Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyesuaian RKA 2017 Hasil Badan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI

Tanggal Rapat: 18 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 5 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Menteri Sosial

Pada 18 Oktober 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI tentang Penyesuaian RKA 2017 Hasil Badan Anggaran. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh M. Ali dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Banten 3 pada pukul 10.38 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemensos.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Sosial
  • Menteri Sosal mengucapkan terima kasih atas support yang telah diberikan Komisi 8 DPR-RI terkait tambahan anggaran Rp7 Triliun.
  • Adapun pagu anggaran Kementerian Sosial RI totalnya menjadi Rp17,5 Triliun setelah alami penyesuaian, dan anggaran untuk Sekretariat Jenderal mengalami pengurangan menjadi Rp720 Miliar, Inspektorat Jenderal menjadi Rp30 Miliar, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menjadi Rp1 Triliun, dan Balitbang dan Penelitian Sosial alami pemotongan menjadi Rp320 Miliar.
  • Menteri Sosial juga mengatakan bahwa Kementerian Sosial berbeda dengan BNPB, jika BNPB ajukan kewenangan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999 sedangkan Kementerian Sosial tidak.
  • Lalu terkait PKH, bagian dari tugas pokok Kementerian Sosial untuk menaikkan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan. Untuk yang rentan, Kementerian Sosial tidak dapat support anggaran dari Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), namun Kementerian Sosial akan lanjutkan hal tersebut ke penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
  • Menteri Sosail memohon saran, masukan dan dukungan dari Komisi 8 DPR-RI agar kegiatan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan baik.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan