• Lukman Hakim selaku Menteri Agama mengatakan bahwa APBN 2017 Kemenag dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan, merujuk pada pembangunan nasional. Pertama APBN 2017 dilaksanakan untuk sasaran dan prioritas pembangunan RPJMN dan renstra, prognas dan rencana kerja K/L dan direncanakan terukur baik prov dan kota menghadirkan APBN, berdasarkan pokok2 belanja kemenag untuk efisiensi dan efektifitas, sehingga apabila dibanding tahun 2016 maka 2017 mengalami lonjakan yg signifikan, disebabkan 2017 ada kebijakan untuk mengalokasikan Rp 3,9 Triliun untuk profesi guru.
• Anggaran 2016 dan 2016 mengalami pengurangan karna pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Terkait pertanggungjawaban APBN 2017 hakikatnya laporan keuangan kemenag ringkasan eksekutif dan opini laporan keuangan, pada eksekutif ada laporan realisasi anggaran, neraca, operasional, laporan ekuitas dan terkait neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, ekuitas.
• Nilai aset kemenag sekitar Rp 57 Triliun, nilai ekuitas sekitar Rp 1 Triliun. Selanjutnya laporan operasional. terdiri dari pendapatan LO sekitar Rp. 2 Miliar, Beban sekitar Rp 55 Triliun, Defisit Operasional Rp 52 Triliun.
• Terkait catatan laporan keuangan menyajikan penjelasan atau daftar atau analisis suatu pos yang disajikan. Termasuk penyajian informasi dalam standar akuntansi dalam penyajian untuk periode berakhir 31 Desember 2017.
• Hasil pemeriksaan LKPP. Kemenag sendiri memiliki sekitar 6.000 entitas, opini laporan keuangan diperiksa BPK dituangkan dalam LHP per tanggal 21 Mei 2018, kemenag pada tahun 2017 6682 entitas adalah hal prioritas krn LKPP sekitar 26% dari entitas akuntansi kemenag, opini kemenag WTP.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

• Kepala BNPB mengatakan bahwa pertama pelaksanaan APBN 2017, opini BPK, status tindak lanjut BPK. Untuk pertama ada program dukungan manajemen, pengawasan peningkatan akuntabilitas, program penanggulangan bencana sebesar Rp 1,185 Triliun, dan Rp 1,66 Miliar untuk penangguhan bencana, anggaran BNPB gunakan untuk membangun desa tangguh sebanyak 154 desa, dari kajian risiko bencana akan dilakukan di 136 Kabupaten/Kota.
• BNPB menyampaikan bahwa anggaran yang dimiliki BNPB digunakan untuk membangun desa tangguh sebanyak 124 desa, kajian bencana 136 Kabupaten/Kota, penanggulangan bencana di 128 Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan konstruksi di 130 Kabupaten/Kota, supply logistik dan peralatan dan lainnya. BNPB juga mendapat status wajar tanpa pengecualian hingga tahun 2017, dari laporan hasil pemeriksaan didapat adalah sebanyak 297 penemuan.

Kementerian Sosial

• Kemensos menyampaikan pelaksanaan APBN kemensos, laporan keuangan kemensos, anggaran kemensos 2015 hingga 2017. Secara keseluruhan, realisasi anggaran keuangan kemensos sekitar 97% sementara realisasi secara nasional sekitar 91%. Kemensos juga menyampaikan 3 hal yaitu pelaksanaan APBN 2017, terkait laporan keuangan bagian keuangan Pemerintah Pusat, anggaran kemensos 2015 hingga 2018. Anggaran kemensos realisasi 7 program dilaksanakan 7 unit eselon 1 yaitu dukungan manajemen, pengawasan akuntabilitas, pemberdayaan sosial rehabilitasi sosial, prog jaminan sosial penanganan fakir miskin, pendidikan pelatihan penelitian penyuluhan sosial sosial.
• Lalu dilihat dari realisasi anggaran per jenis belanja sebesar Rp 451 Miliar, 94,7% realisasinya, anggaran Rp 3 Triliun dan realisasinya 88%. Laporan keuangan kemensos adalah bagian dari keuangan Pemerintah Pusat, BPK memberikan opini aman tanpa pengecualian. didasarkan pada standar laporan keuangan, kewajaran laporan keuangan, ada kepatuhan hukum, SPIP dalam pelaksanaan APBN TA 2017. Dengan alokasi anggaran yang semakin besar dan perubahan yang telah dilakukan, maka Kemensos dapat mengelola anggaran dengan baik dan melaksanakan anggaran dengan memperhatikan kualitas belanja. Kalau 2016 alokasi anggaran Rp 12,5 Triliun sedangkan anggaran tahun 2017 sekitar Rp 17,6 Triliun. Berbagai catatan atas pemeriksaan BPK akan dijadikan koreksi untuk meningkat atas tugas-tugas yang semakin besar dalam mengelola anggaran.
• Kemensos juga sudah menyampaikan rencana aksi dan terus dilakukan pemantauan oleh BPK, Kemensos memakan waktu 60 hari setelah pemeriksaan. melakukan koordinasi dengan himpunan bank-bank negara, menyampaikan laporan secara berkala. Belajar dari pelaksana 2017 hingga 2018 alokasi anggaran kemensos terus mengalami kenaikan untuk 2018 ini sekitar Rp 41 Triliun, dan untuk pencapaian Kemensos masuk pada ranking 8 dari 86 lembaga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• KPPPA menyampaikan bahwa menteri PPPA berhalangan hadir berkenaan dengan pendampingan duta-duta besar negara-negara di Sorong, Papua Barat. Selanjutnya pembahasan anggaran yaitu anggaran dan realisasi 2017, sudah termasuk hibah. Garis besarnya yaitu belanja pegawai mencapai 95,72%, belanja barang sekitar 96,64%, dan belanja modal sekitar 99,44%.
• Terdapat peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pedesaan, data menunjukan wanita yang mencalonkan menjadi wakil kepala daerah mengalami peningkatan, angka keterwakilan perempuan mencapai 37,2%.
• Simfoni PPA (aplikasi online/program Kementerian PP dan PA) mencatat bahwa ada persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan, lalu terkait penetapan undang-undang terkait perempuan dan anak berhasil dibuat pada tahun 2017.
• Sistem ini membuktikan bahwa simfoni sudah berperan baik dalam merekam tindak kekerasan dan perhatian bagi pemerintah untuk menekan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dijadikan fokus agar menjadi kontribusi dalam pembangunan ekonomi, keterwakilan perempuan dalam politik dalam cakada dan wakil 37,1%. Setelah 6 kali WTP dan kehilangan WTP pada 2015 hingga 2016 dan KemenPPPA kembali mendapatkan WTP pada tahun 2017.