Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Askari Razak

Tanggal Rapat: 4 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 28 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Askari Razak

Pada 04 Desember 2018, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Askari Razak tentang Fit and Proper Test (FPT). RDPU ini dibuka oleh Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demok rat dapil Kalimantan Barat pada pukul 21:05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Askari Razak
  • Terdapat 2 variabel utama fungsi LPSK dan perlindungan terhadap Whistle Blower (WB) dan Justice Collaborator (JC), ini sebagai bagian dari warga negara karena perlindungan hukum itu merupakan bentuk layanan wajib yang dipersonafikasikan oleh Pemerintah
  • Perlindungan saksi dan korban khususnya yang Whistle Blower (WB) dan Justice Collaborator (JC) merupakan tanggung jawab negara
  • Di undang-undang ada 5 pasal terkait Justice Collaborator (JC)
  • Di dalam undang-undang ini ada 5 pasal yang mengatur tentang JC, namun setelah melalui kajian, Askari berkesimpulan bahwa jika mencermati keseluruhan pasal-pasal yang mengatur secara eksplisit JC dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu ternyata Askari tidak menemukan 1 pasal pun yang memberikan petunjuk untuk LPSK
  • Ketika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hadir, Pasal 8 Ayat 2 sejatinya dipahami bahwa kewenangan dalam hal JC ini absolut berada di LPSK. Oleh karena itu, kedepan harus menjadi konsistensi atau upaya maksimal yang harus dilakukan oleh LPSK untuk dapat mengembalikan penekanan atau mandat yang sebenarnya sudah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 kepada LPSK
  • Pemberian hak-hak kepada JC ini penting untuk diperhatikan dan dilakukan oleh LPSK, karena implikasi terhadap kesaksian atau keterangan yang akan disampaikan JC itu dalam pandangan Askari memiliki resiko yang cukup tinggi
  • Di dalam Pasal 10 jelas disebutkan jika pelapor dilapor balik oleh terlapor maka penyidik wajib tidak menindaklanjuti laporan terlalor sampai pada proses hukum dari si terlapor inkracht (berkekuatan hukum tetap)

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Faisal menanyakan apa yang dapat dirubah selama Bapak terlibat dalam LPSK? Mengingat Bapak Askari merupakan petahana, lalu jika terpilih lagi apakah bisa merubah kelemahan-kelemahan yang ada pada periode-periode yang sebelumnya. Berdasarkan pengalaman petahana yang sudah menyampaikan makalahnya, Faisal menjelaskan ada beberapa tantangan misalnya mengenai Justice Collaborator (JC) itu ada yang mayor dan minor, dari pihak LPSK mengatakan ini JC yang harus dilindungi tetapi di lembaga lain tidak mendukung. Hal itulah yang menjadi tantangan yang dialami saat ini, jadi bagaimana Bapak menangani hal ini dan apa solusinya.

  • Afzal menanyakan terkait Justice Collaborator (JC), idealnya seperti apa. Menurut Bapak Askari, kira-kira skala prioritas untuk daerah mana yang perlu ditangani kalau Bapak diberikan anggaran yang terbatas dan program prioritas apa yang akan Bapak gulirkan di LPSK dengan anggaran yang minim. Afzal pernah menyampaikan kepada KPK bahwa idealnya yang digunakan oleh KPK dalam mengajukan tuntutan terkait perlindungan terhadap JC itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 karena sesuai dengan undang-undang tersebut mulai dari tahap penyidikan sudah dapat dilakukan perlindungan.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Nasir Djamil

    PKS tidak menggunakan kesempatan ini untuk pendalaman karena Bapak Askari adalah petahana, maka Fraksi PKS telah menilai apakah Bapak masih layak dan patut untuk menjadi calon komisioner di LPSK atau tidak dengan melihat track record pada 5 tahun sebelumnya.

  • Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi

    Taufiq menanyakan jika terpilih kembali apa yang akan dilakukan Bapak Askari dan apa evaluasi dari periode yang telah berlalu.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Askari Razak
  • Jika Askari terpilih lagi, Askari akan merubah terkait perlindungan Justice Collaborator (JC) karena terdapat kekeliruan selama ini khususnya dalam penentuan statusnya, Askari memohon maaf atas kekeliruan ini dan akan memperbaikinya jika terpilih kembali
  • Terdapat 13 Justice Collaborator (JC) dan 99 Whistle Blower (WB) tetapi pelaksanaan itu tidak efektif atas praktik berlangsung dan semestinya bisa lebih banyak
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sudah bagus dan masih butuh penyempurnaan, contohnya seperti Standar Operasional Prosedur (SOP). Di LPSK terdapat 266 pegawai yang terdiri dari 80 orang non-PNS, pada realitasnya pegawai tersebut yang melakukan tugas-tugas substansif
  • Dalam mengembalikan mandat yang sesungguhnya sudah dimandatkan dalam Undang-Undang 31 Nomor 2014, ini harus kita perbaiki ke depan karena terkait dengan persoalan korupsi luar biasa dan salah satu faktornya itu karena proses mendapatkan status JC harus menyurat kepada aparat penegak hukum yang notabene tidak ada klause tentang itu
  • Askari melihat LPSK tidak memiliki posisi yg kuat dimana LPSK harus sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Oleh karena itu, Askari mempunyai ikhtiar ingin mencoba mendorong itu agar perubahan dapat dilakukan
  • LPSK saat ini masih berada di bawah Satuan Kerja Kesekretariatan Negara (Satker Setneg) sehingga kuantitatif anggarannya masih terbatas. Askari berharap ke depan LPSK memiliki mata anggaran sendiri yang terlepas dari Setneg dan LPSK juga harus mampu membangun komunikasi dengan Alat Penegak Hukum (APH) yang lain
  • Terkait JC ketika perlindungan diberikan lebih awal maka hak-hak dapat diberikan lebih awal
  • Untuk mengajukan pembentukan LPSK perwakilan daerah sudah dibuat naskah akademiknya pertimbangan bisa dilihat dari; 1) tingkat kuantitatif kasus, 2) aksesibilitas/geografis, 3) combine keduanya
  • Askari mengatakan seharusnya LPSK tidak hanya melakukan komunikasi saja tetapi atas dasar undang-undang, LPSK juga mempunyai kewenangan untuk menilai seseorang layak atau tidak menjadi JC
  • Askari berharap kedepannya ini harus bisa diefektifkan dan dimaksimalkan dengan 3 pendekatan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu melakukan koordinasi, melakukan perbaikan peraturan dan mendorong Mahkamah Agung untuk membuat perlindungan dari ancaman teror

KESIMPULAN

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Askari
Razak ditutup pukul 21:42 WIB oleh Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat.

Untuk membaca livetweet Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Askari Razak tentang Fit and Proper Test (FPT) kunjungi https://chirpstory.com/li/412149

wikidpr/dna

Ilustrasi : kumparan.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan