Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
Tanggal Rapat: 5 Sep 2024, Ditulis Tanggal: 5 Nov 2024,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Sekjen Kemenlu
Pada 5 September 2024, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri tentang RKA Kementerian Luar Negeri TA 2025. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat dapil NAD 1 pada pukul 09.12 WIB. (Ilustrasi: Read.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Luar Negeri
- Pertemuan kedua IAF diselenggarakan pada 1-3 September 2024 dan ini diselenggarakan bersamaan dengan penyelenggaraan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership yang digawangi oleh Kepala Bappenas.
- Untuk pertama kalinya pertemuan antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Afrika juga diselenggarakan sebelum pelaksanaan IAF dan saya juga mendapatkan kehormatan diundang untuk hadir serta memberikan pandangan Pemerintah di acara special session dari pertemuan Parlemen Indonesia dan Afrika. Dapat disampaikan bahwa pertemuan telah berlangsung lancar dengan hasil yang baik dan terdapat antusiasme yang tinggi dari semua stakeholders untuk meningkatkan kerjasama. Pertemuan tidak hanya diwakili oleh Wakil Pemerintah, tetapi juga oleh wakil swasta, organisasi internasional, dan juga lembaga-lembaga kerjasama pembangunan. Kehadiran stakeholders ini menjadikan hasil IAF menjadi lebih maksimal. Tidak hanya kerjasama pada G2G, namun juga kerjasama pembangunan trilateral pum kita bahas.
- Dari penyelenggaraan IAF ini dapat ditarik beberapa hal penting. Pertama mengenai Bandung Spirit yang masih terus menjadi rujukan dalam pelaksanaan kerjasama Selatan-selatan. Beberapa Pemimpin Afrika dalam pernyataan nasionalnya menyampaikan bahwa Bandung Spirit terus menjadi kompas bagi negara-negara selatan dalam menavigasi kerjasamanya dengan dunia luar. Kesimpulannya, Bandung Spirit bukan hanya masih relevan. Namun, menjadi lebih relevan dan bahkan menjadi pelita yang menerangi jalan kerjasama diantara negara-negara selatan. Kedua, kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Saat ini, sangat diharapkan oleh negara-negara Afrika kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.
- Afrika adalah benua yang penuh harapan memiliki jumlah penduduk besar, muda, dan memiliki sumber daya yang besar pula. Kemitraan yang saling menguntungkan dan tidak terkait dengan ambisi geopolitik menjadi alternatif bagi kerjasama.
- Rata-rata keinginan kerjasama mereka adalah di bidang peningkatan perdagangan, peningkatan investasi terutama di pembangunan infrastruktur, industri hilir, pertanian, energi, kesehatan, dan lain-lain. Ketiga, tentunya mengenai kerjasama pembangunan. Pengembangan kapasitas yang diharapkan oleh negara-negara Afrika antara lain di bidang pertanian dan industri hilir. Guna memberikan impact yang lebih besar, maka kerjasama triangular menjadi salah satu pilihan yang tepat.
- Penyelenggaraan IAF ke-2 ditutup dengan naiknya angka deliverpools atau kerjasama konkret senilai US$3,5 Miliar yang terdiri dari sektor energi, kesehatan, pangan, infrastruktur, dan industri strategis.
- Kesepakatan bisnis di IAF ke-2 meloncat tinggi dibanding dengan yang pertama yang diselenggarakan tahun 2018. Terdapat peningkatan sekitar 600% dibandingkan IAF ke-1 yang mencatatkan kesepakatan bisnis besar US$586 Juta.
- Di dalam IAF ke-2 ini beberapa MoU ditandatangani antara lain MoU Pengelolaan Panas Bumi dan Tenaga Matahari, MoU Kerjasama Farmasi dan Transfer Teknologi Vaksin, dan juga LoA Pembelian dan Perawatan Pesawat oleh Republik Demokratik Kongo dan dengan Senegal.
- Tentunya, semua kesepakatan ini akan dikawal, sehingga akan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia dan juga rakyat Afrika.
- Pada rapat ini, atas nama teman-teman di Kemenlu mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kerjasama yang diberikan oleh Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi 1 dalam mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia. Termasuk tentunya dalam penguatan infrastruktur diplomasi.
Sekjen Kemenlu
- Sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas pada 19 Juli 2024, pagu anggaran Kemlu TA 2025 telah ditetapkan sebesar Rp9.896.588.491.000.
- Nilai pagu anggaran ini sama persis dengan pagu indikatif Kemlu TA 2025. Berdasarkan pagu anggaran ini, telah ditetapkan pula distribusi anggaran sebagai berikut: Program Dukungan Manajemen Rp7,7 Triliun; Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional Rp15 Miliar; Program Perlindungan WNI di Luar Negeri sebesar Rp288 Miliar; .Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerjasama Multilateral Rp1 Triliun; dan untuk Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional Rp779 Miliar. Jika dibandingkan dengan pagu dipa Kemlu TA 2024, Kemlu mendapatkan kenaikan sebesar 11,75% dari pagu anggaran 2025.
- Sedikit gambaran, mengenai postur belanja non operasional atau belanja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan diplomasi hanya 12,57% dari pagu anggaran tahun 2025 atau sekitar Rp1,2 Triliun yang dapat digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja Kemlu.
- Sebesar 63,56% dari total belanja non operasional ini sudah diperuntukkan untuk belanja barang non operasional dan belanja modal yang sifatnya sudah mengikat seperti pembayaran kontribusi organisasi internasional sebesar Rp1,13 Triliun pembayaran cicilan pembelian gedung pada perwakilan RI sebesar Rp244 Miliar dan renovasi gedung perwakilan RI di Washington DC sebesar Rp414 Miliar.
- Postur anggaran ini tentu belum ideal untuk pelaksanaan rencana kerja Kemlu TA 2025. Sebagai gambaran, pada saat pengusulan pagu indikatif 2025 Kemlu menyampaikan usulan pagu indikatif sebesar Rp20.050.178.450.000 sehingga masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum teralokasikan anggarannya pada pagu anggaran TA 2025.
- Mempertimbangkan kebutuhan anggaran dimaksud, Kemlu telah mengajukan usulan anggaran tambahan terhadap pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp4.081.070.964.000. Rincian tambahan kebutuhan ini antara lain untuk Diplomasi dan Kerjasama Internasional sebesar Rp1,1 Triliun, Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerjasama Multilateral sebesar Rp25,6 Miliar, Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional sebesar Rp14,8 Miliar, Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik sebesar Rp15,8 Miliar, dan Dukungan Manajemen sebesar Rp2,8 Triliun.
- Sesuai rancangan akhir RPJPN 2025-2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Fokusnya adalah peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global, diplomasi kedaulatan, menjaga stabilitas kawasan dan global, perlindungan WNI, diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional, peningkatan citra positif di dunia internasional, serta penguatan sinergi diplomasi, kelembagaan, infrastruktur, dan postur diplomasi Indonesia.
- Apabila dilihat berdasarkan program terdapat beberapa highlight rencana kerja yg dapat kami sampaikan. Pertama, untuk Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional fokus rencana kerja masih diarahkan pada penguatan diplomasi ekonomi Indonesia melalui beberapa upaya antara lain mendukung BUMN Go-global di negara-negara mitra, pencanangan dan implementasi grand design untuk isu diplomasi ekonomi, penguatan akses pasar tradisional dan perluasan pada pasar non tradisional, serta dukungan inbound investment pada berbagai sektor prioritas.
- Kedua, untuk Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik. Fokus program akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pelayanan bagi WNI di luar negeri, negosiasi kebijakan dan regulasi perlindungan di forum bilateral, regional, maupun multilateral, serta peningkatan mutu dan pengamanan dokumen kekonsuleran sesuai dengan standar internasional. Ketiga, untuk Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional. Fokus rencana kerja pada program ini antara lain diplomasi kedaulatan di forum bilateral, regional, dan multilateral dalam rangka menjaga integritas keutuhan wilayah NKRI, pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi, serta penguatan negosiasi perjanjian internasional di bidang keuangan dan industri. Keempat, untuk Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerjasama Multilateral. Beberapa rencana kerja antara lain pelaksanaan ASEAN Indopacific Forum 2025, implementasi ASEAN Post-2025 Vision, serta partisipasi aktif pada berbagi pelaksanaan pertemuan internasional yang akan disesuaikan dengan prioritas nasional. Kelima, untuk Program Dukungan Manajemen. Melanjutkan fokus dari tahun-tahun sebelumnya, program dukungan manajemen masih akan fokus pada penguatan infrastruktur diplomasi dan percepatan transformasi digital di dalam tubuh Kemlu.
- Penguatan infrastruktur diplomasi antara lain penguatan infrastruktur diplomasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia, peningkatan kompetensi SDM melalui penguatan diklat berjenjang dan kerjasama lembaga Diklat internasional, dan peningkatan penerapan sistem Merit Kemlu. Untuk transformasi digital, kami akan fokus pada otomatisasi dan integrasi pelayanan serta penguatan infrastruktur sistem pemerintah berbasis elektronik.
- Selain dari berbagai program dan rencana kerja yang telah kami sampaikan, Kemlu juga mengemban 8 proyek prioritas nasional pada tahun 2025.
- Penetapan prioritas nasional ini tentu memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional antara lain melanjutkan program pemerintah, seperti terkait hilirisasi industri dan mineral kritis serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan Indonesia di tingkat global melalui pelaksanaan dan penguatan peran Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB.
- Dapat kami sampaikan juga bahwa dari 8 proyek prioritas nasional, baru 2 program senilai Rp220,9 Miliar yang telah mendapatkan alokasi anggaran di TA 2025.
- Untuk 6 program lainnya senilai Rp194,4 Miliar, telah kami usulkan di dalam kebutuhan tambahan anggaran yang telah disampaikan kepada Kemenkeu.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)