Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
Tanggal Rapat: 11 Sep 2023, Ditulis Tanggal: 23 Oct 2023,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas ,
Pada 11 September 2023, Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas tentang Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain. RDP dibuka dan dipimpin oleh Utut Adianto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 13.15 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas:
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN:
Holding BUMN Industri Pertahanan dipimpin oleh PT LEN Industri (Persero) ditambah 7 persero lainnya seperti Pindad, Dahana, Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan PAL Indonesia.Holding BUMN Industri Pertahanan dipimpin oleh PT LEN Industri (Persero) ditambah 7 persero lainnya seperti Pindad, Dahana, Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan PAL Indonesia.
- Industri Pertahanan sangat dekat dengan riset dan inovasi di dalam pengembangannya. Dalam konteks teknologi-teknologi yang digunakan dalam industri pertahanan, beberapa menjadi satu teknologi yang advanced, sangat maju dan membuat teknologi tersebut menjadi teknologi kunci di dalam keberhasilan pengembangan Alutsista atau pertahanan. Riset dan inovasi yang dilakukan menjadi hal penting dan kunci bagaimana kita mengembangkan industri pertahanan itu sendiri.
ndustri Pertahanan sangat dekat dengan riset dan inovasi di dalam pengembangannya. Dalam konteks teknologi-teknologi yang digunakan dalam industri pertahanan, beberapa menjadi satu teknologi yang advanced, sangat maju dan membuat teknologi tersebut menjadi teknologi kunci di dalam keberhasilan pengembangan Alutsista atau pertahanan. Riset dan inovasi yang dilakukan menjadi hal penting dan kunci bagaimana kita mengembangkan industri pertahanan itu sendiri.ndustri Pertahanan sangat dekat dengan riset dan inovasi di dalam pengembangannya. Dalam konteks teknologi-teknologi yang digunakan dalam industri pertahanan, beberapa menjadi satu teknologi yang advanced, sangat maju dan membuat teknologi tersebut menjadi teknologi kunci di dalam keberhasilan pengembangan Alutsista atau pertahanan. Riset dan inovasi yang dilakukan menjadi hal penting dan kunci bagaimana kita mengembangkan industri pertahanan itu sendiri.
Industri Pertahanan juga sama dengan industri lain harus tumbuh menjadi industri yang sehat di dalam pengelolaannya, dalam menghasilkan produknya dengan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan manufacturing, dan mampu memiliki daya saing yang tinggi bukan hanya secara nasional tetapi berpotensi besar untuk melakukan ekspor.Industri Pertahanan juga sama dengan industri lain harus tumbuh menjadi industri yang sehat di dalam pengelolaannya, dalam menghasilkan produknya dengan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan manufacturing, dan mampu memiliki daya saing yang tinggi bukan hanya secara nasional tetapi berpotensi besar untuk melakukan ekspor.
Untuk menjadi industri pertahanan yang sehat dan berdaya saing, maka ini terkait juga dengan kebutuhan nasional. Oleh karena itu, dalam strategi pengembangan bisnisnya, perlu dilakukan kombinasi untuk memperluas pasar produk yang lebih besar, seperti memproduksi produk-produk yang sifatnya non-militer. Contoh, keperluan sipil, karena pengguna produk militer terbatas, jadi Industri Pertahanan juga harus menghasilkan produk sipil yang spesifikasinya tidak setinggi produk militer.Untuk menjadi industri pertahanan yang sehat dan berdaya saing, maka ini terkait juga dengan kebutuhan nasional. Oleh karena itu, dalam strategi pengembangan bisnisnya, perlu dilakukan kombinasi untuk memperluas pasar produk yang lebih besar, seperti memproduksi produk-produk yang sifatnya non-militer. Contoh, keperluan sipil, karena pengguna produk militer terbatas, jadi Industri Pertahanan juga harus menghasilkan produk sipil yang spesifikasinya tidak setinggi produk militer.
BRIN sebagai lembaga pemerintah yang memegang mandat untuk melakukan riset dan inovasi bersama-sama dengan K/L dan mitra lainnya seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Riset Swasta dan pihak luar negeri berkomitmen untuk mendukung Industri Pertahanan. BRIN sebagai lembaga pemerintah yang memegang mandat untuk melakukan riset dan inovasi bersama-sama dengan K/L dan mitra lainnya seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Riset Swasta dan pihak luar negeri berkomitmen untuk mendukung Industri Pertahanan.
Hilirisasi hasil riset dilakukan juga dalam Industri Pertahanan khususnya yang mendukung Alutsista. BRIN memposisikan diri menjadi RnD (Research and Development) dalam Industri Pertahanan. BRIN melakukan riset Pesawat Tanpa Awak (UAV), Kapal Selam, Satelit, proplan, dsb. Semua ini pertama-tama dikembangkan untuk ranah sipil, tetapi setelah mendapatkan formula yang terbaik lalu digunakan untuk industri hilir bidang pertahanan dan keamanan.Hilirisasi hasil riset dilakukan juga dalam Industri Pertahanan khususnya yang mendukung Alutsista. BRIN memposisikan diri menjadi RnD (Research and Development) dalam Industri Pertahanan. BRIN melakukan riset Pesawat Tanpa Awak (UAV), Kapal Selam, Satelit, proplan, dsb. Semua ini pertama-tama dikembangkan untuk ranah sipil, tetapi setelah mendapatkan formula yang terbaik lalu digunakan untuk industri hilir bidang pertahanan dan keamanan.
BRIN bersama PT Dirgantara Indonesia terus mengembangkan N-219, lisensinya sudah diskusi panjang tetapi belum sampai tanda tangan. Hal-hal seperti ini akan terus dikembangkan oleh BRIN bersama mitra Industri Pertahanan untuk menyelesaikan program yang ada khususnya konteks pengembangan teknologi kunci. BRIN bersama PT Dirgantara Indonesia terus mengembangkan N-219, lisensinya sudah diskusi panjang tetapi belum sampai tanda tangan. Hal-hal seperti ini akan terus dikembangkan oleh BRIN bersama mitra Industri Pertahanan untuk menyelesaikan program yang ada khususnya konteks pengembangan teknologi kunci.
Selain bisa memanfaatkan laboratorium, fasilitas, dan SDM BRIN, kami juga terbuka untuk melakukan kerjasama yang secara langsung bisa dilakukan di Industri Pertahanan. Selain bisa memanfaatkan laboratorium, fasilitas, dan SDM BRIN, kami juga terbuka untuk melakukan kerjasama yang secara langsung bisa dilakukan di Industri Pertahanan.
Untuk mendapatkan suatu tim yang kuat untuk mengembangkan riset dan inovasi pengembangan teknologi kunci, BRIN juga mengajak, tentunya dengan sepengetahuan dan kesepakatan Industri Pertahanan untuk menggandeng Dosen atau Peneliti dari Perguruan Tinggi yang bersama-sama melakukan pengembangan kedepan, dilanjutkan dengan mitra swasta lainnya yang juga mendapatkan kesepakatan dan izin dari Industri Pertahanan. Untuk mendapatkan suatu tim yang kuat untuk mengembangkan riset dan inovasi pengembangan teknologi kunci, BRIN juga mengajak, tentunya dengan sepengetahuan dan kesepakatan Industri Pertahanan untuk menggandeng Dosen atau Peneliti dari Perguruan Tinggi yang bersama-sama melakukan pengembangan kedepan, dilanjutkan dengan mitra swasta lainnya yang juga mendapatkan kesepakatan dan izin dari Industri Pertahanan.
BRIN menyiapkan 10.500 tenaga peneliti yang siap melakukan kolaborasi. Beberapa peneliti sudah bersama dengan PT PAL dalam mengembangkan desain dan modelling, juga dengan perusahaan lainnya. BRIN menyiapkan 10.500 tenaga peneliti yang siap melakukan kolaborasi. Beberapa peneliti sudah bersama dengan PT PAL dalam mengembangkan desain dan modelling, juga dengan perusahaan lainnya.
Dalam konteks pendanaan riset dan inovasi, skema fasilitasi sudah disiapkan oleh BRIN untuk bersama-sama dengan Industri Pertahanan, industri lainnya, dan Universitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan Industri Pertahanan. Prosedurnya sangat terbuka dan BRIN siap matching fund atau mencocokkan kebutuhan-kebutuhan riset dan inovasi yang diperlukan tidak dengan dukungan dalam negeri tetapi juga kerjasama BRIN dengan institusi riset yang bisa menghasilkan teknologi strategis. Dalam konteks pendanaan riset dan inovasi, skema fasilitasi sudah disiapkan oleh BRIN untuk bersama-sama dengan Industri Pertahanan, industri lainnya, dan Universitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan Industri Pertahanan. Prosedurnya sangat terbuka dan BRIN siap matching fund atau mencocokkan kebutuhan-kebutuhan riset dan inovasi yang diperlukan tidak dengan dukungan dalam negeri tetapi juga kerjasama BRIN dengan institusi riset yang bisa menghasilkan teknologi strategis. Dalam konteks pendanaan riset dan inovasi, skema fasilitasi sudah disiapkan oleh BRIN untuk bersama-sama dengan Industri Pertahanan, industri lainnya, dan Universitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan Industri Pertahanan. Prosedurnya sangat terbuka dan BRIN siap matching fund atau mencocokkan kebutuhan-kebutuhan riset dan inovasi yang diperlukan tidak dengan dukungan dalam negeri tetapi juga kerjasama BRIN dengan institusi riset yang bisa menghasilkan teknologi strategis.
Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas:
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)