Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Tanggal Rapat: 13 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 15 Feb 2024,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) →Agus Subiyanto
Pada 13 November 2023, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). RDPU dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 10.00 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) → Agus Subiyanto
- Indonesia patut bersyukur karena stabilitas keamanan di negara kita masih terkendali dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Bila kita melihat di belahan bumi yang lain, saat ini mereka sedang hidup dalam situasi perang yang mencekam, penuh dengan tekanan dan ribuan nyawa menjadi korban, bahkan hingga saat ini perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hal tersebut patut menjadi renungan kita bahwa konflik bersenjata dan perang terbuka dapat terjadi kapan saja dan dialami oleh negara manapun. “Si vis pacem, para bellum”, “jika menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang”. Adagium di atas harus diingat kembali oleh semua komponen bangsa terutama kita yang berada di ruangan ini karena suatu sistem persenjataan dan pertahanan negara tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, setahun atau dua tahun, tetapi harus direncanakan dan disiapkan dalam jangka panjang. Apa yang kita bangun dan kembangkan sekarang adalah untuk kesiapan pada satu atau dua dekade mendatang.
- Sebagaimana tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, negara telah mengatur tugas dan kewajiban Panglima TNI yaitu memimpin segenap jajaran TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara sesuai konstitusi. Saya sebagai calon Panglima TNI berkomitmen akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh para Panglima sebelumnya dan program-programnya.
- Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis TNI Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada sasaran dan kegiatan prioritas nasional pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 dengan selalu mempertimbangkan secara seksama perkembangan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi. Dalam pandangan Agus, guna terlaksananya semua tugas TNI yang telah ditetapkan, saya memiliki visi TNI yang PRIMA yaitu TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif. Dalam rangka membangun institusi TNI yang memiliki daya tahan dan daya gempur guna menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang akan membahayakan integritas bangsa dan negara.
- Untuk mewujudkan visi di atas, Agus Subiyanto akan menyampaikan beberapa misi sebagai berikut:
- Memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara;
- Meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis;
- Memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan Kepolisian, Kementerian/Lembaga dan komponen bangsa lainnya;
- Mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntutan tugas dan spektrum ancaman.
- Prioritas implementasi
- Dalam rangka memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI
- Well Trained atau dilatih dengan baik. Setiap satuan dan prajurit TNI harus memelihara dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam rangka pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI. Setiap prajurit harus memiliki kemahiran menembak dan bermanuver, mempunyai naluri tempur yang tinggi dan selalu memelihara keterampilan bela diri yang handal sehingga kapanpun dibutuhkan akan siap melaksanakan tugas.
- Well Equipped atau dilengkapi dengan baik. Pemenuhan alutsista yang modern, perlengkapan perorangan dan satuan dengan mempertimbangkan tipologi daerah penugasan merupakan fokus pembinaan profesionalisme TNI.
- Well Organized atau diorganisir dengan baik, artinya bahwa pembinaan personel di jajaran TNI harus dilakukan berdasarkan merit sistem. Pemenuhan personil satuan-satuan TNI diisi prajurit dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang handal.
- Well Paid atau dibiayai dengan baik. Gaji prajurit TNI saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tidak terlepas dari perhatian dan dukungan dari anggota Komisi 1. Untuk itu, dengan tulus saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Namun demikian, berbagai tunjangan prajurit di daerah operasi masih perlu mendapatkan perhatian termasuk fasilitas perumahan, pendidikan dan kesehatan yang layak juga diperlukan bagi prajurit dan keluarganya karena hal ini sangat berpengaruh pada moril dan semangat prajurit saat melaksanakan tugas. Atas semua jasa serta pengorbanan para pejuang dan senior TNI, saya akan memberikan perhatian kepada para Purnawirawan dan warakawuri.
- Prioritas implementasi dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI yang responsif terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis
- Potensi konflik di Laut Cina Selatan —> Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas Satuan TNI Terintegrasi di wilayah Natuna.
- Konflik Vertikal di Papua —> Pendekatan SMART POWER (hard power, soft power, dan diplomasi militer).
- Pemilu 2024 —> Jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu dan perkuat sinergitas TNI-Polri dalam mengamankan Pemilu.
- Konflik Horizontal —> Mengoptimalkan kemampuan teritorial dalam deteksi dini dan cegah dini serta penanggulangan dini bersama aparat keamanan lainnya;
- Bencana Alam —> Upaya preventif, mitigasi dan reaksi cepat di seluruh daerah rawan bencana dan perlunya pemenuhan perlengkapan penanggulangan bencana yang memadai.
- Memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan komponen bangsa lainnya
- Mengintegrasikan seluruh Alutsista TNI dalam Sistem Pertahanan Terpadu melalui Network Centric Warfare System (NCWS) dalam rangka meningkatkan Pertahanan Negara termasuk kawasan IKN.
- Meningkatkan kemampuan dan mengintegrasikan Satuan Siber TNI guna mendukung tugas pokok TNI, khususnya antisipasi perang multidimensional.
- Meningkatkan peran TNI bersama Polri & Kementerian/Lembaga lainnya secara integratif untuk hadapi berbagai situasi kontijensi dalam rangka melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pemanfaatan teknologi Ai & informatika secara terprogram, berkelanjutan serta berorientasi Integrated Based System dan modernisasi alutsista berbasis digital untuk duk Jalur Log Maritim (Visi Poros Maritim Dunia).
- Optimalisasi pemanfaatan produk dan mendukung pengembangan Industri Strategis Pertahanan Nasional dengan memaksimalkan TOT (Alih teknologi) dan TOK (Alih Pengetahuan).
- Pengadaan alutsista, Kap dan Pal harus berdasarkan kebutuhan satuan dimana prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
- Mewujudkan TNI yang adaptif sesuai tuntunan tugas dan spektrum ancaman
- Peningkatan Pembinaan Teritorial sebagai salah satu Fungsi Utama TNI dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara.
- Peningkatan kemampuan TNI dalam identifikasi dan respon secara cepat dan tepat setiap dinamika ancaman yang semakin komplek dan multidimensional.
- Peningkatan fleksibilitas pelaksanaan tugas sebagai ujung tombak, motor penggerak dan elemen pendukung dalam bantu K/L dan komponen bangsa lainnya untuk menyelesaikan masalah nasional.
- Dalam rangka memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI
- Untuk melaksanakan tupoksinya sebagai pengawal NKRI, Penjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, maka TNI harus PRIMA. Penekanan Agus kepada seluruh Prajurit TNI:
- Tidak sekali-kali melakukan tindakan arogansi
- Tidak menyalahgunakan senjata dan amunisi yang dapat melukai hati dan menyakiti hati rakyat
- TNI harus menjadi Perisai dan Pelindung Rakyat! Karena sejatinya, TNI lahir dan tumbuh dari rakyat untuk rakyat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)