Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Recana Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia

Tanggal Rapat: 9 Feb 2017, Ditulis Tanggal: 5 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Gubernur Bank Indonesia

Pada 9 Februari 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia tentang Evaluasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Recana Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias M dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 pada pukul 11:02 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: indonesia.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Gubernur Bank Indonesia
  • Menurut Gubernur BI saat menyusun APBN, bunga dapat diturunkan sampai 9%, selama peminjaman maka harus diberikan subsidi terus.
  • Untuk ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara berkesinambungan, kuat dan inklusif maka harus kembangkan UKM dengan baik.
  • Pemerintah telah siapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai Rp100 Triliun, tetapi tidak dapat andalkan Pemerintah saja.
  • Di negara lain, UMKM diharuskan punya target dan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, sedangkan kantor cabang bank asing tidak diperkenankan untuk partisipasi pada UMKM namun berpartisipasi di leading ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

  • Menko Ekonomi menyampaikan bahwa bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp94.4 Ttiliun (94.4% dari target 100%) dengan Non Performing Loan (NPL) 0,37%, dan penyaluran KUR di jawa sebesar 54,64%, Sumatera sebesar 20%, Sulawesi sebesar 9%, Kalimantan sebesar 6%, Papua sebesar 1%, dan Maluku sebesar 0,7%.
  • Untuk pertanian dan kehutanan KUR Mikro sebesar 21%, perikanan sebesar 1,3%, perdagangan sebesar 62,8%, dan jasa-jasa sebesar 9,7%.
  • Berdasarkan penyaluran KUR yang ada, perdagangan yang paling besar, maka akan perhatikan yang lainnya agar lebih produktif.
  • Terkait penyaluran KUR pada tahun 2017, Komite Kebijakan KUR menetapkan plafon sebesar Rp110 Triliun, namun ada Rp4 Triliun yang disisakan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan