Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penetapan Penyesuaian RKA — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan, Bappenas, Sekjen BPK, BPS, BPKP, dan LKPP

Tanggal Rapat: 19 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 28 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri PPN/Bappenas RI

Pada tanggal 19 Oktober 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Keuangan, Bappenas, Sekjen BPK, BPS, BPKP, dan LKPP tentang Penetapan Penyesuaian RKA. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dibuka dan dipimpin oleh Melchias Mekeng dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemenkeu.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri PPN/Bappenas RI
  • Bappenas mengatakan bahwa atas 6 institusi yang hadir hari ini, Bappenas mengucapkan terima kasih atas persetujuan dan Bappenas akan berusaha menggunakan dana dengan efisien serta Bappenas berharap dapat kurang dari pagu.
  • Bappenas berharap RPJP dan RPJM dapat lebih baik lagi, sehingga gedung baru ini dapat menunjang kinerja yang lebih baik. Bappenas mengatakan semoga Bappenas juga mendapatkan gedung dengan kualitas baik dan tidak memakan waktu lama.

Wakil Menteri Kementerian Keuangan

  • Wamen Kemenkeu mengucapkan terimakasih telah menyetujui anggaran Kemenkeu dan terkait elman, Kemenkeu sudah mengadakan MOU dan berharap dapat berjalan dengan cepat. Elman juga bukan hanya sekedar juru bayar, tetapi dapat sebagai embrio yang dapat dimanfaatkan. Kemudian terkait LPDP, Kemenkeu sudah membahasnya, Kemenkeu mencoba mengafirmasikan sampai kesana.

Badan Pusat Statistik

  • BPS mengatakan bahwa BPS mengucapkan terima kasih atas persetujuan RKA 2018, masukan dan dukungan kepada BPS tetap diharapkan.

Sekretaris Jenderal

  • Sekretaris Jenderal BPK mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada BPK selama ini, dan atas perjuangan untuk penambahan anggaran BPK, walaupun belum maksimal. Sebenarnya penambahan anggaran BPK diharapkan oleh yang ada di Sulawesi Utara.

Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan

  • BPKP juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan anggaran BPKP, tahun ini BPKP mendapatkan anggaran Rp 1.425 Triliun. Untuk tahun 2018 BPKP akan menaikan volume penugasan internal terhadap proyek strategis nasional, Asean Games dan sinergi pengawasan dengan pemerintah, serta peningkatan tata kelola.

Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintahan

  • LKPP mengucapkan terima kasih atas persetujuan anggaran, LKPP akan berusaha menjalankan tugas dengan baik di tahun 2018 dan LKPP meminta 3 dukungan yaitu yang pertama dukungan terhadap pembangunan cloud data center di 34 provinsi untuk pengadaan barang jasa pemerintah lalu kedua produk elektronik katalog lokal dimuat secara nasional, seperti beton curah aspal curah dan selanjutnya adalah insentif bagi aparat pengadaan di daerah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan