• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa MenLHK akan membentuk badan restorasi gambut. Terkait ASEAN GAMES 2018 MenLHK akan melakukan indeks kualitas udara, tetapi MenLHK masih memiliki pencemaran air dan lahan. Lalu terkait reforma agraria, MenLHK menargetkan anggaran sebesar 4,8 Juta ha sedangkan pelepasan sudah 750 Ribu ha untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.
• Taman nasional dan kawasan konservasi yang diorientasikan oleh KLHK untuk membantu pusat-pusat wilayah dan wisata ada kunjungan 414 Ribu orang mancanegara dan ini ada penurunan dibanding pada tahun 2006. Selama tahun 2017 ini kelahiran satwa liar yang dilindungi cukup baik, seperti contoh anoa, harimau sumatera, gajah, komodo, dan elang jawa. Selain itu untuk belanja pegawai sejumlah Rp 2 Triliun, sedangkan untuk belanja non operasional sejumlah Rp 5,5 Triliun.
• KemenLHK juga melakukan kerjasama dengan LIPI. KemenLHK pun mendorong Menteri LH Jepang untuk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam manajemen taman nasional dan danau, terkait permasalahan sungai Citarum dari hulu sampai ke hilir, masalah utamanya di badan sungai yang banyak sampah.
• Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) KemenLHK mencapai Rp 6,9 Triliun dari rencana awal yaitu Rp 4,1 Triliun, lalu untuk restorasi sungai citarum, bahwa dalam 7 thn sungai citarum sudah harus baik, dan permasalahannya dari hulu tengah baru ke hilir. Permasalahan utama yaitu sampah & limbah padat.
• Menurut Menteri KLHK pencemaran sungainya sudah parah, berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri terkait untuk limbah industri, solusinya dengan penegakan hukum. Kemudian untuk limbah industri memang langkahnya adalah penegakan hukum, karena standarnya telah dibuat jadi tinggal penegakan hukumnya yang harus diperkuat. Atas teguran dari Joko Widodo kepada KemenLHK, sebetulnya catatan-catatan tersebut merupakan rehabilitasi penanaman kembali harus kelihatan pohonnya, dan ada aturan mainnya. Selain penyebaran bibit dan penanaman yang sudah diubah adalah perilaku dari masyarakat untuk kesadaran terhadap tanaman.

Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG)

• Kepala BRG mengatakan bahwa tugas utama BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi percepatan restorasi gambut di 7 provinsi. Kepala BRG juga menyampaikan pada tahun 2017 BRG mendapatkan alokasi anggaran Rp 428,1 Miliar kemudian realisasi sebesar Rp 289,1 Miliar atau mencapai 67%. Secara fisik kegiatan yang sudah direncanakan pembangunan sumur bor 500 unit, pembangunan sekat kanal, dan penimbunan kanal itu semuanya terealisasi.