Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) – Komisi 3 RDPU dengan Maneger Nasution

Tanggal Rapat: 4 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 26 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Maneger Nasution

Pada 04 Desember 2018, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Maneger Nasution tentang Fit and Proper Test (FPT). RDPU ini dibuka oleh Erma dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat pada pukul 20:12 dan dinyatakan terbuka untuk
umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Maneger Nasution
  • Makalah yang dibuat oleh Maneger berjudul Trisula Peran Strategis LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban
  • LPSK yang dibentuk pada 8 Agustus 2008 ini memiliki peranan penting dalam penegakkan HAM, lalu keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tindak pidana di peradilan
  • Dalam realitasnya oleh sementara pihak dinilai bahwa kinerja LPSK belum maksimal namun sebagai bangsa yang besar tidak boleh menyerah apalagi putus asa, LPSK harus didukung
  • Terdapat 7 program strategis yang diusulkan oleh Maneger Nasution;
  1. Unifikasi Sistem Perlindungan
  2. Peningkatan Daya Jangkau
  3. Peningkatan KIP
  4. Optimalisasi Anggaran
  5. Respon Cepat
  6. Memperluas Cakupan Perlindungan
  7. Membangun Sinergi Stakeholders
  • Beberapa penjelasan dari 7 program strategis diantaranya;
  1. Unifikasi Sistem Perlindungan, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait LPSK dengan
    berbagai peraturan perundang-undangan terbaru terkait hak saksi dan korban
  2. Optimalisasi Anggaran LPSK, mempriotaskan anggaran guna pemenuhan hak saksi dan korban
  3. Melakukan Respon Cepat, LPSK memastikan kehadiran negara secara aktif dan cepat memenuhi
    hak saksi dan korban
  4. Memperluas Cakupan Perlindungan, memperluas cakupan perlindungan LPSK tidak hanya perkara
    Pidana, tetapi juga Perdata dan Tata Usaha Negara
  5. Membangun Sinergi Stakeholders, LPSK harus memperbanyak kawan dengan stakeholders
  • Simpulan dari pemaparan Maneger Nasution; LPSK harus berperan strategis mengimplementasikan mandatnya sesuai UU secara konsekuen dan konsisten serta tanpa diskriminatif dalam perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli sebagai kewajiban negara guna mendukung terwujudnya integrated criminal justice system di Indonesia. LPSK membutuhkan strategi baru guna meningkatkan
    kinerja LPSK dalam mendukung terwujudnya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • John mengatakan pemaparan dari Maneger cukup baik. John menjelaskan terkait dengan keberadaan LPSK, masyarakat ada yang beranggapan bahwa LPSK ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan undang-undang, jadi seperti ada dan tiada, lalu John menanyakan bagaimana Maneger menyikapi tentang pandangan masyarakat tersebut. John kembali menjelaskan bahwa Komisi 3 DPR RI bersama Pemerintah telah memperkuat kelembagaan LPSK yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Justice Colaborator (JC) namun nampaknya ini tidak berjalan, lalu John bertanya, menurut Maneger, JC penting atau tidak. John melihat LPSK ini lembaga keras, lembaga debat, lembaga yang tidak mau kalah dan inilah yang menyebabkan tidak berjalan sesuai dengan undang-undang, lalu bagaimana Maneger menanggapi hal tersebut.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Nasir Djamil

    Nasir mengatakan LPSK saat ini memiliki problem pola kepemimpinan yang hampir sama seperti di Komnas HAM bahwa wakil ketua dapat berganti-ganti bidang. Nasir menanyakan apakah Maneger akan mempertahankan pola yang menurutnya buruk atau pola seperti apa yang akan diterapkan. Dalam pandangan ini ada pola buruk yang membuat pegawai sulit bekerja dan ini yang terjadi saat ini di LPSK, lalu apa resep Maneger?

  • Nasional Demokrat / T. Taufiqulhadi

    Taufiq menanyakan kalau Maneger mengatakan semua dapat dilakukan dengan sinergi, itu sinergi yang seperti apa, contoh Justice Colaborator (JC) dianggap bukan di LPSK karena LPSK dianggap bukan lembaga penegak hukum. KPK juga menafsirkan bisa memiliki safe house. Lembaga penegak hukum yang lain merasa itu wewenangnya, contohnya seperti JC yang bukan berada di LPSK itu karena LPSK bukan lembaga penegak hukum. Ketua LPSK sekarang mengatakan tidak ada batas yang jelas antara wewenang LPSK dengan lembaga hukum lain. Terkait safe house, KPK menafsrikan bahwa KPK bisa melakukan itu. Jadi menurut Maneger, apa saja kelemahan LPSK. Kalau menurut Taufiqulhadi, kelemahan LPSK itu terletak pada sekretarisnya yang menjabat sebagai PNS sehingga tidak bisa dipecat. Taufiqulhadi mengusulkan, apa sekretarisnya perlu diganti dengan yang bukan PNS atau tidak.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Maneger Nasution
  • Maneger mengatakan di usia yang 10 tahun dalam sistem peradilan pidana terpadu, keberadaan LPSK ini adalah sebuah keniscayaan
  • Justice Colaborator (JC) merupakan salah satu mandat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa salah satu mandat yang diberikan LPSK itu adalah melakukan JC, namun tidak ada sinergi
    antara aparat penegak hukum
  • LPSK membuat keputusan JC tapi beberapa hakim belum tentu paham bahkan JC yang seharusnya dapat reward malah hukumannya diperberat
  • Mengenai kepemimpinan, Maneger membaca hati-hati undang-undang tentang LPSK yang menjelaskan bagaimana LSPK membangun kepemimpinan, betul bahwa sesuai dengan undang-undang periode ketua seperti itu, tapi Maneger mengira teknis pemilihan kepemimpinan dan pembagian job description diatur dalam Peraturan LPSK
  • Yang akan Maneger lakukan di bulan pertama jika Maneger terpilih yaitu melakukan audit internal di LPSK
  • MoU itu sebenarnya kebijakan kelembagaan jadi menurut Maneger MoU harus 1 pintu dan dibawah kendali pimpinan LPSK dan harus ada upaya lebih serius agar MoU turun
  • Mengenai safe house, kajian di masyarakat sipil yang menjadi leading sektor safe house itu seharusnya
    LPSK
  • Terkait JC di Undang-Undang LPSK itu merupakan wewenang LPSK. Jadi, JC di hulunya memang mandatnya dari LPSK
  • Maneger membaca di undang-undang bahwa hampir semua lembaga negara punya problem yang sama yaitu bagaimana membangun komisioner yang fokus pada tugas dan fungsi sedangkan kesekjenan ke administrasi

KESIMPULAN

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR RI dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Maneger Nasution ditutup pukul 21:02 WIB oleh Erma dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat.

Untuk membaca livetweet Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner LPSK atas nama Maneger Nasution tentang Fit and Proper Test (FPT) kunjungi https://chirpstory.com/li/412148

wikidpr/dna

Ilustrasi: gosumut.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan