• Menurut Pengurus GP Jamu, apoteker tidak boleh merangkap jabatan.
• Pengurus GP Jamu Indonesia juga mengatakan bahwa Jamu di Indonesia lebih sering di import, contohnya dari Malaysia, dan Indonesia harus membayar Rp30 juta setiap distribusinya.
• Berkaitan dengan Jamu Klasik Madura (JKM), jamu yang dapat di resepkan oleh dokter adalah jamu berstandar, dan kini total jenis jamu ialah 8.642, dan baru 2 yang boleh diresepkan oleh dokter.
• Terdapat 400 dokter saintifikasi jamu tersedia di seluruh Indonesia namun mereka 'dimusuhi' karena meresepkan jamu.
• Dengan ini, pengurus GP Jamu memohon kepada Komisi 9 DPR-RI untuk membantu dalam regulasi percepatan perizinan jamu.
• Adapun permasalahan di lapangan yaitu menurut petugas di lapangan, jika itu berupa industri harus pindah ke kawasan industri, padahal jamu banyak yang sifatnya industri kecil, dengan itu pengusaha jamu ini dapat uang dari mana untuk pindah.
• Lalu, pengusaha jamu tidak pasang iklan untuk mengajak minum jamu, karena jamu yang illegal tersebar dimana-mana, selain itu jamu illegal juga banyak memasang iklan di internet, sementara pengusaha jamu yang resmi malah dilarang menulis iklan di media.
• Adapun bahan baku pembuatan jamu ini masih import, dan sudah tulis surat kepada menteri agar membantu lahan untuk ditanami rempah.
• BPOM menciptakan tagline "Basmi Jamu Illegal" yang ditangkap masyarakat jamu keseluruhan, ini menyusahkan pengusaha jamu, terlebih tidak boleh mengiklankan.

Pengurus GP Farmasi

• Pengurus GP Farmasi menyampaikan bahwa dalam musyawarah nasional, semuanya berfokus pada Instruksi Presiden yaitu menunjang JKM, pemulihan daya saing farmasi, dan pengembangan kemandirian farmasi.
• Di semua negara, industri farmasi adalah industri yang diregulasi; menyangkut keamanan dan aksesibiliti, tetapi kepentingannya tak hanya di 2 poin itu, namun juga ekonomi, kemandirian teknologi, dan sebagainya.
• Untuk meningkatkan daya saing ekspor seperti Pasar Asia yang potensinya 27%, sebenarnya banyak daerah yang dapat dikembangkan, namun lagi-lagi permasalahnya yaitu di regulator. Salah satu yang menganggu adalah Undang-Undang Produk Halal, karena 90% bahan dari luar negeri, sehingga tidak dapat dicarikan setifikat halalnya.