Rangkuman Terkait
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
- Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
- Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN
- Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pagu Indikatif Anggaran RKA K/L 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Mendag, Menperin, BKPM, BPK Sabang
Ditulis Tanggal: 7 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI
Pada tanggal 9 Juli 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Mendag, Menperin, BKPM, BPK Sabang tentang Pagu Indikatif Anggaran RKA K/L 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dito G dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa Tengah 8 pada pukul 19:52 dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: indonews.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI
- Enggartias menyampaikan bahwa pagu indikatif Kemendag tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3,53 Triliun turun 0,05% dari 2018, program perdagangan komoditi Rp 70 Miliar, program perlindungan konsumen Rp 250 Miliar, program peningkatan perdagangan luar negeri anggaran Rp 148 Miliar, pengembangan ekspor nasional Rp 161 Miliar dengan kegiatan pokoknya adalah promosi barang, lalu Rp 161 Miliar untuk kegiatan ekspor nasional, program perundingan internasional Rp 152 Miliar, program dukungan manajemen Rp 750 Miliar, kegiatan pokok adalah penyelenggaraan fungsi dan tugas dan lain-lain, program peningkatan saran dan prasarana Rp 77 Miliar, pembayaran tanah eks Pertamina, dan lain-lain, program pengawasan dengan pagu sebesar Rp 45 Miliar dengan kegiatan auditif keuangan kementerian perdagangan, program pengkajian perdagangan Rp 40 Miliar.
- Dari 5 program prioritas nasional, Kemendag mendukung 4 program prioritas nasional. Mendag juga menyampaikan 10 program-program Kemendag, diantaranya yaitu program perdagangan, perlindungan konsumen, program peningkatan perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, perundingan perdagangan internasional, hubungan manajemen, peningkatan sarana prasarana kemendag. Kegiatan lebih rinci sudah diserahkan dalam bahan yang dibagikan, sesuai rancangan yang temannya pemerataan pembangunan.
- Dukungan Kemendag untuk 4 program prioritas nasional pagu anggaran sebesar Rp 1,916 Triliun atau 54,5% dari total pagu anggaran dan dukungan kemendag terhadap 5 program prioritas nasional adalah sebesar Rp 1 Triliun dengan prioritas nasional, pengurangan kesenjangan, peningkatan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif, pemantapan ketahanan energi, pangan dan SDA serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
- Sesuai hasil raker mendag dan Komisi 6 sudah sampaikan surat ke pimpinan Komisi 6 pada tanggal 22 Juni 18 perihal selisih review baseline dengan Pagu Indikatif tahun 2019 sebesar Rp 814.150.825.730. Mendag juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Komisi 6.
Menteri Perindustrian
- Airlangga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 6 atas kesempatan pembahasan RKA dan RKP K/L 2019. Menperin juga menyampaikan terkait berdasarkan surat bersama Kemenkeu dan Bappenas, pagu indikatif 2019 adalah Rp 2.735.854.989.000 terdiri dari Rupiah Murni Rp 2,51 Triliun dan PNBP Rp 4 Miliar. Program pengembangan industri Rp1,2 Miliar, program penumbuhan industri kimia Rp127,2 Miliar, program penumbuhan industri UMKM Rp 305,6 Miliar, program pengawasan aparatur Rp 45,4 Miliar, program pengembangan teknologi Rp 727 Miliar, program peningkatan ketahanan Rp 43,5 Triliun.
- Terkait rencana program prioritas nasional, adalah Rp 1,215 Triliun dengan 4 program prioritas nasional yaitu Program penumbuhan industri agro Rp 121,9 Miliar digunakan untuk penerapan pangan yang baik, bantuan 2 unit mesin untuk industri minuman, program industri tekstil sebesar Rp 127,2 Miliar, Program industri logam sebesar Rp 123,3 Miliar untuk pengembangan potensi bahan baku industri mesin, penyusunan SNI logam, program revitalisasi Industri Kecil Menengah (IKM) adalah Rp 305.566.781.000 dengan fasilitasi 87 sentra UKM, pengembangan wirausaha industri dan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin adalah Rp 45.449.543.000.
- Program penyebaran industri untuk konektivitas di daerah industri, program peningkatan ketahanan dan pengembang akses industri Rp 43 Miliar. Dalam rapat 5 Juni 2018 di usulkan tambahan anggaran Rp 2,35 Triliun untuk mempersiapkan implementasi Making Indonesia dalam revolusi industri 4.0
Kepala BKPM
- Kepala BKPM menyampaikan terkait pagu indikatif BKPM di 2019 sebesar Rp 519 Miliar. BKPM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200 Miliar sehingga totalnya adalah Rp 719 Miliar.
BPKS Sabang
- BPKS Sabang menyampaikan bahwa berdasarkan surat bersama, alokasi pagu sebesar Rp 213 Miliar, dari BLU Rp 7 Miliar jadi total Rp 221,42 Miliar. Pagu anggaran untuk program dukungan manajemen Rp 38 Miliar, program perencanaan kawasan Rp175,95 Miliar, BLU Rp 7,7 Miliar. Pembangunan revitalisasi pelabuhan penyeberangan balohan sebesar Rp 135 Miliar, promosi Rp 16 Miliar. Alokasi anggaran 2019 untuk pembangunan dan Revitalisasi pelabuhan Balohan (61%), pembangunan infrastruktur lainnya (10,6%), perencanaan pembangunan (3,6%), dukungan manajemen (17,5%), kegiatan promosi (7,3%).
- Perencanaan pembangunan pelabuhan balohan melalui multi years sejak 2017, dan sesuai hasil kesimpulan RDP dengan Komisi 6 pada 6 Juni 2018, maka BPKS Sabang mengusulkan tambahan Rp 226 Miliar untuk pembangunan Water Front Harbour. Apabila pagu tambahan anggaran disetujui maka total pagu menjadi Rp 447 Miliar.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
- Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
- Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN
- Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian