Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
RAPBNP 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan dan Dekopin
Tanggal Rapat: 8 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 1 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Koperasi dan UKM
Pada 8 Juni 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan dan Dekopin mengenai RAPBNP 2016. Rapat Kerja ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: haluanlampung.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Koperasi dan UKM
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden, penghematan atau pemotongan belanja utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- Sesuai Inpres tersebut penghematan dan pemotongan belanja K/L, tidak dilakukan terhadap: a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum.
- Adapun penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat lainnya dan anggaran yang masih diblokir yaitu Bantuan Modal untuk Wirausaha Pemuda, Inkubator Bisnis dan Beasiswa.
- Dengan demikian, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM semula sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1.065.438.716.500.
- Untuk Sandingan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 sebelum Penghematan atau Pemotongan sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1/065.438.716.500, dibandingkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp1.114.475.946.000.
Perwakilan DEKOPIN
- Perwakilan DEKOPIN penjelasan realisasi penyerapan anggaran DEKOPIN per-Mei 2016 sebesar 17%.
- Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai Penghematan atau Pemotongan Anggaran Tahun 2016, dari pagu anggaran sebesar Rp47.142.837.000, besaran penghematan atau pemotongan yang disebarkan pada anggaran DEKOPIN sebesar Rp9.376.909.000 atau sebesar 19% yang bersumber dari efisiensi anggaran Rp406.575.000 dan sumber lain Rp.8.969.934.000.
- Dengan adanya pemotongan tersebut maka anggaran DEKOPIN Tahun 2016 menjadi Rp37.766.228.000.
- Adapun solusi yang dilakukan DEKOPIN, antara lain yaitu Melakukan penghematan anggaran, Menunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2016, dan Berikhtiar mengembangkan badan usaha koperasi guna membiayai program DEKOPIN bersama anggota secara swadaya.
Menteri Koperasi dan UKM
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden, penghematan atau pemotongan belanja utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- Sesuai Inpres tersebut penghematan dan pemotongan belanja K/L, tidak dilakukan terhadap: a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum.
- Adapun penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat lainnya dan anggaran yang masih diblokir yaitu Bantuan Modal untuk Wirausaha Pemuda, Inkubator Bisnis dan Beasiswa.
- Dengan demikian, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM semula sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1.065.438.716.500.
- Untuk Sandingan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 sebelum Penghematan atau Pemotongan sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1/065.438.716.500, dibandingkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp1.114.475.946.000.
Perwakilan DEKOPIN
- Perwakilan DEKOPIN penjelasan realisasi penyerapan anggaran DEKOPIN per-Mei 2016 sebesar 17%.
- Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai Penghematan atau Pemotongan Anggaran Tahun 2016, dari pagu anggaran sebesar Rp47.142.837.000, besaran penghematan atau pemotongan yang disebarkan pada anggaran DEKOPIN sebesar Rp9.376.909.000 atau sebesar 19% yang bersumber dari efisiensi anggaran Rp406.575.000 dan sumber lain Rp.8.969.934.000.
- Dengan adanya pemotongan tersebut maka anggaran DEKOPIN Tahun 2016 menjadi Rp37.766.228.000.
- Adapun solusi yang dilakukan DEKOPIN, antara lain yaitu Melakukan penghematan anggaran, Menunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2016, dan Berikhtiar mengembangkan badan usaha koperasi guna membiayai program DEKOPIN bersama anggota secara swadaya.
Menteri Koperasi dan UKM
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden, penghematan atau pemotongan belanja utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- Sesuai Inpres tersebut penghematan dan pemotongan belanja K/L, tidak dilakukan terhadap: a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum.
- Adapun penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat lainnya dan anggaran yang masih diblokir yaitu Bantuan Modal untuk Wirausaha Pemuda, Inkubator Bisnis dan Beasiswa.
- Dengan demikian, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM semula sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1.065.438.716.500.
- Untuk Sandingan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 sebelum Penghematan atau Pemotongan sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1/065.438.716.500, dibandingkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp1.114.475.946.000.
Perwakilan DEKOPIN
- Perwakilan DEKOPIN penjelasan realisasi penyerapan anggaran DEKOPIN per-Mei 2016 sebesar 17%.
- Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai Penghematan atau Pemotongan Anggaran Tahun 2016, dari pagu anggaran sebesar Rp47.142.837.000, besaran penghematan atau pemotongan yang disebarkan pada anggaran DEKOPIN sebesar Rp9.376.909.000 atau sebesar 19% yang bersumber dari efisiensi anggaran Rp406.575.000 dan sumber lain Rp.8.969.934.000.
- Dengan adanya pemotongan tersebut maka anggaran DEKOPIN Tahun 2016 menjadi Rp37.766.228.000.
- Adapun solusi yang dilakukan DEKOPIN, antara lain yaitu Melakukan penghematan anggaran, Menunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2016, dan Berikhtiar mengembangkan badan usaha koperasi guna membiayai program DEKOPIN bersama anggota secara swadaya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)