Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kinerja dan Permasalahan Otonomi Daerah — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI

Tanggal Rapat: 22 Feb 2017, Ditulis Tanggal: 15 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Dalam Negeri

Pada 13 Februari 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI tentang Kinerja dan Permasalahan Otonomi Daerah. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Zainuddin Amali dari fraksi Partai Golongan Karya daerah pemilihan Jawa Timur 11 pada pukul 10:33 WIB. Rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: news.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Dalam Negeri
  • Menteri Dalam Negeri RI mengatakan bahwa kinerja tahun 2016 penyerapan anggaran Kemendagri mencapai 96%.
  • Anggaran pencetakan e-KTP tidak jadi dipotong oleh Menteri Keuangan, tetapi target Kemendagri tidak selesai hingga bulan Desember.
  • Mendagri berharap agar di akhir Februari ini terdapat tender yang dapat menyelesaikan e-KTP, dan sampai saat ini pencetakan sudah 96%.
  • Mendagri juga melaporkan semua program akan dirampingkan agar lebih fokus dan target yang diharapkan dapat tercapai.
  • Lalu mengenai IPDN, Kemendagri telah bicara dengan Akademi Polisi, dan Kemendagri upayakan agar tidak ada lagi kekerasan.
  • Mendagri berterima kasih atas dukungan dan perhatian Komisi 2 DPR-RI, akhir 2016 pembangunan perkakasan di semua daerah selesai.
  • Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah, terdapat beberapa daerah yang meminta pemekaran provinsi, fokus Kemendagri yaitu ingin menata Daerah Otonomi Baru (DOB).
  • Adapula daerah yang masih belum mampu mengukuhkan ibukota, akhirnya dipecah menjadi 2 kabupaten.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

  • Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatakan bahwa permasalahan batas negara, akan terus dilakukan negosiasi baik dengan Malaysia dan Timor Leste.
  • Lalu target di tahun 2017, BNPP selesaikan 187 Kecamatan Proritas dapat diselesaikan dan 100 konflik daerah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan