• Dirjen KemenATR menjelaskan bahwa hasil RDP pada rapat yang lalu adalah salah satunya memberi kesempatan pada peneliti tentang HPL Ancol.

BPN Provinsi DKI Jakarta

• BPN Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa masyarakat mengajukan gugatan karena belum ada penanganan dari BPN, dan sampai saat ini BPN masih belum dapat memberikan penanganan juga.
• Pelindo wajib menyelesaikan kepada pihak-pihak yang telah menguasai tanah.

Perwakilan PT Pelindo II

• Perwakilan PT Pelindo II menjelaskan terkait masalah hukum tanah yang dimiliki oleh HPL PT Pelindo, sebelum Pelindo memperoleh HPL status tanah tersebut adalah milik negara, dan Pelindo dapat status pengelolaan dari yang sebelumnya adalah milik negara.

Perwakilan Masyarakat Jakarta Utara

• Perwakilan Masyarakat Jakarta Utara menjelaskan bahwa HPL No. 7 terbit di tahun 1990 tanpa sepengetahuan warga Jakarta Utara, dan persoalannya sangat panjang.
• Lalu setelah dilakukan gugatan sampai ke Mahkamah Agung untuk menunjukkan bahwa warkah yang dibuat tersebut diberikan ke Jakarta Utara, gugatan tersebut ialah gugatan eksekusi namun sayangnya tidak terealisasikan.
• Perwakilan Masyarakat Jakarta Utara meminta agar dibukakan warkah yang selama ini tidak dibuka, karena warkah sendiri ialah dokumen data yuridis. Dan dengan ini perwakilan masyarakat Jakarta Utara berharap kepada Komisi 2 DPR-RI untuk membuka dokumen warkah yang berisi data yuridis tanah tersebut.
• Perwakilan masyarakat Jakarta Utara bertanya bagaimana sertifikat HPL itu terbit, dan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak.
• Ibarat ijazah sekolah, pasti terdapat proses didalamnya, sedangkan ini mengapa ini tanpa tahapan-tahapan dan tiba-tiba terbit sertifikat No. 7 tersebut.
• Selain itu menurut perwakilan masyarakat Jakarta Utara apabila putusan hukum sudah mengikat wajib diikuti, tetapi tampaknya BPN dan Pelindo mempermainkan putusan ini.