Rangkuman Terkait
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Outlook Perekonomian Tahun 2020 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019 dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan
Tanggal Rapat: 18 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 10 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani
Pada tanggal 18 Juni 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) tentang Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019 dan lain-lain. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Marcus Mekeng dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 11:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (ilustrasi: kemenkeu.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
- Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Visi dan Misi Kementerian Keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetif, inklusif dan berkeadilan di abad ke-21 serta indeks pemerataan antar daerah semakin kecil dan semakin merata. Pada Refomasi dan Birokrasi, Kementerian Keuangan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-rb) meningkat dan Kementerian Keuangan selalu menjadi institusi yang baik daripada kementerian yang lain.
- Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa untuk nawacita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada tahun 2017 Kemenkeu mendukung 5 program prioritas, yaitu:
- Program Fiskal
- Kedaulatan Energi
- Desa Kawasan Pedesaan dan Pemerataan Keuangan Daerah
- Daerah Perbatasan
- Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi.
- Tahun 2018 capaian Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung program kesehatan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan wilayah, dan politik hukum dan pertahanan keamanan.
- Sri Mulyani juga menyampaikan seluruh pencapaian yang sudah Kemenkeu dapatkan tidak terlepas dari dukungan Komisi 11 DPR-RI. Kegiatan strategi Kemenkeu ada 12 proyek Nasional dan 51 proyek unggulan dan tujuan di tahun 2020 untuk menjaga fiskal Kemenkeu prudent dan melakukan penganggaran negara yang kredibel, penerimaan negara yang optimal, belanja negara yang berkualitas, pembiayaan yang prudent dan resiko keuangan negara yang terkendali, pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan produktif, pengawasan arus lalu lintas barang dan fasilitas yang efektif, dan birokrasi yang aktif berbasis digital.
- Pada tahun 2020 di masing-masing unit Eselon 1, untuk Sekjen pagu indikatif sebesar Rp 22.585,03 Miliar, Itjen pagu indikatif Rp 107,52 Miliar, Direktorat jenderal anggaran dengan pagu indikatif sebesar Rp 124,66 Miliar, Direktorat jenderal pajak pagu indikatif sebesar Rp 7.943,23 Miliar, Bea dan cukai pagu indikatif sebesar Rp 3.638,28 Miliar, pagu indikatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sebesar Rp 7,94 Miliar, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pagu indikatif sebesar Rp 106,42 Miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko dengan pagu indikatif sebesar Rp 113,42 Miliar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan pagu indikatif sebesar Rp 8.090,68 Miliar, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan pagu indikatif sebesar Rp 769,77 Miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp 666,48 Miliar, Badan Kebijakan Fiskal dengan pagu indikatif sebesar Rp 127,14 Miliar serta Lembaga Nasional Single Window dengan pagu indikatif sebesar Rp 121,55 Miliar.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Outlook Perekonomian Tahun 2020 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia