Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RKA 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Standardisasi Nasional

Tanggal Rapat: 16 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 26 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pada 16 Juni 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Standardisasi Nasional tentang RKA 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Azam Asman dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Timur 3 pada pukul 14.50 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kanalsatu.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  • Ketua KPPU menjelaskan di tahun 2018 KPPU sudah masuk dalam prioritas nasional untuk beberapa isu yaitu revolusi mental, pemerataan dengan peningkatan usaha nasional.
  • KPPU mendapatkan pagu indikasi di tahun 2017 untuk pengkajian usaha, investasi dugaan pelanggaran sebesar Rp11 Miliar, dan KPPU juga mendapatkan anggaran pagu indikatif 2017 sbsr total prioritas dan non-prioritas sebesar Rp94.554.500.000.
  • Selain itu KPPU mengalami kekurangan anggaran dalam bidang penegakan hukum sebesar Rp3,5 Miliar dan bidang pencegahan sebesar Rp1,9 Miliar.
  • KPPU berharap anggaran KPPU dari Rp137 Miliar dapat naik menjadi Rp159 Miliar.
  • KPPU akan menjadi tuan rumah Jakarta Nasional Competition Network.

Ketua BSN

  • Kepala BSN menjelaskan terkait dengan pagu indikatif di tahun 2017, pagu indikatif BSN sebesar Rp184,5 Miliar.
  • Anggaran BSN digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan internal, sertifikasi, dokumentasi dan standardisasi. Tetapi sesuai kebutuhan dan tantangan BSN masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp140 Miliar.
  • Ketua BSN juga menginformasikan terkait lembaga akreditasi adalah untuk pertama kalinya Indonesia bekerjasama dengan Amerika, dan Indonesia menjadi pertama di Asia, sehingga hal ini dapat menjadi nilai lebih indonesia menghadapi MEA

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan