tercatat Rp 545 Triliun dan ini tetap mendudukan BRI sebagai bank tertinggi nomor 3 di Asia Tenggara untuk kapitalisasi dan BRI juga telah menyalurkan KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga bulan Mei 2019 kepada lebih dari 14,7 debitur dan plafon sebesar Rp 279,7 Triliun.
- Realisasi KUR hingga Mei 2019 mencapai Rp 44,3 Triliun atau 51,0% dari total tahun 2019 dengan total debitur sebesar 21 juta debitur dan terdapat 3,8 juta KPM sebesar Rp 7,9 Triliun, lalu BPNT sebesar 2,6 juta KPM atau sebesar Rp 41,7 Triliun, hal ini menjadikan Bank BRI sebagai salah satu bank BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan program Bansos Non Tunai, PKH sebanyak 3,9 juta KPM.
- Selain itu Pemeriksaan BPK pada BRI ditahun 2018 terdapat temuan terkait finance dan sekuritas yang lebih ke administratif. Bank BRI juga menyampaikan bahwa berdasarkan temuan BPK terdapat 82 rekomendasi dan seluruhnya sudah 100% sudah ditindak lanjutin dan telah dilaporkan ke BPK, selain itu terdapat 54 rekomendasi dinyatakan selesai dan sisanya sedang menunggu keputusan.
- Dalam kurun wakru tahun 2015 hingga 2017 terdapat 82 rekomendasi dimana dari 82 rekomendasi tersebut seluruhnya sudah ditindaklanjuti perbaikannya dan sudah disampaikan kepada BPK, dan sebanyak 28 rekomendasi atau 34% sudah mendapatkan putusan selesai sedangkan sisanya masih dalam proses.
Bank Negara Indonesia (BNI)
- BNI menyatakan bahwa hingga Q1 2019, BNI menunjukkan pertumbuhan bisnis yang melampaui industri dimana:
- Total aseet sebesar Rp 800,6 Trilun (Q1 2019)
- Total kredit sebesar Rp 521,3 Triliun (Q1 2019)
- Total DPK sebesar Rp 575,7 Triliun (Q1 2019)
- BNI juga mengatakan bahwa KUR merupakan pendorong pertumbuhan segmen kecil (30,2% YoY). Segmen business banking masih menjadi penggerak utama pertumbuhan, dan BNI juga menyampaikan bahwa laba BNI pada Q1 2019 tercatat sebesar Rp 4,08 Triliun atau tumbuh sekitar 11,5% YoY hal ini sejalan dengan pertumbuhan Asset, kredit dan DPK.
- Selain itu trend pertumbuhan laba BNI sepanjang tahun 2014 hingga 2018 yaitu mencapai 8,6% lebih tinggi dibandingkan industri yang sebesar 7,5% dan secara sektoral kredit dengan komposisi terbesar adalah pada sektor manufaktur dan perdangan, restoran dan hotel adapun pada Q1 2019 laju pertumbuhan tertitinggi berada pada sektor pertambangan sehingga sepanjang 2014 hingga Mei 2019 total kontribusi BNI terhadap pendapatan negara mencapai Rp 46,7 Triliun dan terdiri dari dividen Rp 12,2 Triliun dan pajak sebesar Rp 35,9 Triliun.
- BNI juga menyampaikan bahwa sebagai salah satu bank penyalur KUR, BNI selalu berusaha menyalurkan KUR kepada rakyat kecil dan BNI juga merupakan salah satu bank yang berkomitmen untuk membantu pembangunan infrastruktur Indonesia hingga Mei 2019 penyaluran kredit infrastruktur BNI sudah mencapai 12,5%.
- BNI juga menjelaskan bahwa penyaluran KUR di Indonesia masih di dominasi di Pulau Jawa dan disusul oleh Pulau Sumatera sehingga BNI tetap berkomitmen untuk menyukseskan penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dan Program Indonesia Pintar yang terrealisasi di tahun 2019, dan BNI telah menyalurkan dana PPK sebesar Rp 1,2 Triliun kepada 6 juta pelajar selain itu BNI juga mendukung Program Kartu Tani dan Hutan Sosial.
- BNI juga menyampaikan bahwa Bank Negara Indonesia (BNI) mendukung program Kartu Tani dan Hutan Sosial yang dalam realisasinya di bulan Mei 2019 yaitu sebanyak 2,5 juta kartu atau Rp 939 Miliar KUR dan hingga Mei 2019, penyaluran program kemitraan yang ada sudah mencapai Rp 41 Miliar, dan untuk tahun buku 2015 sampai Semester I tahun 2018 pemeriksaan BPK telah dilakukan sebanyak 4 kali yang dilaksnaakan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 selain itu tindak lanjut temuan BPK kepada BNI yaitu BNI telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 4x dan terdapat 130 rekomendasi tindak lanjut dari BPK dengan catatan rekomendasi tersebut belum termasuk laporan dari kantor cabang di luar negeri yang sudah sesuai.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah