Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RKP dan RKA 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Tanggal Rapat: 14 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 13 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kemenristekdikti

Pada tanggal 14 Juni 2017, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang RKP dan RKA 2018. Rapat Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: mediaindonesia.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kemenristekdikti
  • Menristekdikti mengatakan bahwa untuk tahun 2015-2019, Kemenristekdikti diberi tugas untuk mencapai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang didaftarkan, publikasi internasional, serta jumlah prototipe.
  • Pada tahun 2016, Kemenristekdikti diberi amanah untuk menjaga kondisi penelitian di Indonesia agar dapat lebih kondusif, dengan mengutamakan penyusunan regulasi.
  • Lalu, agar penelitian berjalan dengan baik, maka diperlukan kebijakan yang dapat merubah mindset, yang awalnya berbasis proses dan berubah menjadi berbasis output. Menristekdikti mengatakan bahwa Kemenristekdikti sedang mengembangkan pusat unggulan IPTEK dan Pusat Pengembangan.
  • Terkait matrik akan diperbaiki sesuai update data anggota Komisi 7 karena terdapat perubahan.

Direktur Jenderal Inovasi Kemenristekdikti

  • Dirjen Inovasi Kemenristekdikti menyampaikan bahwa perlu adanya ekosistem inovasi, dan perlu kebijakan inovasi melalui sistem inovasi. Level dari Kementerian adalah koordinasi dengan Kementerian lain yang terkait.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

  • Kepala LIPI menyampaikan bahwa dalam bidang ilmu sosial, LIPI sedang melakukan penelitian tanpa sponsor.
  • LIPI merupakan satu-satunya LPNK yang memiliki ilmu pengetahuan sosial. Pada tahun 2018 LIPI melakukan kajian pemilu serentak.

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)

  • Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) menyampaikan bahwa matriks 2018 untuk PDI-Perjuangan daerah pemilihan Jawa Tengah dengan LIPI, Sumatera Selatan 1 dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Jawa Timur 10 dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional, untuk Partai Golongan Karya di Gorontalo dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jawa Tengah 8 dengan LIPI, Kalimantan Selatan 2 dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional, untuk Partai Gerakan Indonesia Raya DKI Jakarta 3 dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
  • Khusus untuk Badan Tenaga Nuklir Nasional, LPNK mengadakan program pertanian pangan, anggarannya sekitar Rp100 juta, anggaran batan masih kecil

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan