Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS

Tanggal Rapat: 20 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 11 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala BMKG

Pada 20 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS tentang RAPBN 2017. Rapat Dengar Pendapat ini dibuka dan dipimpin oleh Yudi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Jawa Barat 4 pada pukul 10.14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: tribunnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BMKG
  • Kepala BMKG menyampaikan bahwa untuk tahun 2017 Anggaran BMKG mengacu pada Nawacita. Pagu anggaran BMKG telah mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1,66 Triliun.

Kepala Basarnas

  • Kepala Basarnas menjelaskan pagu anggaran Basarnas di tahun 2017 mengalami penyesuaian penghematan sebesar sekitar Rp100 Miliar, tetapi setelah penyesuaian anggaran terdapat selisih sebesar Rp2 Triliun.

Bapel-BPLS

  • Bapel-BPLS menyampaikan realisasi anggaran per-Agustus yaitu sekitar 64%.
  • Adapun bidang-bidangnya yaitu bidang operasi dengan anggaran Rp241 Miliar, bidang sosial dengan anggaran Rp27 Miliar, dan bidang infrastruktur dengan anggaran Rp90 Miliar, dan macam-macam jenis belanja seperti belanja pegawai dengan anggaran Rp15,7 Miliar, belanja barang operasional dengan anggaran Rp8,1 Miliar, dan belanja modal dengan anggaran Rp276 Miliar, dan belanja sosial yang dipergunakan untuk antisipasi masalah sosial dengan anggaran Rp295 Miliar.

Sekretaris BPWS

  • Sekretaris BPWS menjelaskan tentang pembangunan kawasan di kaki jembatan Suramadu yang menggunakan anggaran sebesar Rp49,9 Triliun dimana terdiri dari APBN, dari sektor, dan sisanya dari swasta.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan