Rangkuman Terkait
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
Tanggal Rapat: 27 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 29 Jan 2024,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menteri Luar Negeri→Retno Marsudi
Pada 27 November 2023, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri membahas Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain. Raker dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 13.15 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Luar Negeri → Retno Marsudi
- Situasi Gaza Saat Ini
- Hari ini adalah hari ke-52 operasi militer Israel di Gaza
- Serangan Israel secara masif dan intensitas tinggi (darat dan udara)
- 6 hari pertama telah jatuhkan 6.000 bom (4.000 ton)
- 9 Oktober 2023 Israel memblokade total Gaza
- Situasi Gaza = (Bencana Kemanusiaan)
- Kantor media Pemerintah Palestina (23 November 2023)
- 14.800 korban jiwa
- 68 persen perempuan dan anak
- 36.000 korban luka
- Kerusakan infrastruktur
- 60 persen perumahan di Gaza tidak dapat ditinggali
- UNRWA
- Hampir 1,7 juta orang displaced (displacement terbesar sejak 1948)
- WHO
- 335 serangan terhadap faskes
- Kementerian Palestina (21 November) mengumumkan seluruh rumah sakit di Gaza Utara berhenti beroperasi
- Indonesia sambut baik persetujuan pelepasan sandera dan humanitarian Truce
- Sejalan dengan :
- Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 27 Oktober 2023
- Resolusi DK PBB Nomor 2712 (15 November 2023)
- Humanitarian Truce 4 hari, mulai Jumat (24 November) pukul 07.00 WS
- Sabtu (25 November) telah dibebaskan :
- 17 tawanan di Gaza
- 39 warga Palestina yang ditahan di Israel
- Sejalan dengan :
- Laporan UNRWA
- Suplai kebutuhan pokok kemanusiaan sebelum truce diberlakukan :
- Diperlukan 800 truk per hari
- Sebelum 7 Oktober 2023 = 500 truk per hari
- Setelah 7 Oktober 2023= 100 truk per hari
- Suplai kebutuhan pokok kemanusiaan sebelum truce diberlakukan :
- Laporan UNOCHA
- Truce selama 2 hari terakhir (25 November) :
- 200 truk bantuan
- 187 trus sudah masuk Gaza
- 129 ribu liter bahan bakar dan gas
- 200 truk bantuan
- Bulan Sabit Merah Palestina
- 61 truk bantuan ke Gaza Utara
- Truce selama 2 hari terakhir (25 November) :
- Hari ini adalah hari ke-52 operasi militer Israel di Gaza
- Perlindungan Warga Negara Indonesia
- Jumlah WNI di Gaza
- Satu keluarga di Gaza Selatan (keluarga Pak Hussein)
- Suami
- Istri WNI
- 2 anak
- Satu keluarga di Gaza Utara (keluarga Pak Onim)
- Suami
- Istri WNI
- 3 anak
- 3 WNI di Gaza Utara
- Relawan Mer-C di RS Indonesia
- Satu keluarga di Gaza Selatan (keluarga Pak Hussein)
- Evakuasi WNI
- Keluarga Pak Onim pada 2 November 2023
- Keluarga pak Hussein 12 November 2023
- 3 WNI di RS Indonesia sejak awal ingin tinggal di Gaza
- Tantangan evakuasi
- Memasukkan nama WNI dan keluarga dalam daftar
- Akses pintu perbatasan Rafah
- Situasi keamanan di Gaza
- 3 WNI RS Indonesia dalam keadaan aman dan sehat
- Sempat hilang kontak
- Kini, sudah terhubung kembali
- Posisi ketiganya saat ini di Gaza Selatan
- Jumlah WNI di Gaza
- Pemberian Bantuan Kemanusiaan oleh Indonesia
- Pemberian bantuan dari pemerintah dan dari masyarakat melalui Lembaga Kemanusiaan
- Tahap I (4 November)
- 50,8 ton sudah masuk ke Gaza
- Tahap II (20 November)
- 39,6 ton sudah masuk ke Gaza
- Tahap I (4 November)
- Mekanisme pengiriman bantuan
- Dikirim ke Bandara Al Arish, Mesir
- Serah terima ke Bulan Sabit Mesir
- Pengecekan barang oleh Israel di checkpoint Nitzana
- Dikirim ke Gaza melalui Rafah
- Diserahkan ke Bulan Sabit Merah Palestina dan UNRWA
- Pemberian bantuan dari pemerintah dan dari masyarakat melalui Lembaga Kemanusiaan
- Dukungan Politik dan Upaya Diplomasi Indonesia
- Indonesia konsisten dukung perjuangan Bangsa Palestina
- Bilateral Presiden Jokowi dengan Presiden Biden, Washington DC (13 November)
- Sampaikan posisi tegas RI minta AS menggunakan pengaruh pada Israel
- Dorong gencatan senjata
- Hentikan kekejaman di Gaza
- Akses bantuan kemanusiaan
- Dukungan bagi two-state solution
- Sampaikan posisi tegas RI minta AS menggunakan pengaruh pada Israel
- Keketuaan Indonesia di ASEAN
- Sepakati Pernyataan Menlu ASEAN terkait eskalasi konflik bersenjata di Timteng pada 20 Oktober.
- Di forum PBB, sampaikan posisi tegas Indonesia di SMU PBB dan DK PBB
- Indonesia co-sponsor Resolusi Majelis Umum PBB Nomor ES-10 terkait perkembangan situasi di Gaza (Disahkan pada 27 Oktober)
- KTT APEC
- Negosiasi Deklarasi dan Chair’s Statement sangat rumit
- Indonesia berada di garis depan dalam negosiasi paragraf Gaza dengan AS
- KTT Gabungan Luar Biasa OKI-Liga Arab di Riyadh (11 November)
- Kembali tegaskan posisi Indonesia
- Bilateral dengan Presiden Palestina suarakan langsung dukungan kepada Palestina
- Tindak lanjut mandat
- Tahap I kunjungan 4 negara Anggota Tetap DK PBB ( Beijing, RRT; London, Inggris; Moskow, Rusia; Paris, Prancis)
- Tujuan
- Dorong de-eskalasi segera
- Dorong permanent ceasefire
- Tingkatkan bantuan kemanusiaan
- Prospek wujudkan perundingan two-state solution
- Pertemuan sangat terbuka dan detail
- Kesamaan pandangan = Unhindered humanitarian assistance
- Perbedaan pandangan = ceasefire, double standard
- Tekankan nilai-nilai penghormatan HAM dan hukum internasional juga dituntut pada Israel
- Pada 29 November, High Level Debate di DK PBB terkait isu Gaza
- Terus berikan tekanan internasional untuk de-eskalasi
- Resolusi DK PBB No. 2712 belum cukup untuk atasi situasi saat ini
- Pandangan Menlu OKI perlu resolusi yang lebih komprehensif dan kuat
- Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang belum merdeka
- Indonesia terus dukung perjuangan bangsa Palestina
- Sesuai amanat konstitusi : “penjajahan di atas dunia dunia harus dihapuskan”
- Perlu cegah lebih banyak korban jiwa
- Jadikan momentum push factor dorong peace process two-state solution & perdamaian langgeng
- Perlu kawal terwujudnya keadilan dan akuntabilitas
- Tanggung jawab Israel atas pelanggaran hukum internasional
- Reparasi dan dukungan internasional untuk bantu Palestina bangun kembali infrastruktur
- Indonesia terus dukung perjuangan bangsa Palestina
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah