Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2016-2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Ignatius Haryanto
Tanggal Rapat: 18 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Calon Anggota KPI Pusat atas nama Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Ignatius Haryanto
Pada 18 Juli 2016, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Ignatius Haryanto mengenai Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2016-2019. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 14.58 WIB. (ilustrasi: beritagar.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Cecep Suryadi
- Visi yang disusun oleh Cecep yaitu terbangunnya KPI yang profesional sebagai pendorong kelembagaan yang profesional. Misinya, penguatan eksistensi lembaga KPI, membangun iklim persaingan yang adil, mendorong masyarakat mendapatkan tontonan yang layak, mendorong masyarakat untuk menjadi kritis dan nasional, meningkatkan perlindungan anak dan remaja, serta meneruskan literasi media.
- Cecep menitikberatkan pada penyiaran di wilayah perbatasan yang secara empirik kebutuhan informasi di wilayah perbatasan belum terpenuhi.
- Tontonan asing lebih mudah diterima oleh penduduk perbatasan wilayah.
- Media memiliki kewajiban memberikan informasi politik pada masyarakat.
- Tayangan hiburan tidak sepenuhnya dipenuhi nilai edukasi. Menurut Cecep, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bahwa siaran hiburan memang mengocok perut, tetapi belum ada nilai edukasinya.
- Maraknya propaganda LGBT harus dilarang di media penyiaran.
- Cecep ingin menyampaikan bahwa kewenangan KPI di revisi Undang-Undang tentang Penyiaran sudah lebih mendapatkan perhatian.
- Kewenangan KPI terkait konten siaran di dalam revisi Undang-Undang tentang Penyiaran sudah ada, sehingga dapat mengawalnya dengan baik.
- Jika merujuk pada keragaman konten, ini tidak adil. Banyak program masih didominasi untuk usia dewasa.
- Perlu dievaluasi persoalan zona rating.
- Cecep berharap revisi Undang-Undang tentang Penyiaran dapat mengakomodasi kewenangan KPI terkait rating.
- Iklan perlu rasionalitas dan ada kode etiknya.
- LLP harus tetap diproteksi dengan regulasi jaminan.
- Komisi 1 DPR-RI harus mendukung lembaga penyiaran publik.
- Cecep menerangkan bahwa di Riau pihaknya memberikan apresiasi yang bagus, walaupun ada pelanggaran.
- Anak-anak perempuan dan remaja adalah yang rentan. Oleh karena itu, perlu dilindungi dari segi konten yang disiarkan.
- KPI tidak akan melakukan di luar kewenangannya
- Selama ini, sanksi administrasi sudah jadi domain KPI, sedangkan sanksi pidana oleh kepolisian.
- Media digital mempunyai banyak efek, seperti efek sosial, budaya, dan juga perilaku bisnis.
- Cecep di KPI Daerah sudah 2 periode dan melihat ini sebagai peluang untuk memberikan kontribusi lebih banyak.
- Cecep berkomitmen akan menjaga integritas dan meningkatkan kompetensinya.
- Cecep merasa siap untuk bekerja full time dan siap untuk ditempatkan di bagian mana saja.
- Penguatan KPI di regulasi dan operasional sangat penting.
- Yang menjadi masalah prioritas adalah eksistensi radio. KPI harus mengupayakan agar radio dapat mapan, terlebih di daerah.
- P3SPS harus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- Cecep meminta diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa sudah saatnya KPI setara, sehingga terlihat berwibawa, tidak terkesan inferior karena saat ini KPI terkesan inferior dengan lembaga swasta.
- Saat ini, Malaysia sudah membuat pagar maya, ketika kita mendarat di Batam, langsung mendapatkan SMS "Selamat Datang di Kuala Lumpur".
- KPI Daerah pernah menerbitkan Program Keluarga Cinta Siaran Indonesia (KCSI).
- Cecep pernah mendorong berdirinya RRI di Bengkalis.
- Perbatasan sekarang hanya sarana prasarana saja, tapi sumber informasi teknologi tidak diperhatikannya.
- Perlu menjadi perhatian terkait persaingan usaha tidak sehat.
- Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh stasiun televisi swasta baru diputuskan.
- Independen dalam pengertiannya adalah independen dalam pengambilan keputusan.
- Cecep bersedia menandatangani pakta integritas dan bersedia memberikan masukan terkait revisi Undang-Undang tentang Penyiaran.
Dewi Setyarini
- Media merupakan salah satu pilar demokrasi karena adanya keterbukaan informasi. Namun, saat ini masih terdapat sentralistik di media nasional.
- Media penyiaran seharusnya dapat memberikan informasi yang berimbang.
- Perempuan dan anak-anak harus lebih mendapatkan perhatian. Acara humor sebaiknya di bingkai dengan unsur kecerdasan dan unsur pornografi serta pornoaksi harus dikawal ketat.
- Digitaliasasi perlu penyesuain agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
- Perlu literasi media untuk anak-anak dan remaja.
- KPI harus mampu menjadi lembaga yang kredibel dan menjadi pilar pemberi informasi yang adil.
- Sistem kerja yang transparan akan memperkecil peluang penyalahgunaan wewenang.
- Dewi ingin membangun iklim lembaga yang sehat.
- Dewi menginginkan agar iklan harus sesuai jam tayang.
- Dewi menyarankan untuk rating jangan hanya mengandalkan lembaga swasta. Oleh karena itu, KPI juga perlu membuat rating.
- LPPL harus menjadi lembaga penyiaran publik yang tidak hanya mewakili Pemerintah.
- Pekerjaan Rumah (PR) bagi industri penyiaran adalah mengupayakan untuk mengemas muatan acara edukasi yang menyenangkan.
- Ke depan KPI juga harus menjadi lembaga yang berwibawa dan harus mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
- Digitalisasi harus diperhatikan kontennya agar tetap berkualitas. Konten harus menjadi perhatian bersama.
- Tidak hanya literasi media, tapi juga literasi digital.
- Dewi akan berusaha untuk menjalin kerja sama strategis dan menjadikan KPI sebagai pendorong media yang berkualitas.
- Dewi berani membuat keputusan yang tegas dan mendorong KPI membuat program yang beredukasi, mendorong masyarakat kritis dalam literasi media.
- Dewi menyarankan KPI perlu mensinkronisasi visi dan misinya.
- Saat ini, eksistensi radio semakin menurun. Dewi akan melakukan upaya agar radio dapat eksis kembali, karena hanya radio yang dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.
- Acara yang mengganggu privasi orang yang secara berlebihan akan ditertibkan.
- Penyiaran harus menguatkan pesan moral dan harus memperkuat karakter bangsa serta harus dapat menjadi penyambung lidah masyarakat.
- Dewi percaya iklan akan membantu jika iklan dikemas dengan baik dan mempunyai nilai.
- Apabila KPI Daerah dipilih pusat, Dewi merasa kurang setuju.
- Jika stasiun televisi memiliki rapor merah, Dewi setuju untuk diberhentikan.
- Menurutnya, berani itu bukan hanya kata-kata, tapi diterapkan secara konkret.
Obsatar Sinaga
- Obsatar berpendapat bahwa membedah dunia penyiaran sama dengan mengubah potret kehidupan.
- Drama penyiaran lebih mudah dikendalikan daripada drama kehidupan.
- Sebuah siaran dan iklan mampu mengubah kehidupan seseorang.
- Menjadi tugas bersama untuk menjaga moral bangsa di tengah berkembangnya teknologi informasi.
- Visi yang disusun oleh Obsatar adalah mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan bermanfaat sesuai dengan revolusi mental dan mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan bermanfaat guna mendukung revolusi mental.
- Menurutnya, apapun yang diprogramkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- Perlunya kerja sama dunia penyiaran dalam negeri dengan penyiaran luar negeri.
- Sebenarnya, organisasi internasional sudah menetapkan indikator tayangan yang baik pada anak.
- Terdapat ketidakadilan di dunia penyiaran
- Perlu dilakukan revitalisasi konten acara televisi.
- Televisi swasta memiliki keunggulan dalam iklan.
- Perlu penelitian dan pengembangan untuk penyiaran publik.
- Harus ada lembaga rating yang terkontrol.
- Mengenai digitalisasi, Obsatar mengusulkan untuk menggunakan sinyal atau frekuensi yang kecil.
- Obsatar mengakui kekurangan dari dirinya adalah suka bekerja sampai larut.
- Identitas agama Obsatar tidak dicantumkan di dalam biodata dirinya.
- Obsatar menilai penyiaran saat ini belum adil.
- Komitmen dari Obsatar adalah hanya menginginkan siaran Indonesia yang berkualitas.
- KPI menjadi lemah atas yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Penyiaran.
- Perlu perhatian khusus pada radio dengan cara meningkatan siaran radio terutama di perbatasan sebagai penyemangat kebangsaan.
- Perlunya literasi media secara dini.
- Obsatar tidak ingin kita melupakan Indonesia yang merupakan negara besar.
- Kreatifitas yang paling baik itu reward and punishment.
- Mengenai 70% iklan itu kembali pada literasi pendidikan dan perlu regulasi iklan yang tegas.
- Obsatar menyatakan keinginannya untuk mengusulkan kepada Komisi 1 DPR-RI agar ada ketegasan mengenai kepemilikan media dan ia berani menandatangani pakta integritas.
Hardly Stefano Fenelon Pariela
- Visi yang disusun oleh Hardly adalah optimalisasi peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka mewujudkan penyiaran yang berkualitas.
- Berdasarkan penelitian, konsumsi informasi publik paling besar bersumber dari televisi yaitu sebesar 95%. Terdapat di antaranya 77,8% yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, perlu optimalisasi peran KPI.
- KPI dalam rangka membangun eksistensi harus masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat. KPI harus senantiasa bersama masyarakat.
- Harus ada komunikasi untuk pembinaan tingkat lanjut untuk mewujudkan eksistensi dengan relasi dan komunikasi melalui stakeholder.
- Ketika terjadi beberapa kali pelanggaran perlu komunikasi lebih lanjut dengan industri media. Jadi, tidak hanya pemberian sanksi.
- KPI harus menampung kebijakan yang ada. Agenda prioritasnya yaitu konsolidasi nasional.
- Sampai saat ini, masih ada masyarakat yang belum mengenal KPI.
- Hardly menjelaskan bahwa dirinya memiliki anak yang menjadi korban iklan.
- Kebutuhan media akan iklan harus ada kompromi serta penjelasan. KPI harus mampu membuka diri.
- Terkait rating, harus ada auditnya, tetapi itu saja tidak cukup. KPI perlu membuat rating versi KPI dengan lebih baik.
- Degradasi KPI mungkin saja terjadi, karena tidak jelas berdiri dimana.
- Hardly akan menempatkan KPI di tempat berwibawa dan ini perlu dorong industri untuk melakukan profit. Industri adalah profit. Profit yang menghasilkan program bermakna.
- KPI harus dibangun eksistensinya melalui pendekatan langsung kepada masyarakat.
- Kekurangan dari Hardly adalah ia merupakan orang Ambon yang mana belum terlalu paham dengan Jakarta.
- Hardly menegaskan bahwa ia siap bekerja full time.
- Terkait perizinan seharusnya diserahkan kepada yang lebih ahli.
- Hardly akan tegak berdiri di kepentingan publik. Masukan masyarakat akan menjadi kata kunci.
- Setiap kebijakan harus dibingkai atas masukan dari masyarakat.
- KPI dan KPI Daerah perlu bekerjasama dan menjalin komunikasi dengan baik.
- KPI harus membangun pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
- Perlu tindakan afirmatif untuk mempertahankan radio, seperti sewa kanal digital untuk radio agar berkembang.
- Literasi media harus dilakukan secara massif. Ibu rumah tangga, anak-anak, dan remaja harus diberikan literasi yang lebih banyak.
- Hardly mengaku dirinya memiliki nyali. Namun, itu saja tidak cukup karena harus dibingkai dengan regulasi yang tersistem.
- KPI hadir sebagai representasi masyarakat. Diperlukan sistem pengaduan yang satu atap, sehingga datanya nasional.
- Konten iklan ini bagian hidup dari media. Terkait siaran politik, media penyiaran harus netral atau tidak berpihak. Hal itu belum terlalu kuat diatur di dalam Undang-Undang tentang Penyiaran.
- Iklan politik perlu ada term agar dapat dibatasi dan KPI harus mengawasi pembatasan kontennya.
Ignatius Haryanto
- Industri penyiaran di Indonesia memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.
- Industri penyiaran perlu mengikuti perkembangan teknologi informasi.
- Saat ini, masyarakat semakin kritis dan semakin cerdas.
- Perpanjangan izin akan diputuskan dalam waktu dekat. Kedepannya, KPI perlu mempunyai peran yang lebih kuat.
- KPI perlu mengambil peran yang lebih central.
- KPI juga perlu membereskan perpanjangan izin, melakukan audit kepada lembaga rating, dan merumuskan kode etik untuk anggota KPI.
- Masalah digitalisasi perlu dioptimalkan.
- Kedepannya yang paling penting adalah KPI harus berkoordinasi, berdiskusi, dan berkomunikasi dengan stakeholder terkait.
- Literasi media sudah banyak diinisiasikan oleh banyak pihak.
- Televisi mendapatkan tantangan besar.
- Industri penyiaran tidak boleh hanya jago kandang.
- KPI dituntut untuk dapat menghadirkan iklim kreatif di dunia penyiaran.
- Kedepan, KPI akan berhadapan dengan teknologi digital. Oleh karena itu, KPI harus dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas dan netral.
- Akhir-akhir ini banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak dan perempuan, seharusnya media dapat melindungi anak terhadap iklan maupun pemberitaan.
- Ignatius setuju mengenai tayangan media nasional banyak yang tidak sehat.
- Ignatius ingin mengaudit metodologi terhadap rating. Selama ini, lembaga rating hanya memeriksa 10 kota besar di Indonesia.
- Audit methodology ini dapat dilakukan dengan mengundang lembaga-lembaga survey.
- Ignatius menegaskan bahwa dirinya tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik
- Ignatius akan melakukan pengawasan dunia digital.
- Ignatius menjelaskan dirinya tidak punya pengalaman teknis tertentu.
- Lembaga penyiaran ini harus dilihat informasi maupun edukasi.
- Lembaga KPI perlu penguatan dengan adanya komisi etik dan bersifat permanen.
- Dunia radio memang cukup terpinggirkan. Padahal, potensinya besar, seperti radio komunitas yang berperan esar di daerah-daerah. Radio komunitas ini memberikan informasi jika terjadi bencana.
- Kedepannya, radio membutuhkan penelitian untuk melihat gambaran dunia radio selanjutnya.
- Perlu mengawasi konten acara yang tidak sehat. Ignatius berani berhadapan dengan para pemilik media. Ia juga mengaku pernah mengkritik banyak infotainment.
- Jika berbicara korupsi, perlu dibentuk Dewan Kode Etik yang bertugas membuat laporan harta para pejabat KPI.
- Kode etik iklan juga harus diperhatikan.
- KPI perlu berdialog lebih banyak dengan stakeholder agar lebih paham.
- Terkait penunjukan pengurus KPI Daerah, Ignatius menekankan untuk menghargai dinamika setiap daerah, oleh karenanya ia tidak setuju penunjukan langsung dari KPI Pusat. KPI Pusat dimungkinkan untuk dapat membantu dalam pemilihan, tapi tidak untuk menunjuk langsung.
- Keputusan bersama antara KPU, KPI, dan Dewan Pers sudah mengatur mengenai iklan politik yang layak siar.
- Perlu memperbanyak koordinasi dan perlu pembatasan kepemilikan media dengan dunia politik.
- Ignatius secara pribadi berharap KPI tidak hanya fokus pada isi siaran, melainkan juga pada hal-hal yang tidak kalah penting lainnya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)