Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019 dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 18 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 10 Jun 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada tanggal 18 Juni 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) tentang Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019 dan lain-lain. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Marcus Mekeng dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (ilustrasi: kemenkeu.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Visi dan Misi Kementerian Keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetif, inklusif dan berkeadilan di abad ke-21 serta indeks pemerataan antar daerah semakin kecil dan semakin merata. Pada Refomasi dan Birokrasi, Kementerian Keuangan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-rb) meningkat dan Kementerian Keuangan selalu menjadi institusi yang baik daripada kementerian yang lain.
  • Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa untuk nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada tahun 2017 Kemenkeu mendukung 5 program prioritas, yaitu:
    • Program Fiskal
    • Kedaulatan Energi
    • Desa Kawasan Pedesaan dan Pemerataan Keuangan Daerah
    • Daerah Perbatasan
    • Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi.
  • Tahun 2018 capaian Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung program kesehatan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan wilayah, dan politik hukum dan pertahanan keamanan.
  • Sri Mulyani juga menyampaikan seluruh pencapaian yang sudah Kemenkeu dapatkan tidak terlepas dari dukungan Komisi 11 DPR-RI. Kegiatan strategi Kemenkeu ada 12 proyek Nasional dan 51 proyek unggulan dan tujuan di tahun 2020 untuk menjaga fiskal Kemenkeu prudent dan melakukan penganggaran negara yang kredibel, penerimaan negara yang optimal, belanja negara yang berkualitas, pembiayaan yang prudent dan resiko keuangan negara yang terkendali, pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan produktif, pengawasan arus lalu lintas barang dan fasilitas yang efektif, dan birokrasi yang aktif berbasis digital.
  • Pada tahun 2020 di masing-masing unit Eselon 1, untuk Sekjen pagu indikatif sebesar Rp 22.585,03 Miliar, Itjen pagu indikatif Rp 107,52 Miliar, Direktorat jenderal anggaran dengan pagu indikatif sebesar Rp 124,66 Miliar, Direktorat jenderal pajak pagu indikatif sebesar Rp 7.943,23 Miliar, Bea dan cukai pagu indikatif sebesar Rp 3.638,28 Miliar, pagu indikatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sebesar Rp 7,94 Miliar, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pagu indikatif sebesar Rp 106,42 Miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko dengan pagu indikatif sebesar Rp 113,42 Miliar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan pagu indikatif sebesar Rp 8.090,68 Miliar, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan pagu indikatif sebesar Rp 769,77 Miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp 666,48 Miliar, Badan Kebijakan Fiskal dengan pagu indikatif sebesar Rp 127,14 Miliar serta Lembaga Nasional Single Window dengan pagu indikatif sebesar Rp 121,55 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan