Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Distribusi Alokasi BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Dirut Pertamina dan PT. AKR Corporindo

Tanggal Rapat: 19 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 4 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Dirjen Migas

Pada tanggal 19 Maret 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Dirut Pertamina dan PT. AKR Corporindo tentang Distribusi Alokasi BBM. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ekonomi.bisnis.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Migas
  • Dirjen Migas KemenESDM menyampaikan bahwa awalnya, komisi 7 dan KemenESDM menetapkan harga solar 7.500 rupiah, namun ditolak di Banggar. Tanggal 14 Maret, MenESDM mengirim surat ke pemerintah untuk meminta dukungan JPT dan JPKB disamakan agar mengejar subsidi.

Direktur Utama Pertamina

  • Dirut Pertamina menyampaikan bahwa memang 5 tahun terakhir ini Pertamina masih untung terus, tetapi Pertamina juga harus memikirkan kedepannya karena Pertamina juga harus memiliki capital. Nanti Pertamina ada FGD, boleh tidak kita bicarakan saja disana mengenai kilang minyak ini karena ada 3 pembahasan juga terkait hal ini jadi apabila rugi atau menguntungkan maka kita tidak boleh menolak karena capital tadi, sehingga harus menerima.
  • Pada 5 tahun terakhir, Pertamina untung terus, tetapi keuntungan ini juga harus dilihat dari spektrum berkepanjangan. Hari ini, Pertamina ingin mencukupkan reviner yang membutuhkan banyak investasi.

PT. AKR Corporindo

  • PT. AKR Corporindo menyampaikan untuk panja kelistrikan AKR Corporindo tidak hadir karena memang AKR Corporindo tidak menerima suratnya, sehingga untuk BBM jika AKR Corporindo menerima suratnya pasti AKR Corporindo akan datang.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan