• Perwakilan Laskar Anti Korupsi menjelaskan bahwa masa periodenya Panitia Seleksi KPK adalah 4 tahun. Terkait dengan hal tersebut Laskar Anti Korupsi khawatir kalau panitia ini tidak transparan dan tidak akuntabel.
• Perwakilan Laskar Anti Korupsi memohon agar dikaji kembali dan meminta agar dibuka semua dokumen apakah betul penilaian secara objektif atau tidak, karena dikhawatirkan dijadikan alat kekuasaan saja.

Pihak Pengacara OC Kaligis

• Pihak pengacara OC Kaligis mengatakan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkedok Standar Operasi Prosedur (SOP) di KPK.
• Menurutnya Calon Pimpinan KPK harus berpengalaman dengan hukum minimal selama 15 tahun.
• Tersangka dan terdakwa yang memiliki hak asasi manusia harus dihargai dan diakui secara seimbang, terlebih lagi KPK sedang mendapat sorotan karena tugasnya membantu kepolisian.
• Menurut Tim OC Kaligis, tindakan KPK banyak bertentangan dengan aturan, dan menindak tersangka yang belum tentu bersalah.
• KPK banyak sekali menghilangkan fakta-fakta persidangan, dan menurutnya KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
• Pada intinya calon pimpinan KPK yang tidak berlatar belakang “SH” bertentangan dengan pasal 29.

Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN)

• Perwakilan LPPN mengatakan KPK harusnya independen, bukan campur aduk antara kepolisian, kejaksaan dan penyidik independen. Jika tercampur maka akan timbul kegaduhan, perwakilan LPPN memohon agar undang-undang diubah.
• Bertahun-tahun laporan LPPN belum ada tindak lanjut, seperti kasus korupsi di Kab. Benggala sebesar Rp570 Juta oleh Bupati yang kini masih menjabat. KPK mengatakan bahwa tidak cukup bukti, sementara sudah rasa bukti yang diberikan kepada KPK sudah sangat cukup.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

• Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengatakan siapapun calon pimpinan yang akan dipilih Komisi 3 DPR-RI ke depan, harus dilihat dari sisi great challenges ke depannya.

• Perwakilan Laskar Anti Korupsi menjelaskan bahwa masa periodenya Panitia Seleksi KPK adalah 4 tahun. Terkait dengan hal tersebut Laskar Anti Korupsi khawatir kalau panitia ini tidak transparan dan tidak akuntabel.
• Perwakilan Laskar Anti Korupsi memohon agar dikaji kembali dan meminta agar dibuka semua dokumen apakah betul penilaian secara objektif atau tidak, karena dikhawatirkan dijadikan alat kekuasaan saja.

Pihak Pengacara OC Kaligis

• Pihak pengacara OC Kaligis mengatakan bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkedok Standar Operasi Prosedur (SOP) di KPK.
• Menurutnya Calon Pimpinan KPK harus berpengalaman dengan hukum minimal selama 15 tahun.
• Tersangka dan terdakwa yang memiliki hak asasi manusia harus dihargai dan diakui secara seimbang, terlebih lagi KPK sedang mendapat sorotan karena tugasnya membantu kepolisian.
• Menurut Tim OC Kaligis, tindakan KPK banyak bertentangan dengan aturan, dan menindak tersangka yang belum tentu bersalah.
• KPK banyak sekali menghilangkan fakta-fakta persidangan, dan menurutnya KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
• Pada intinya calon pimpinan KPK yang tidak berlatar belakang “SH” bertentangan dengan pasal 29.

Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN)

• Perwakilan LPPN mengatakan KPK harusnya independen, bukan campur aduk antara kepolisian, kejaksaan dan penyidik independen. Jika tercampur maka akan timbul kegaduhan, perwakilan LPPN memohon agar undang-undang diubah.
• Bertahun-tahun laporan LPPN belum ada tindak lanjut, seperti kasus korupsi di Kab. Benggala sebesar Rp570 Juta oleh Bupati yang kini masih menjabat. KPK mengatakan bahwa tidak cukup bukti, sementara sudah rasa bukti yang diberikan kepada KPK sudah sangat cukup.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi

• Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengatakan siapapun calon pimpinan yang akan dipilih Komisi 3 DPR-RI ke depan, harus dilihat dari sisi great challenges ke depannya.