• Ketua FITRA menjelaskan bahwa Undang-Undang Desa dapat selaras dengan aturan sektoral.
• Menurut Ketua FITRA, Pasal 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat kewenangan desa lainnya yang cukup membingungkan.
• Pengelolaan Sumber Daya Alam, di perkebunan desa tidak mempunyai peran membatasi wilayahnya.
• Adapun Undang-Undang Perkebunan menyebutkan batas-batas kehutanan diatur oleh pemerintah daerah bukan pada desa.
• FITRA berharap, adanya penyelarasan tentang kewenangan desa pada pasal 372 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

• Eko Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa terdapat puluhan ribu desa di Indonesia, bahkan akan menjadi 74.954 dengan diadakannya pemekaran yang direncanakan.
• Semua desa itu unik, berbagai macam potensi dan kendala mereka, berbeda adanya, dan kesamaannya yaitu hampir 80% hidup dari bercocok tanam, lalu sisanya pariwisata, kehutanan, dan lain-lain.
• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu untuk memajukan perekonomian desa dengan membuat desa tersebut fokus sehingga ada skala ekonomi yang cukup.
• Eko Sandjojo juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang memberikan dana langsung ke desa, dan dana yang diberikan ke desa pun cukup besar yaitu rata-rata mendapat Rp600 Juta hingga Rp800 Juta per desa.
• Untuk tahun ini desa telah diberikan dana sebanyak Rp46,8 atau 46,9 triliun. BUMD dapat bekerjasama dengan BUMN untuk membuat microfinancing.
• Menurut Eko, Bupati dan Gubernur adalah pihak yang paling tahu soal kebutuhan desa, termasuk DPR-RI dengan daerah pemilihannya, sehingga harus ada fokus dan skala ekonomi di desa.
• Hal ini penting karena dapat memicu desa agar berkembang.