Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna

Tanggal Rapat: 4 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 20 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna

Pada 4 Maret 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna mengenai Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Cik dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Lampung 2 dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : trito.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna
  • Agung F.S. (Calon BPK): Menurut Agung, pengelolaan keuangan negara diperlukan audit, dan setiap lembaga pemeriksaan eksternal harus ada model kematangan lembaga pemeriksa.
  • BPK RI melakukan pembangunan sistem integrasi misalnya meningkatkan aplikasi barang milik negara.
  • Volume keuangan negara yang diaudit setiap tahun itu terus meningkat, tetapi jumlah pemeriksaannya tidak meningkat, padahal seharusnya orang yang memeriksanya juga meningkat.
  • Agung menyampaikan 5 hal yaitu yang pertama BPK sebenarnya sudah sampai pada tingkat yang baik, yakni organisasi yang mampu berakselerasi, kedua melengkapi BPK RI dengan tenaga fungsional peneliti, ketiga melembagakan kegiatan penelitian untuk mendukung proses audit dan aktivitas BPK RI lainnya, keempat mengembangkan center of excellent untuk performance audit training, dan kelima yaitu memperkuat kapasitas organisasi, sumber daya manusia dan wewenang.
  • Menurut Agung, BPK RI harus meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam good government.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan