Rangkuman Terkait
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
- Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
- Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN
- Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian
- Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Aksi Langsung Perusahaan Menghadapi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM
- Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT Permodalan Nasional Madani, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kriling Berjangka Indonesia, PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan PT Danareksa
- Evaluasi Anggaran Tahun 2019 dan Roadmap Kementerian Perdagangan - Raker Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BPKN
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan
Tanggal Rapat: 27 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 6 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Pada tanggal 27 Maret 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan. Rapat Fit and Proper Test (FPT) ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: wartaekonomi.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Arnold Sihombing
- Calon KPPU, Arnold menjelaskan bahwa untuk penegakkan hukum, dirinya melihat untuk memperkuat penegakkan hukum dengan penguatan kewenangan, peningkatan sumber Daya Manusia, sosialisasi, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain. Arnold juga menyampaikan beberapa permasalah tersebut dengan mengusulkan upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain.
- Terkait peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ini bisa dalam bentuk kuantitas dan kualitas, dari sisi kualitas adalah dengan jumlah pegawai yang terbatas kita bisa membangun KPPU yang baik dan handal tetapi harus perlu diperhatikan pegawai tersebut bisa atau tidak menjadi PNS.
- Arnold juga menyebutkan tantangan KPPU yaitu lemahnya kepentingan kementerian dan lembaga, karena sering terbentur terkait hal birokrasi. KPPU akan menjalin kerjasama dengan kejaksaan, Polri, BIN dan lembaga penegakan hukum lainnya. Lalu fungsi pertimbangan dan saran, tantangan KPPU dalam fungsi ini adalah rendahnya kepatuhan kementerian atau lembaga, peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Lalu untuk fungsi selanjutnya adalah pengawasan merger, usulan Arnold adalah ada baiknya untuk pra. Notifikasi dan sosialisasi.
- Permasalahan tentang sosialisasi yaitu adanya keterlambatan jangka waktu penyampaian, ketika pemerintah sudah berperan namun masih ada pelanggaran, baru fungsi KPPU masuk disitu. Terkait isu strategis yaitu amandemen, gedung KPPU baru, posisi KPPU dalam satuan petugas pangan, dan kelembagaan.
Chandra Setiawandengan
- Calon KPPU bernama Chandra mengatakan bahwa seharusnya komisioner yang memeriksa bukanlah komisioner yang mengadmin, sehingga pada saat sidang nanti semua mempunyai pembelaan masing-masing. Chandra juga mengatakan bahwa untuk dapat KPPU langgeng dan tujuannya ia memberi judul makalahnya yaitu KPPU Kuat Berintegritas, dan Kesejahteraan Rakyat Meningkat.
- Visi Chandra yaitu Terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan Misinya yaitu Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional, Menjamin iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar, Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Mendorong efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
- Chandra juga menyebutkan tujuan strategis KPPU kedepan yaitu perlu adanya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat di kalangan pemerintah, pelaku usaha, pelajar dan mahasiswa. Kemudian melakukan sosialisasi pengawasan kemitraan UMKM dan besar, melakukan penilaian atas tindakan korporasi, merger, peleburan, dan akuisisi yang memenuhi persyaratan threshold sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk standarisasi keputusan, Chandra mendorong sebelumnya masuk rapat komisi yang masuk komisioner.
- Menurut Chandra KPPU sekarang memiliki indeks persaingan usaha per sektor sehingga kita mengetahui konsentrasinya disana. Kita punya tools yang lain untuk menyelaraskan perundang-undangan.
Binsar Jon Vic
- calon KPPU, Binsar Jon Vic menyampaikan pengalamannya sebagai pimpinan advokat, pimpinan seluruh karyawan, dan pimpinan forum BUMN, dirinya menyatakan apabila diberi kepercayaan oleh yang mulia pimpinan, KPPU akan melayani secara extraordinary. Binsar mengatakan bahwa visi tentunya tidak perlu disampaikan bahwa visi kita tetap, Binsar menekankan parameter peningkatan kesejahteraan rakyat melalui demokrasi.
- Apabila Binsar ditetapkan KPPU paling lambat 2 minggu, paling tidak dirinya berempati pada pegawai di KPPU, dan ia mengharapkan sumber daya manusia KPPU yang sudah bagus dan dapat ditingkatkan. Apabila Binsar amati ia yakin membawa KPPU ini ke tingkat internasional.
- Terkait sosialisasi ini perlu ditegaskan, bagaimana komisioner dapat mensosialisasikan kepada pemeran usaha, dan Binsar merasa harus berani turun tangan melakukan persuasi, demi hukum negara ini dirinya akan beranikan diri. Ini harus dilakukan langkah perubahan karena Binsar yakin KPPU ini akan bisa menjadi yang terbaik di internasional dan nasional dengan pengalamannya dalam 20 tahun belakangan ini. Lalu untuk penegakan hukum harus profesional, sehingga kita harus siap. Semua penanganan harus professional.
- UMKM ini harus dibela, karena pengalamannya selalu membela UMKM, dan kita harus berani membela hal tersebut dan tidak ada keraguan kita dalam menjalankan undang-undang, semua pihak harus memberikan yang terbaik, dalam penegakan hukum kita harus bertindak profesional, jika perlu kita konsultasi ke Mahkamah Agung.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
- Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
- Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN
- Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian
- Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Aksi Langsung Perusahaan Menghadapi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM
- Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT Permodalan Nasional Madani, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kriling Berjangka Indonesia, PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan PT Danareksa
- Evaluasi Anggaran Tahun 2019 dan Roadmap Kementerian Perdagangan - Raker Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BPKN