Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Asumsi Makro, ICP, dan Lifting Migas RAPBN 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Tanggal Rapat: 7 Sep 2017, Ditulis Tanggal: 25 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri ESDM

Pada tanggal 7 September 2017, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembahasan Asumsi Makro, ICP, dan Lifting Migas RAPBN 2018. Rapat Kerja ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Sumatera Utara 2 pada pukul 19:57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ebtke.esdm.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri ESDM
  • MenESDM melaporkan terdapat 3 hal yaitu IPC, lifting minyak bumi dan lifting gas bumi, lalu terkait asumsi penentuan energi terdapat 4 volume subsidi tetap yaitu minyak solar, LPG 3 Kg, dan subsidi listrik.
  • Di sampaikan pula bahwa harga minyak bumi 2018 diperkirakan 49$ hingga 55$/barel, harga minyak saling bertentangan dan meningkat pesat karena harga minyak tidak dapat 'terbang'.
  • Impor minyak bumi Amerika Serikat turun dan mempengaruhi harga minyak dunia yaitu harga minyak sejak bulan Januari sampai Agustus sekitar USD 48,403/barel, sehingga yang dapat diusahakan adalah lifting gas.
  • Terdapat 2 lifting Migas yaitu lifting minyak bumi dan lifting gas bumi, yang dimana minyak bumi yaitu Rp800 Ribu Barel Per Hari (BPH), dan lifting gas bumi yaitu Rp1.200 Ribu Barel Per Hari (BPH).
  • Pemerintah akan terus mendorong agar SKK Migas dapat efisien dalam melaksanakan tugasnya. MenESDM juga menyampaikan bahwa realisasi LPG 4.167.000 Ton, dan subsidi listrik diusulkan Rp52,34 Triliun.
  • Lalu adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik karena pengguna listrik di pedesaan meningkat, MenESDM juga mengumumkan akan ada pengesahan 300 ribu megawatt pembangkit listrik di Kalimantan.
  • Indonesia mendapat revenue sebesar 18,3 dan cost-nya itu 7 atau 32%, sehingga tidak merugi.
  • MenESDM juga menyampaikan bahwa belanja publik fisik harus lebih besar separuhnya, yang dikurangi adalah gaji pegawai yaitu Rp1,366 Triliun menjadi Rp1,056 Triliun. Selain itu total usulan alokasi anggaran yaitu Rp6,497 Miliar.
  • Terkait BBM 1 harga, MenESDM mempersilakan Ivan Doly untuk memaki-makinya karena menurut MenESDM jika ingin complain maka complain ke Komisi 6.

Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas)

  • SKK Migas menyampaikan bahwa total US Dollar dari minyak tahun 2012 itu merupakan yang paling tinggi.

Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (Komite BPH Migas)

  • Komite BPH Migas menyampaikan bahwa menurut Komite, hal ini masih sesuai range yang ditetapkan.
  • Komite BPH juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi alokasi dan realisasi seperti di tahun sebelumnya maka solar di luar range, range yang awal yaitu Rp14,85 Juta lalu menjadi Rp16,16 Juta karena terdapat peningkatan penggunaan solar yang signifikan

PT Pertamina

  • PT Pertamina menyampaikan bahwa trend solar sedang naik-turun, dan prediksi PT Pertamina 6,92 di tahun 2018 masih dalam range. BBM non-subsidi cenderung statis, bahkan turun karena beralih ke LPG 3 Kg.

Dirjen Minyak dan Gas

  • Dirjen Migas menyampaikan bahwa Migas bersama Kemensos sedang mengadakan program agar subsidi tepat sasaran.
  • Lalu dengan asumsi seperti itu maka pertumbuhannya sebesar 3,2%, dan subsidi ini akan dialihkan ke keluarga miskin yang membutuhkan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan