Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kerja Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan

Tanggal Rapat: 31 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 8 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Menteri Kesehatan

Pada 31 Januari 2017, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kesehatan RI tentang Evaluasi Kerja Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Rapat ini dibuka dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: blud.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Kesehatan
  • Menteri Kesehatan mengatakan bahwa masalah gizi merupakan masalah kompleks, berkaitan dengan faktor kemiskinan, adanya perkawinan dini, dan lain-lain.
  • Dengan adanya pemantauan status gizi berdasarkan berat badan per-umur atau bisa juga berdasarkan tinggi badan. Masih ada disparitas antar daerah masalah kesehatan ini, upaya memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil, balita dan anak sekolah.
  • Terkait dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS sebesar Rp25,5 Triliun yaitu untuk 92,4 juta peserta. Untuk Dokter Layanan Primer (DLP), pengakuannya harus melalui kompetensi, dan melalui sekolah atau setara spesialis.
  • Distribusi dokter memang tidak merata, satu puskesmas di DKI bisa mempunyai 45 dokter. Ini ketidakadilan yang terjadi setelah reformasi.
  • Lalu untuk mengisi daerah terpencil, Kementerian Kesehatan membentuk bina nusantara sehat.
  • Selain itu ada kesan BPJS mengontrak hanya DLP, itu juga tidak benar.
  • Kementerian Kesehatan ingin melakukan penguatan Puskesmas.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan