Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RAPBN 2017 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden

Tanggal Rapat: 16 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 24 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Sekretaris Negara RI

Pada 16 Juni 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden tentang RAPBN 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmad Riza Patria dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Jawa Barat 3 pada pukul 14.00 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: terminalhrd.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Sekretaris Negara RI
  • Menteri Sekretariat Negara menyampaikan pagu indikatif 2017 sebesar Rp54 Miliar, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
  • Lalu terkait penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada presiden dan wakil presiden total sebesar Rp1,798 Miliar.
  • Pagu indikatif 2017 turun sekitar Rp458 Miliar atau 19,85%. Melalui surat Menteri Sekretariat Negara pada tanggal 25 Mei 2016, Kemensesneg telah mengajukan permohonan anggaran TA 2017 sebesar Rp374 Miliar.
  • Terkait pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, berkenaan dengan anggaran yang telah uraikan Mensesneg memohon berkenan untuk memberikan dukungan untuk anggaran tahun 2017, apabila disetujui senilai Rp2,226 Triliun atau turun 3,66% bila dibandingkan anggaran tahun 2016.

Sekretariat Kabinet

  • Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pagu indikatif sesuai dgn surat menteri keuangan pada tanggal 13 Mei yaitu sebesar Rp219,679,229,000 yang digunakan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.
  • Perbandingan alokasi APBN anggaran tahun 2016 mengalami penurunan dan bila ditotal tahun 2016 yaitu Rp222,786 Miliar, sehingga terjadi pergeseran anggaran untuk dukungan pengelolaan manajemen kabinet.
  • Alokasi pagu indikatif tahun 2017 berdasarkan program untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp166 Miliar.
  • Terdapat 3 kebutuhan anggaran baru yang diklasifikasikan sebagai belanja operasional yaitu untuk pembayaran air, listrik, telepon dan sebagainya.
  • Pengadaan security paper dokumen negara, dan anggaran untuk sewa kendaraan agar tidak perlu membeli kendaraan baru.
  • Alokasi anggaran pagu indikatif usulan belanja Rp31,193,117,000, dan belanja operasional sebesar Rp11,829,840,000.
  • Perbandingan alokasi anggaran 2016 dengan pagu indikatif di tahun 2017 yaitu Rp150,125,223,000, untuk pengelolaan dan pengembangan ruang serta sudah tersertifikasi International Organization for Standardization (ISO) terkoneksi secara aman.
  • Realisasi anggaran Staf Presiden sebesar Rp18 Miliar atau 11% dari tahun 2016.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan