Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan
Tanggal Rapat: 27 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 6 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Pada tanggal 27 Maret 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan. Rapat Fit and Proper Test (FPT) ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: wartaekonomi.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Arnold Sihombing
- Calon KPPU, Arnold menjelaskan bahwa untuk penegakkan hukum, dirinya melihat untuk memperkuat penegakkan hukum dengan penguatan kewenangan, peningkatan sumber Daya Manusia, sosialisasi, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain. Arnold juga menyampaikan beberapa permasalah tersebut dengan mengusulkan upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain.
- Terkait peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ini bisa dalam bentuk kuantitas dan kualitas, dari sisi kualitas adalah dengan jumlah pegawai yang terbatas kita bisa membangun KPPU yang baik dan handal tetapi harus perlu diperhatikan pegawai tersebut bisa atau tidak menjadi PNS.
- Arnold juga menyebutkan tantangan KPPU yaitu lemahnya kepentingan kementerian dan lembaga, karena sering terbentur terkait hal birokrasi. KPPU akan menjalin kerjasama dengan kejaksaan, Polri, BIN dan lembaga penegakan hukum lainnya. Lalu fungsi pertimbangan dan saran, tantangan KPPU dalam fungsi ini adalah rendahnya kepatuhan kementerian atau lembaga, peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Lalu untuk fungsi selanjutnya adalah pengawasan merger, usulan Arnold adalah ada baiknya untuk pra. Notifikasi dan sosialisasi.
- Permasalahan tentang sosialisasi yaitu adanya keterlambatan jangka waktu penyampaian, ketika pemerintah sudah berperan namun masih ada pelanggaran, baru fungsi KPPU masuk disitu. Terkait isu strategis yaitu amandemen, gedung KPPU baru, posisi KPPU dalam satuan petugas pangan, dan kelembagaan.
Chandra Setiawandengan
- Calon KPPU bernama Chandra mengatakan bahwa seharusnya komisioner yang memeriksa bukanlah komisioner yang mengadmin, sehingga pada saat sidang nanti semua mempunyai pembelaan masing-masing. Chandra juga mengatakan bahwa untuk dapat KPPU langgeng dan tujuannya ia memberi judul makalahnya yaitu KPPU Kuat Berintegritas, dan Kesejahteraan Rakyat Meningkat.
- Visi Chandra yaitu Terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan Misinya yaitu Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional, Menjamin iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar, Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Mendorong efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
- Chandra juga menyebutkan tujuan strategis KPPU kedepan yaitu perlu adanya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat di kalangan pemerintah, pelaku usaha, pelajar dan mahasiswa. Kemudian melakukan sosialisasi pengawasan kemitraan UMKM dan besar, melakukan penilaian atas tindakan korporasi, merger, peleburan, dan akuisisi yang memenuhi persyaratan threshold sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk standarisasi keputusan, Chandra mendorong sebelumnya masuk rapat komisi yang masuk komisioner.
- Menurut Chandra KPPU sekarang memiliki indeks persaingan usaha per sektor sehingga kita mengetahui konsentrasinya disana. Kita punya tools yang lain untuk menyelaraskan perundang-undangan.
Binsar Jon Vic
- calon KPPU, Binsar Jon Vic menyampaikan pengalamannya sebagai pimpinan advokat, pimpinan seluruh karyawan, dan pimpinan forum BUMN, dirinya menyatakan apabila diberi kepercayaan oleh yang mulia pimpinan, KPPU akan melayani secara extraordinary. Binsar mengatakan bahwa visi tentunya tidak perlu disampaikan bahwa visi kita tetap, Binsar menekankan parameter peningkatan kesejahteraan rakyat melalui demokrasi.
- Apabila Binsar ditetapkan KPPU paling lambat 2 minggu, paling tidak dirinya berempati pada pegawai di KPPU, dan ia mengharapkan sumber daya manusia KPPU yang sudah bagus dan dapat ditingkatkan. Apabila Binsar amati ia yakin membawa KPPU ini ke tingkat internasional.
- Terkait sosialisasi ini perlu ditegaskan, bagaimana komisioner dapat mensosialisasikan kepada pemeran usaha, dan Binsar merasa harus berani turun tangan melakukan persuasi, demi hukum negara ini dirinya akan beranikan diri. Ini harus dilakukan langkah perubahan karena Binsar yakin KPPU ini akan bisa menjadi yang terbaik di internasional dan nasional dengan pengalamannya dalam 20 tahun belakangan ini. Lalu untuk penegakan hukum harus profesional, sehingga kita harus siap. Semua penanganan harus professional.
- UMKM ini harus dibela, karena pengalamannya selalu membela UMKM, dan kita harus berani membela hal tersebut dan tidak ada keraguan kita dalam menjalankan undang-undang, semua pihak harus memberikan yang terbaik, dalam penegakan hukum kita harus bertindak profesional, jika perlu kita konsultasi ke Mahkamah Agung.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)