• FKKM menjelaskan 3P merupakan strategi untuk konservasi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dilihat dari sisi kebijakan di mana masih ada dua peraturan pemerintah yang belum terbit, dan FKKM sepakat untuk melakukan review dan revisi undang-undang tersebut.
• Adapun catatan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yaitu salah satunya Pemerintah/Pemda sesuai dengan kewenangannya memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

• ICEL menjelaskan dinamika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sangat diharapkan perlindungan sumber daya hayati berbanding lurus dengan keadaan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut.
• Adapun tantangan yang dihadapi yaitu adanya alih fungsi kawasan konservasi, sehingga harus ada perencanaan yang baik agar terhindar dari alih fungsi lahan.

Wildlife Conservation Society (WCS)

• WCS menjelaskan RUU Nomor 5 Tahun 1990 sudah cukup komprehensif dengan adanya konservasi SDG, WCS fokus kepada 4 hal yaitu spesies, pendidikan, pembahasan dan lembaga.
• WCS mengusulkan definisi satwa tidak perlu diperjelas kembali, dan definisi tumbuhan perlu kita melihat pada batasan berklorofil dan tak berklorofil.
• Lalu pada pasal 188 ayat 1 WCS mengusulkan harus ditambahkan bank dan instansi keuangan lainnya, dan pada pasal 189 terkait Alat Bukti Informasi dan Dokumen Elektronik harus dibuat lebih detail.

Pusat Informasi Lingkungan (PILI)

• PILI setuju adanya pemanfaatan tetap lebih ke masyarakat.