Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Lanjutan Pendalaman Laporan Keuangan — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU)

Tanggal Rapat: 6 Feb 2017, Ditulis Tanggal: 1 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Dirjen PHU Kemenag RI

Pada 6 Februari 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) tentang Lanjutan Pendalaman Laporan Keuangan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Deding Ishak dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa Barat 3 pada pukul 14:23 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: nusakini.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen PHU Kemenag RI
  • Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) menyampaikan bahwa adanya rekomendasi untuk memberikan penjelasan tentang laporan keuangan yang lebih singkat. Menyangkut kuota, untuk jamaah haji reguler sebanyak 125 ribu dan realisasinya sebanyak 154 ribu.
  • Direct cost per 31 Desember yakni sebesar Rp5,3 Triliun atau 99,41%.
  • Alokasi anggaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) secara keseluruhan sebesar Rp9,3 Triliun.
  • Terdapat realisasi beban melebihi alokasi anggaran, yakni terdapat biaya akomodasi jamaah sebesar Rp44 Miliar, dan terdapat pula kenaikan biaya logistik untuk jamaah di Minah yakni 100 Riyal Saudi Arabia (SAR) per jamaah.
  • Laporan keuangan PPIH sebesar Rp534 Miliar.
  • Berkaitan dengan posisi utang beban, masih banyak beban duplikasi karena cut off yang dilakukan sebanyak 2x, utang beban merupakan beban yang sudah dibebankan, namun masih harus dibiayai bebannya dan pada awal Januari 2017, semua utang sebesar Rp8 Miliar, dan tindak lanjut hasil rekonsiliasi diperlukan untuk menghemat disana.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan