Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)

• Anggaran operasi dan pemeliharaan Bakamla RI TA 2020: Pagu anggaran Rp 465.729.381.000.
• Indonesia berada diantara 2 samudera dan 2 benua, 2 selat internasional sebagai SLOC-SLOT, 3 alki dan 4 choke point, terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 108.000 km dan kurang lebih 7.000 kapal melintas setiap hari.
• Rezim hukum laut internasional:
  • Hak negara pantai:
    • Kedaulatan penuh di wilayah perairan.
    • Hak kedaulatan di wilayah yuridiksi.
  • Hak pengguna laut:
    • Hak lintas damai di wilayah perairan Indonesia.
    • Hak lintas alur laut kepulauan di alki.
    • Hak lintas transit di selat Malaka dan selat Singapura.
    • Hak akses dan komunikasi sesuai perjanjian bilateral, seperti perjanjian antara RI dan Malaysia.
    • Hak kebebasan pelayaran, penerbangan, pasang kabel dan pipa bawah laut di zona tambahan.
    • Hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internas, pemasangan kabel dan pipa bawah laut di ZEEI.
    • Hak kebebasan pelayaran dan penerbangan internas, pasang kabel dan pipa bawah laut di landas kontinen.
• Tantangan terhadap perbatasan maritim dan perkembangan lingkungan strategis:
  • Perbatasan maritim Indonesia:
    • Berbatasan dengan 10 negara di laut.
    • Masih terdapat permasalahan batas maritim terutama di ZEEI.
    • Insiden dengan aparat maritim Malaysia dan Vietnam di dispute area.
  • Perkembangan lingkungan strategis:
    • Sikap asertif China di Laut China Selatan.
    • Nine dash line dan bangun pangkalan militer.
• Fokus pencapaian Bakamla:
  • Amannya choke point di seluruh perairan Indonesia.
  • Terjaminnya keamanan alki.
  • Terjaganya kedaulatan RI.
  • Tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia.
  • Pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka kesejahteraan bangsa.
  • Tercapainya visi poros maritim dunia.
• Bakamla mengedepankan coast guard sebagai bagian dari civil supremacy.
• Konsep operasi Bakamla RI:
  • Puskodal:
    • Command center HQ.
    • sub/other command center.
  • 77 kapal:
    • 19 kapal patroli lepas pantai.
    • 1 kapal latih berukuran 80 m s.d. 110 m.
    • 57 kapal patroli pantai berukuran 48 m s.d. 60 m.
  • 6 pesud maritim:
    • Pada DOM prioritas tinggi.
  • 29 heli patrol berkemampuan MIO
    • Untuk tiap coastal station dan pelabuhan besar Indonesia: Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, tarakan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Sorong, Merauke.
  • 29 RHIB/Catamaran:
    • Untuk tiap coastal station dan pelabuhan besar Indonesia: Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, tarakan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Sorong, Merauke.
  • 32 UAV:
    • Dioperasikan dari pangkalan maupun dari kapal untuk tiap coastal station dan pelabuhan besar Indonesia: Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, tarakan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Sorong, Merauke.
  • Pangkalan:
    • Disesuaikan dengan konsep penggelaran operasional secara menyeluruh.
• Kebutuhan untuk konsep operasi Bakamla tidak didukung oleh anggaran rutin/reguler.
• Saat ini Bakamla hanya mempunyai dermaga kapal-kapal kecil saja dan belum mempunyai dermaga untuk kapal besar.
• Hal yang paling realistis untuk Bakamla adalah membangun puskodal dan kebutuhan anggaran Intelligent & Integrated Border Surveillance-Maritime Big Data Operation harus didukung dengan anggaran Rp 3,6 Triliun. Hal ini tidak bisa dengan anggaran rutin. Harus dengan Bappenas.
• Bakamla akan mengembangkan dan membangun inter country collaboration. Namun, dikarenakan suatu masalah yang terjadi di region lain, hal ini akan berpengaruh ke Indonesia.
• Diharapkan pada tahun 2024, setidaknya puskodal bisa mengawasi perairan di Indonesia dimana sekarang masih kosong.
• Bakamla juga mampu menindak para pelanggar yang masuk ke wilayah Indonesia.
• Organisasi Bakamla adalah seperti LPNK yang lain dimana bersifat administratif.
• Bakamla perlu mempertahankan kekuatan logistik dan sudah berkoordinasi dengan MenPan RB untuk klaster Bakamla nantinya.
• Kebutuhan Bakamla adalah saat ini organisasi administratif harus diubah menjadi operasional dan Bakamla ingin mengubah dari task force menjadi independen.
• Bakamla sebagai kesatuan operasional maka tolok ukurnya adalah kesiapan operasi dimana operasional, pelatihan operasional, materi, dan personil harus siap semua.
• Risiko Bakamla:
  • Tidak dapat melaksanakan operasi sepanjang tahun.
  • Tidak bisa mendukung penuh tugas Bakamla RI di tahun 2020.
  • Kemampuan Bakamla RI menurun.
  • Terdapat gap yang semakin besar antara tugas dan kemampuan.
• Walaupun Bakamla terbatas dari anggaran dan personil, tapi Bakamla tetap ingin dipercaya oleh masyarakat Indonesia.