Menteri Luar Negeri:

• Sejak 1 Januari 2023, Indonesia telah memegang tanggung jawab sebagai Ketua ASEAN. Semoga Indonesia dapat menjalankan keketuaan di ASEAN ini dengan baik sebagaimana Presidensi Indonesia di G20.
• Keketuaan Indonesia di ASEAN juga dijalankan dalam kondisi dunia yang belum kondusif. Perang di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Rivalitas antara kekuatan besar masih tajam. Termasuk di kawasan Indo-Pasifik.
• Ekonomi dunia masih dibayangi resesi. Managing Director IMF menyampaikan sepertiga dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023 dan ratusan juta orang di negara yang tidak resesi juga akan merasakan resesi.
• Sementara, di dalam ASEAN isu Myanmar masih akan menjadi tantangan internal ASEAN. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia akan menjalankan keketuaan yang tidak mudah ini.
• Tema keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Terdapat dua elemen besar dalam tema tersebut. Elemen pertama adalah ASEAN Matters. Elemen pertama ini kaitanya dengan menjadikan ASEAN tetap relevan dan penting bagi masyarakat ASEAN dan dunia, memastikan ASEAN tetap memainkan peran sentral dan menjadi motor dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
• Untuk ini, diperlukan kesatuan ASEAN serta memperkokoh kapasitas dan efektivitas kerja ASEAN agar mampu menghadapi tantangan masa depan hingga tahun 2045 and beyond.
• Elemen kedua dari tema keketuaan kita adalah Epicentrum of Growth. Kaitannya dengan mempertahankan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan dunia.
• Sejarah menunjukkan bahwa ekonomi mikro has and will always the story of ASEAN. Most of the time, laju pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara melebihi laju pertumbuhan ekonomi dunia.
• ASEAN Development Bank memperkirakan ekonomi Asia Tenggara tumbuh 4,7 pada tahun ini. Angka ini jauh di atas laju pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 1,7% menurut proyeksi terakhir dari Bank Dunia.
• Singkat kata, modal besar berupa pertumbuhan ekonomi yang steady sudah ada. Namun, pertumbuhan yang steady ini dihadapkan pada tantangan besar perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia termasuk 3 ekonomi besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan RRT.
• Keketuaan Indonesia akan bekerja keras memastikan resiliensi ekonomi ASEAN terjaga, sehingga ASEAN tetap menjadi Epicentrum of Growth.
• Beberapa bidang yang akan diperkuat yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerjasama keuangan. Keketuaan Indonesia juga akan mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo Pacific sehingga dapat menghasilkan kerja sama yang konkret.
• Potensi ekonomi Indo Pasifik sangat besar. Indo Pasifik tidak hanya dilihat dari kacamata security yang akhirnya hanya akan menghasilkan rivalitas.
• Indo Pasifik harus dilihat dari kacamata kerjasama ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Prinsip inklusivitas sangat penting. Jadi, tidak ada negara yang merasa dikucilkan dan diharapkan hal ini dapat berkontribusi menurunkan ketegangan di kawasan.
• Pendekatan inilah yang terus dikedepankan oleh Indonesia untuk mendorong kerjasama konkret di kawasan Indo Pasifik. Keketuaan Indonesia akan menyelenggarakan Flagship Event, yaitu ASEAN Indo Pacific Forum dengan fokus beberapa kegiatan, yaitu creative economy, youth conference on digital economy for SDGs, infrastructure forum, dan bisnis and investment summit.
• Isu yang kedua yang ingin Menlu sampaikan dan ini banyak ditanyakan oleh publik adalah isu Myanmar. Indonesia memberikan apresiasi kepada Brunei Darussalam dan Kamboja sebagai Ketua ASEAN 2 tahun terakhir yang sudah bekerja keras dan terus mengupayakan implementasi Five-Point of Consensus (5PC).
• Sangat disayangkan hingga saat ini tdak terlihat komitmen dari junta untuk menjalankan 5PC, sehingga tidak ada kemajuan yang signifikan. Mengharapkan krisis politik Myanmar selesai tuntas dalam satu tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.
• Kita tahu persis sejarah kompleksitas yang dihadapi Myanmar, sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.
• Implementasi penuh 5PC, Peace Building dan Nation building memerlukan waktu dan proses yang panjang, tetapi kita tahu the journey of a thousand miles begins with one step.
• Perjalanan yang panjang akan dapat diselesaikan jika kita mengambil langkah maju, bukan langkah mundur. Langkah maju inilah yang diharapkan dapat diambil terutama oleh junta militer di Myanmar.
• Sebagaimana amanah para Pemimpin ASEAN, maka engagement dengan semua stakeholders harus dilakukan. Hanya melalui engagement dengan semua stakeholders, maka ASEAN dapat memfasilitasi dialog nasional yang inklusif.
• Dialog nasional yang inklusif akan menjadi kunci Myanmar untuk melangkah bersama ke depan. Namun, dialog yang inklusif memerlukan situasi yang kondusif.
• Situasi yang kondusif akan tercipta bila kekerasan dihentikan dan masyarakat dapat memperoleh bantuan kemanusiaan.
• Kembali ke engagement dengan semua stakeholders, Indonesia paham betul sensitifitasnya. Masing-masing pihak memerlukan ruang untuk bergerak, untuk berpikir, dan untuk bersikap. Untuk itulah, Indonesia tidak akan menggunakan megaphone diplomasi dalam melakukan engagement. Terutama di awal-awal keketuaan. Yang pasti, engagement kita dengan para stakeholders selalu didasarkan pada mandat 5PC dan sesuai dengan prinsip-prinsip piagam ASEAN secara utuh.
• Diplomasi ini selalu dijalankan berdasarkan nilai dan prinsip. Sebagaimana amanah 5PC, Indonesia telah memutuskan untuk membentuk Office of Special Envoy yang diketuai oleh Menlu, oleh seorang diplomat senior, yaitu Duta Besar Ngurah Swajaya.
• Upaya membantu Myanmar keluar dari krisis politik tidak akan mengurangi perhatian Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan komunitas ASEAN.
• Indonesia tidak akan membiarkan isu Myanmar menyandera pembangunan komunitas ASEAN. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa untuk penjelasan secara lebih detail dan mengingat sensitivitas isunya, kami mohon izin melakukannya nanti dalam format pertemuan tertutup.
• Berbagai penajaman akan terus kita lakukan untuk mendukung keberhasilan keketuaan kita. Sinergi di tingkat nasional sangat penting. Saya juga sudah sampaikan pesan ini kepada teman-teman di Sekretariat Nasional ASEAN dan tentunya saya mohon dukungan Komisi 1 DPR-RI terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Sebagai penutup, saya hanya ingin sedikit menyampaikan bahwa di dalam ASEAN terdapat 3 pilar kerjasama, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial budaya, yang masing-masing diampu oleh menko masing-masing. Koordinasi secara meluas akan dilakukan melalui Sekretariat ASEAN dimana kami menjadi Ketua.
• Dengan izin Bapak/Ibu, selanjutnya Menlu mohon dengan hormat Sekjen untuk menyampaikan paparan mengenai infrastruktur diplomasi di Perwakilan RI di luar negeri.
  

Sekjen Kementerian Luar Negeri:

• Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur diplomasi Indonesia yang dimiliki oleh Kemenlu, baik di pusat maupun di perwakilan.
• Sebagaimana telah ditetapkan oleh Ibu Menlu, infrastruktur diplomasi menjadi salah satu bagian dari prioritas politik luar negeri Indonesia 4+1.
• Renstra Kemenlu tahun 2020 sampai dengan 2024 juga telah menetapkan sasaran strategis untuk membentuk infrastruktur diplomasi yang kuat.
• Memperhatikan hal ini, Kemenlu dari tahun ke tahun terus berupaya untuk dapat melakukan peningkatan infrastruktur diplomasi tentunya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
• Berkenaan dengan infrastruktur diplomasi, tentunya kita tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur fisik, tetapi juga aspek-aspek seperti personel, kelembagaan, dan tentunya anggaran.
• Untuk memastikan pendekatan yang komprehensif terhadap berbagai aspek terkait tersebut, kami di Kemenkeu saat ini sedang melakukan mematangkan peta jalan pemenuhan kebutuhan infrastruktur diplomasi Indonesia.
• Peta jalan ini sesuai dengan masukan dan arahan Komisi 1 sebelumnya, kami coba sebut dengan Minimum is Essential Infrastructure for Diplomacy (MEIDi).
• Melalui MEIDi, Kemenlu akan terus mencoba pertama-tama memetakan berbagai potret kondisi permasalahan infrastruktur diplomasi saat ini dari berbagai aspek utama yang kami sebutkan tadi.
• Pertama, dari aspek-aspek infrastruktur sarana dan prasarana. Apabila kita melihat total keseluruhan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Perwakilan RI masih terdapat 34% kendaraan dinas yang berusia di atas 10 tahun.
• Sebagai perbandingan, kendaraan yang berusia kurang dari 5 tahun 32%, kendaraan yang berusia antara 5-10 tahun 35%, dan lebih dari 10 tahun jumlahnya adalah 34% atau sebanyak 501 unit.
• Dengan anggaran yang tersedia, kami akan terus berupaya melakukan peremajaan kendaraan dinas dan pada tahun 2022 yang lalu telah dilaksanakan peremajaan kendaraan dinas sebanyak 59 kendaraan dan di tahun 2023 ini kami juga mencoba mengalokasikan peremajaan 62 kendaraan dinas untuk perwakilan kita di luar negeri.
• Dari postur kepemilikan gedung perwakilan saat ini, dari seluruh gedung kantor perwakilan 47 masih dalam status sewa atau 36% dan 85 gedung merupakan milik Pemerintah Indonesia atau sebesar 64%, sedangkan untuk wisma 40 masih dalam status sewa atau 36% dan 70 wisma merupakan milik Pemerintah Indonesia atau sebesar 64%.
• Dengan data kepemilikan aset perwakilan dimaksud, Kemenlu setiap tahunnya masih mengalokasikan anggaran sewa untuk 92 gedung dan pada tahun 2023 ini kira-kira terdapat belanja sewa gedung lebih dari Rp121 Miliar yang dialokasikan untuk sewa gedung perwakilan sepanjang 1 tahun. Sebagai catatan, terdapat beberapa negara yang tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan perwakilan untuk memiliki properti sendiri. Terutama dan seperti di negara Tiongkok, Kuba dan Vietnam.
• Sebagai catatan, terdapat beberapa negara yang tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan perwakilan untuk memiliki properti sendiri. Terutama dan seperti di negara Tiongkok, Kuba dan Vietnam.
• Berbagai upaya kami coba lakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi hal terkait dengan kondisi gedung. Misalnya dalam 5 tahun terakhir, Kemenlu telah berhasil membeli 5 gedung perwakilan.
• Kemenlu juga tengah melakukan pembangunan gedung kantor yang yang kita lakukan sejak tahun 2021, yaitu gedung Kantor KBRI Tokyo dan gedung Kantor KBRI Berlin.
• Melalui mekanisme hibah, pada tahun 2022 telah dilaksanakan juga hibah gedung kantor dan wisma KBRI Abu Dhabi dari Pemerintah Uni Arab Emirat kepada Pemerintah Indonesia.
• Terkait dengan sisi dukungan terhadap personel kita yang ada di perwakilan. Terdapat 3 tantangan utama yang dihadapi oleh pegawai kita di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
• Yang pertama adalah tunjangan penghidupan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi serta tingkat inflasi yang terjadi di negara-negara akreditasi. Yang kedua adalah tunjangan sewa rumah yang tidak memadai di negara-negara akreditasi guna memenuhi kebutuhan hunian yang sesuai dengan tuntutan dinas. Yang terakhir adalah tunjangan kesehatan yang belum dpt memberikan dukungan dan perlindungan kesehatan yang memadai untuk para pegawai di perwakilan.
• Satu hal yang mendesak adalah mengenai perlunya penyesuaian Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) yang menjadi dasar bagi pemberian tunjangan pegawai kita di perwakilan.
• Kenaikan ADTLN terakhir kali dilakukan pada tahun 2010 atau 13 tahun yang lalu terhadap 49 provinsi perwakilan dari 131 perwakilan yang kita miliki.
• Kami telah berkoordinasi secara intensif dengan Kemenpan-RB dan Kemenkeu sejak tahun 2019. Namun, sampai saat ini belum ada pergerakan yang signifikan, tapi di tahun 2023 kami akan bekerja sama dengan beberapa lembaga dalam melakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang lebih akurat, sehingga dapat menyusun kajian yang lebih komprehensif terhadap urgensi untuk penyesuaian ADTLN.
• Target kami di tahun 2024 kami sudah dapat mengimplementasikan ADTLN yang baru. Kami mencoba memproyeksikan di akhir Semester 1 2023 kajian internal mengenai angka dasar yang dapat merefleksikan kondisi yang dihadapi.
• Di sisi lain ADTLN kita masih dalam proses penyesuaian dan belum terdapat pergerakan semenjak tahun 2012 yang lalu. Untuk itu, kami sedang lakukan saat ini adalah menyusun aturan mengenai fasilitas sewa rumah.
• Melalui aturan ini, sewa rumah seorang diplomat ataupun pegawai kita di luar negeri tidak lagi terpatok pada besaran tunjangan penghasilan yang diterima tetapi lebih berdasarkan kondisi dan harga pasar yang real.
• Aturan ini ke depannya juga akan lebih memudahkan kami di Kementerian Luar Negeri untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian. Mengingat berbagai biaya utilitas dan nilai pasar yang akan terus berubah dari masa ke masa.
• Berkenaan dengan tunjangan kesehatan, saat ini kondisinya tidak seragam di masing-masing perwakilan kita di luar negeri. Fasilitas kesehatan yang diterima sangat tergantung dari ketersediaan asuransi yang layak di negara akreditasi masing-masing.
• Tentunya dengan dukungan Komisi 1 ke depannya dengan target pada Semester II 2023 diharapkan Kementerian Luar Negeri sudah memiliki dasar hukum pemberian fasilitas kesehatan yang layak bagi seluruh pegawai di perwakilan.
• Aspek ketiga adalah aspek anggaran postur dukungan anggaran. Tentu menjadi bagian utama dalam upaya penguatan infrastruktur diplomasi.
• Terkait hal ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan terhadap atensi dan kepedulian yang senantiasa diberikan terhadap kondisi anggaran Kementerian Luar Negeri setiap tahunnya.
• Pada tahun anggaran 2023, terdapat peningkatan anggaran dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp7,8 Triliun menjadi sebesar Rp8,6 Triliun. Kenaikan ini akan kami optimalkan untuk upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur diplomasi.
• Melalui peningkatan anggaran belanja pemeliharaan sebesar 91,80% dan peningkatan anggaran belanja modal sebesar 40,22%. Namun, anggaran ini masih menyisakan tantangan buat kami di Kementerian Luar Negeri.
• Dari total anggaran belanja modal tahun 2023, 25,9% sudah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pembelian gedung yang sebelumnya sudah kita lakukan kontrak.
• Jika perhitungan ini memasukkan kewajiban pembayaran kontrak tahun jamak pembangunan gedung KBRI Tokyo dan KBRI Berlin maka sebanyak 83% dari seluruh belanja modal Kementerian Luar Negeri sudah tidak bisa kita lakukan apapun karena sudah terikat dengan komitmen pembayaran yang berdasarkan kontrak. Dengan demikian dari total belanja modal sebesar Rp1.236.767.861 yang tersisa adalah sebesar Rp214.821.413.000.
• Jumlah anggaran inilah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti renovasi pemberian kendaraan dinas atau sarana prasarana prasarana lainnya.
• Anggaran belanja modal ini bersumber dari PNBP. Sehingga kami harus mengumpulkan dulu PNBP di awal dan baru digunakan setelah berhasil mengumpulkan PNBP. Tentunya dalam pelaksanaan pengalokasian anggaran menjadi tantangan tersendiri.
• Melalui strategi MEDI, Kementerian Luar Negeri akan mencoba secara terukur untuk terus melakukan assessment jenis dan besaran anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur diplomasi setiap tahunnya.
• Kami juga akan mengkaji berbagai opsi skema penganggaran yang lebih baik dalam upaya pembelian dan renovasi gedung perwakilan.
• Dalam 2 tahun ke depan hingga tahun 2024 upaya pencapaian MEDI akan diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan sangat dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai tantangan yang telah kami sampaikan.
• Prioritas akan diberikan pada penyusunan dan penataan berbagai peraturan sebagai payung hukum yang diperlukan untuk penguatan infrastruktur diplomasi Indonesia.
• Dalam periode ini Kementerian Luar Negeri akan merampungkan kajian dan pemetaan terhadap renovasi dan pengadaan gedung perwakilan kita di luar negeri.
• Kami juga akan menyusun 1 aturan terkait standarisasi sarana dan prasarana yang ada di Kemenlu guna memastikan adanya identitas Republik Indonesia yang standar, layak dan representative di seluruh perwakilan kita di luar negeri.
• Strategi pelaksanaan MEDI akan dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu tahap materialisasi dan revitalisasi pada 10 tahun pertama. Lalu pada tahap modernisasi dan transformasi pada periode selanjutnya hingga tahun 2045.